18 December 2017

Kabar Aceh Untuk Dunia


Menggugat Profesionalisme Anggota DKPP RI

...

  • PORTALSATU
  • 25 December 2016 17:20 WIB

Kantor DKPP RI @waspada
Kantor DKPP RI @waspada

Oleh Firdaus*

Saya menginterupsi Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Ketua Majelis yang memimpin sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik di ruang sidang di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jl. MH. Thamrin nomor 14 Jakarta Pusat, pada saat ia tengah memberikan penjelasan tentang kedudukan hukum DKPP dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu.

Kala itu, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. berujar sambil menyelipkan beberapa guyonan. Melihat saya mengangkat tangan sambil berdiri di tengah-tengah ruang sidang, suasana di dalam ruang sidang tersebut berubah seketika. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, dengan suara yang tinggi berkata, “Saudara Pengadu, saudara dilarang memberi tanggapan dan bertanya dalam sidang pembacaan putusan. Kalau saudara tidak patuh, saya keluarkan saudara dari ruangan ini!”

Itu peringatan sebenarnya. Namun, seorang sekuriti, yang beberapa menit lalu menemani saya merokok di salah satu sudut di dekat toilet di kantor DKPP, menghampiri saya seraya meminta saya keluar dari ruang sidang secara baik-baik.
Dalam pasal 29 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilhan Umum, yang menjelaskan tentang tata tertib persidangan, termaktub: bahwa setelah diperingatkan dengan patut, baru sebenarnya saya boleh dikeluarkan dari ruang sidang atas perintah Ketua Majelis sidang DKPP.

“Saya dari Maluku, sudah enam tahun di Jakarta,” kata sekuriti bertubuh tinggi-besar itu kala kami tengah merokok di ruangan yang serupa dengan gudang, di samping toilet.

Siang itu, 21 Desember 2016, sidang kode etik dengan agenda Pembacaan Putusan, memutuskan enam perkara.
Menjelang akhir sidang pembacaan putusan tersebut, saya sebenarnya hanya ingin menanyakan, mengapa salah satu pokok aduan saya terhadap tiga komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie, tidak tertera dalam pendapat (pertimbangan putusan) DKPP.

Salah satu pokok aduan tersebut adalah: Komisioner KIP Kabupaten Pidie (para Teradu) tidak meneliti kebenaran dan keabsahan persyaratan bakal calon bupati dan wakil bupati Pidie, sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 huruf C PKPU nomor 9 tahun 2016, sesuai dengan Surat Keputusan KIP Kabupaten Pidie nomor 11 Tahun 2016 Perubahan atas Keputusan KIP Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Tahun 2017, di mana  penelitian syarat calon untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan pasangan calon perseorangan berlangsung pada 23 s/d 29 September 2016. 

Para komisioner KIP Kabupaten Pidie hanya melakukan klarifikasi ke instansi terkait setelah adanya laporan dari seluruh partai politik di kabupaten Pidie terhadap salah satu calon bupati Pidie, Roni Ahmad, yang terindikasi telah memberikan keterangan yang tidak benar mengenai dirinya sendiri untuk kepentingan administrasi pilkada.

Meskipun telah secara terang-benderang terbukti (bisa ditelaah pula pada lembar putusan) tidak menjalankan tugas dan kewajiban tersebut dalam rentang waktu 23 s/d 29 September 2016, DKPP sama sekali tidak menganggapnya sebagai sebuah kelalaian atau bentuk pelanggaran etik yang dilakukan Komisioner KIP Kabupaten Pidie.

Di lain sisi, melakukan klarifikasi pada lembaga/instansi terkait setelah adanya laporan dari seluruh partai politik di Kabupaten Pidie dan tidak meneliti kebenaran serta keabsahan persyaratan bakal calon bupati dan wakil bupati Pidie dalam rentang waktu 23 s/d 29 September adalah dua hal yang berbeda.  

Pasal 1 Ayat 28 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, berbunyi: yang dimaksud penelitian administrasi persyaratakan bakal pasangan calon adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

Pasal 28 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, berbunyi: KIP melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya. Ayat 2 berbunyi: penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.

