29 September 2017

Kabar Aceh Untuk Dunia


Catatan Ringkas Pertemuan Penyelenggara Pemilihan dengan Komisi A DPRK Pidie

...

  • PORTALSATU
  • 27 October 2016 23:00 WIB

Mahfuddin Ismail. @Istimewa
Mahfuddin Ismail. @Istimewa

Oleh: Mahfuddin Ismail*

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie mengadakan rapat koordinasi dan rapat konsultasi dengan para komisioner KIP Kabupaten Pidie dan para komisioner Panwaslih Kabupaten Pidie, terkait dengan pelbagai isu miring tentang penyelenggaran pemilihan, yang saat itu, tengah menggelinding baik di media cetak maupun media online (elektronik) di Aceh. Rapat tersebut kami adakan pada Rabu, 12 Oktober 2016.

Kinerja para komisioner KIP Kabupaten Pidie, bukan hanya menjadi sorotan media, melainkan juga menjadi buah-bibir di tengah-tengah masyarakat. Kami menerima sejumlah laporan dan pengaduan dari masyarakat. Berangkat dari hal itulah, kami kemudian mengadakan rapat konsultasi dan koordinasi tersebut. Pada pagi hari, rapat itu kami lakukan dengan para komisioner KIP Kabupaten Pidie; sementara pada sore harinya, kami adakan pula rapat serupa dengan para komisoner Panwaslih Kabupaten Pidie.

Selain itu, yang paling penting, kami juga hendak mengklarifikasi dan memastikan, mengapa KIP Kabupaten Pidie tidak pernah menyampaikan laporan apapun terkait berbagai tahapan penyelenggaran pemilihan yang telah pihaknya dilakukan, sesuai dengan amanah pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi: KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan Gubernur.

Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang telah disahkan dan menjadi acuan dalam setiap tahapan dan penyelenggaraan Pilkada 2017, namun  UU ini tetap disandingkan dengan Pasal dan Ketentuan yang tak diubah dalam UU Nomor 8 tahun 2015 dan UU nomor 1 tahun 2015.

Di sisi yang lain, Aceh juga memiliki kekhususan dalam pelaksanaan pilkada. Aceh memiliki Undang-Undang Pemerintahan Aceh, yang juga mengatur tentang pelaksanaan, tata cara dan tahapan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota, Itu semua diatur dengan qanun.

Pasal 87 ayat (1) Qanun Aceh  Nomor 5 Tahun 2012  tentang  Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berbunyi: Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilihan, KIP menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan kepada DPRA atau DPRK dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan kepada DPRA atau DPRK dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat.

Sebagai penyambung suara dan kepentingan masyarakat, berangkat dari fakta-fakta di lapangan, dan sebagai dewan yang membidangi bidang hukum, politik, dan pemerintahan, Komisi A DPRK Kabupaten Pidie mengundang KIP Kabupaten dan Panwaslih Kabupaten Pidie untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pilkada serentak 2017 yang terkesan ambruadul.

Di dalam pertemuan tersebut, Komisi A DPRK Pidie tidak melakukan intervensi terhadap dua lembaga penyelenggara pemilihan tersebut. Kami tidak menyinggung domain etika penyelenggara terlalu dalam, tapi kami hanya menggali informasi terkait kinerja para penyelenggara pemilihan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Tentu saja, DPRK Pidie  juga memiliki kewenangan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada serentak 2017 mendatang. Bahkan DPRK Pidie juga bisa membentuk panitia khusus (pansus) guna mencari tahu kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu.

Tapi, pada awalnya kami memilih—dalam konteks pertemuan dengan KIP Kabupaten dan Panwaslih Kabupaten Pidie beberapa waktu lalu—untuk menggunakan terms konsultasi dan koordinasi. Bukan terms “pemanggilan”. Dan, itu bisa ditilik baik pada surat undangan maupun rekomendasi/kesimpulan hasil dua pertemuan tersebut.

Patut juga saya sampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut kami tidak menyebut nama satu pun bakal calon bupati/wakil Bupati Pidie, tapi penyelenggara pemilihan tentu menyebut semua pasangan calon karena ada korelasinya dengan tahapan tahapan yang sedang dijalankan.

Dari pertemuan dengan Komisioner KIP Kabupaten Pidie terkuak salah satu fakta penting, bahwa KIP Kabupaten Pidie tidak melakukan sosialisasi tentang pendidikan politik, tahapan pilkada, dan pendistribusian informasi terkait produk hukum secara efektif kepada publik. Informasi itu tercatat dalam notulensi dan terekam secara audio-visul dari pertemuan kami.

“Ketua KIP Pidie, Ridwan dalam rapat tersebut antara lain mengatakan, kegaduhan politik terjadi di Pidie karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan KIP akibat kekurangan anggaran. Kata Ridwan, dirinya mengakui jika kinerja KIP Pidie masih sangat lemah,” tulis Muhammad Nazar, wartawan Serambi Indonesia, yang bertugas di Pidie, sebagaimana telah dimuat di http://aceh.tribunnews.com, Rabu, 12 Oktober 2016.

Tentang minimnya anggaran seharusnya tidak menjadi alasan bagi KIP Pidie untuk mengabaikan amanah Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 95 ayat  (1) yang berbunyi: KPU Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan hubungan masyarakat, publikasi informasi Pemilu, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; dan ayat (2)  yang berbunyi: Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi penyusunan kebutuhan informasi aktual Pemilu, kerjasama dalam bidang penerbitan dan publikasi dengan media cetak dan media elektronik, dan sosialisasi informasi Pemilu kepada masyarakat dengan melibatkan seluas-luasnya partisipasi lembaga swadaya masyarakat dan atau kelompok masyarakat. Terlebih, DPRK Kabupaten Pidie telah menganggarkan dana puluhan miliar rupiah sebagai salah satu bentuk bahwa kami memprioritaskan berjalannya tahapan hingga pelaksanaan pemilihan tanpa hambatan finansial secara berarti.

Distribusi informasi merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pemilihan. Sebagai contoh, berdasarkan Surat Keputusan KIP Kabupaten Pidie nomor 11 Tahun 2016 Perubahan atas Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, pada laman website KIP Kabupaten Pidie, dokumen syarat Pasangan Calon harus bisa diakses oleh masyarakat  untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat. Hal ini, kami anggap hanyalah simbol dan lips service belaka.

Bila sosialisasi dan distribusi informasi terkait tahapan, penyelenggaraan, dan produk hukum tentang Pilkada berjalan dengan efektif, saya pikir, masyarakat bisa memberi penilaiaan dan menarik kesimpulan berdasarkan analisa mereka masing-masing.[]

*Penulis adalah Ketua Komisi A DPR Kabupaten Pidie

Editor: IHAN NURDIN


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.