Uraian di atas senada dengan pernyataan salah satu Tim Pemeriksa Daerah yang menangani perkara ini, Zainal Abidin, dalam sidang  DKPP di kantor Bawaslu Provinsi Aceh, pada Sabtu, 19 November 2016. Ia mengatakan,  kore pilkada di Aceh adalah Undang-Undang Pemerintah Aceh (UU PA). Pilkada di Aceh, kata mantan Komisioner KIP Aceh itu melanjutkan, diatur dengan qanun. 

“Mau tidak mau kita harus mengacu pada qanun. Berangkatnya tetap dari Aceh, baru ke Jakarta. Bukan dari Jakarta ke Aceh. Yang dimaksud dengan penelitian dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012, tidak hanya mengumpulkan bahan-bahan atau dokumen tapi ada hasil selanjutnya, yaitu keabsahan. Dan, makna penelitian dari konsep akademik, bisa berangkat dari aksioma normatif, yang bisa kita jadikan dasar dalam melakukan penelitian,” kata dia.

“Mengapa klarifikasi yang saudara lakukan (Teradu Komisioner KIP Pidie) hanya dengan pertanyaan, apakah benar ijazah ini dikeluarkan oleh dayah ini (Ash-Habul Yamin) dan apakah Roni Ahmad belajar di sini? Persoalannya, pertanyaan saya, ketika keabsahan mengenai legalitas ijazah, yang harusnya dicari berkenaan dengan apakah keabsahan dan legalitas ijazah itu benar, atau sah atau tidak. Tentu saja klarifikasi ini bukan berkenaan dengan ijazahnya tapi berkenaan dengan keabsahan yang mengeluarkan ijazahnya. Saya melihat ada indikasi yang dilakukan Teradu (Komisioner KIP Pidie), untuk melarikan persoalan,” ujar Ria Fitri, salah seorang Tim Pemeriksa Daerah dalam sidang kala itu.

Patut saya tegaskan melalui tulisan ini, bahwa di dalam pokok aduan saya, saya tidak menyinggung sedikitpun tentang “palsu” atau “tidak palsu”. Adalah keabsahan dokumen administrasi yang saya maksud. Namun, dalam jawaban pokok aduan, Komisioner KIP Kabupaten Pidie (Teradu) justru membalasnya dengan dugaan ijazah palsu. Jawaban tersebut samasekali tidak relevan dengan pokok aduan saya.

Fakta lainnya, walaupun DKPP berkesimpulan bahwa Komisioner KIP Kabupaten Pidie telah menelusuri secara formil dan konkret terhadap ijazah dan KTP salah satu calon bupati Pidie saat itu, —Roni Ahmad—namun sebagaimana terungkap dalam persidangan di kantor Bawaslu Provinsi Aceh 19 November 2016, Komisioner KIP Kabupaten Pidie tidak sepenuhnya melakukan hal itu dengan mekanisme yang benar secara administrasi. 

Saat saya sudah pulang ke penginapan, selepas magrib, seorang kawan mengirim sebuah sms: “Kok tidak ada yang dipecat?”

Saya tidak membalas sms tersebut.

Saya lantas buru-buru membuka website DKPP dan mengunduh putusan Nomor: 123/DKPP-PKE-V/2016, Nomor: 124/DKPP-PKE-V/2016, Nomor: 127/DKPP-PKE-V/2016, dan Nomor: 128/DKPP-PKE-V/2016. Tatkala membaca kalimat per kalimat di dalam putusan tersebut, lampu kamar seolah jatuh ke kepala saya. Alat bukti tambahan yang saya ajukan tidak tertera di dalam putusan. Padahal, saat menyerahkan alat-alat bukti tambahan tersebut, saya selalu meminta tanda terima. 

Belakangan saya berpikir, jika nanti saya mengadukan DKPP RI kepada Ombudsman RI karena dugaan maladministrasi dll, sekurang-kurangnya, saya sudah punya alat bukti berupa tanda terima.

Saya juga menemukan sejumlah ketidakcermatan dalam putusan DKPP tersebut. Pertama, saksi yang tidak saya ajukan di dalam pokok aduan dan pada saat sidang, tiba-tiba menjadi saksi dari pihak saya di dalam putusan. Selanjutnya, ada redaksi bahasa yang mana seharusnya objek kalimatnya adalah Roni Ahmad justru berbalik menjadi Teradu.

Aduan saya terhadap empat komisioner Panwaslih Kabupaten Pidie juga berujung “tragis”. Panwaslih Kabupaten Pidie yang telah terbukti tidak melakukan pengawasan saat tahapan awal pendaftaran pasangan calon (pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan, sejak 14 September hingga 29 September); terbukti telah menerapkan pasal yang salah, dan terbukti tidak meminta maaf pada publik—hingga pada saat tulisan ini dimuat—karena telah menerapkan pasal yang salah, hanya diberikan sanksi peringatan. Ironisnya, dalam hal tidak melakukan pengawasan, DKPP RI menilai: kurangnya upaya aktif dari pihak Komisioner Panwaslih Kabupaten Pidie.

Dalam artikelnya yang berjudul Pengenalan DKPP dalam Rangka Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Ketua DKPP RI, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., menuliskan, DKPP hendak mempelopori sistem ketatanegaraan yang didukung oleh sistem hukum dan sistem etik yang bersifat fungsional. “Dengan begitu sistem demokrasi kita bangun di abad ke-21 ini lebih bersifat substansial daripada sekedar prosedural, dan berpilarkan sistem pemilu yang tidak sekedar formal sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga berintegritas menurut standar etika,” tulisnya.

Tentang DKPP

Saya sedang minum kopi di kedai minum manakala saya membaca sebuah berita “Ijazah Abusyik Sah”, yang dimuat di surat kabar lokal di Aceh. Saat itu,  adalah tiang listrik yang seakan jatuh ke atas kepala saya. Pada teras berita tertulis: “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menyatakan bahwa ijazah calon Bupati Pidie jalur perseorangan (independen), Roni Ahmad alias Abusyik, sah secara hukum.”

Terhadap berita tersebut, saya akan mengirimkan surat elektronik disertai dengan klipping beritanya, ke DKPP RI, agar pihak DKPP berkenan untuk meluruskan informasi yang salah tersebut. Sebab, jika dibiarkan dan didiamkan, hal itu berdampak buruk pada pendidikan politik bagi masyarakat di Aceh, dan Pidie khususnya.

Saya pribadi menyimpulkan, pemberitaan itu telah membohongi publik. Pertama, sebagai salah seorang yang ada pada saat sidang pembacaan putusan tersebut, saya tidak mendengar bahwa ijazah Roni Ahmad sah secara hukum. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., hanya bicara sebatas kewenangan DKPP. Kedua, DKPP tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan ijazah itu sah atau tidak (juga bisa ditelaah di dalam putusan). Selanjutnya, objek perkara yang ditangani oleh DKPP, sebagaimana ditulis oleh Ketua DKPP RI, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., dalam artikel yang berjudul Pengenalan DKPP dalam Rangka Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, “hanya kepada persoalan perilaku pribadi atau orang per orang pejabat atau petugas penyelenggara Pemilihan Umum”.

Pada paragraf lainnya, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., menuliskan, “… tugas dan kewenangan Bawaslu dapat dikatakan jauh lebih luas daripada DKPP. Bawaslu juga mempunyai kedudukan sebagai lembaga quasi peradilan di bidang administrasi pemilu yang terkait dengan proses tahapan penyelenggaraan pemilu.”

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU/KIP, KPU/KIP Provinsi Kabupaten, KPU/KIP Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Panwaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar negeri (Dr. Firdaus, SH., M.H., dkk, 2016: 11).

Pasal 1 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilhan Umum ayat 2 berbunyi: Kode Etik Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disebut Kode Etik, adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan.

Dalam melakukan pemeriksaan pengaduan, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh pihak DKPP. Pertama, verifikasi administrasi, di mana pihak DKPP meneliti kelengkapan administrasi pengaduan dan/atau laporan oleh DKPP. Selanjutnya, adalah verifikasi materil, yang mana dalam verifikasi ini pihak DKPP menentukan pengaduan dan/atau laporan memenuhi nsure pelanggaran Kode Etik atau tidak. 

Selanjutnya, pengaduan yang telah memenuhi verifikasi administrasi dan verifikasi materil dicatat dalam buku registrasi perkara. DKPP kemudian membentuk Tim Pemeriksa Daerah (TPD). TPD adalah organ yang dibentuk DKPP untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan kode etik penyelenggara Pemilu. Tim Pemeriksa Daerah terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan empat anggota. Ketua Tim berasal dari nsure DKPP, sedangkan empat anggota berasal dari nsure tokoh masyarakat (dua orang), KPU Provinsi (satu orang), dan unsur Bawaslu Provinsi (satu orang). 
Dan, persidangan dilakukan apabila pengaduan telah memenuhi persyaratan formil dan materil.

Terdapat tiga jenis sidang di DKPP, antara lain, sidang regular, sidang jarak jauh melalui videoconference, dan sidang setempat di daerah. Sidang pemeriksaan dianggap cukup apabila Pengadu dan Teradu telah sama-sama diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengaduan atau bantahan/jawaban terhadap pengaduan yang disampaikan, termasuk di dalamnya pemeriksaan barang bukti, keterangan saksi, pihak terkait, ataupun ahli manakala diperlukan (Dr. Firdaus, SH., M.H., dkk, 2016: 23).

Tugas Tim Pemeriksa Daerah adalah: Pertama, mengikuti Rapat Tim Pemeriksa; Kedua, Melaksanakan Acara Pemeriksaan; Ketiga, Membuat Rangkuman Pemeriksaan; Keempat, membuat laporan Tim Pemeriksa antara lain notulensi rapat, risalah pemeriksaan, dan berita acara pemeriksaan (Dr. Firdaus, SH., M.H., dkk, 2016: 18).
Pasal 18 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilhan Umum ayat 2 menerangkan, bahwa hasil pemeriksaan dan penelitian dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Daerah dilaporkan kepada DKPP untuk diputus dalam rapat pleno DKPP.

Bawaslu dan KIP Provinsi Aceh 

Dalam menangani perkara ini, saya mencoba menyinggung posisi Tim Pemeriksa Daerah, yang juga terdiri dari KIP Aceh dan Bawaslu Aceh. Pada Bawaslu khususnya, melekat fungsi dan kewenangan untuk melakukan pengawasan, pencegahan pelanggaran, dan menerima laporan dugaan pelanggaran. Apakah Bawaslu, setelah memegang serta memeriksa alat bukti, mendengar keterangan saksi-saksi, serta ikut memimpin persidangan tempo hari, akan tetap diam? 
Apakah Panwaslih Provinsi Aceh, hanya akan melaksanakan putusan tersebut tanpa membaca isi putusan dengan seksama?
A

pakah Bawaslu RI juga akan bersikap demikian? Dengan kata lain, apakah Bawaslu RI hanya mengawasi pelaksanaan putusan ini tanpa mengkaji substansi putusan tersebut?

Dan terakhir, adakah kemudian, DKPP RI menjalankan amanah pasal 35 ayat 2 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilhan Umum, yang berbunyi: Dalam hal penelitian atau pemeriksaan yang dilakukan DKPP menemukan dugaan pelanggaran di luar pelanggaran kode etik, DKPP menyampaikan rekomendasi kepada lembaga dan/atau instansi terkait untuk ditindaklanjuti?

Daftar Pustaka

Artikel: Pengenalan DKPP dalam Rangka Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. 
Dr. Firdaus, S.H, M.H, dkk. 2016. Annual Report 2016 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jakarta: DKPP.
Serambi Indonesia edisi Jumat 23 Desember 2016.
Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilhan Umum.
Putusan 123/DKPP-PKE-V/2016, Nomor: 124/DKPP-PKE-V/2016, Nomor: 127/DKPP-PKE-V/2016, Nomor: 128/DKPP-PKE-V/2016 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Notulensi sidang  DKPP di kantor Bawaslu Provinsi Aceh, pada Sabtu, 19 November 2016.

Penulis adalah Pengadu dengan nomor Perkara: 124/DKPP-PKE-V/2016 dan 127/DKPP-PKE-V/2016.

Editor: IHAN NURDIN


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.