18 July 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

Forbers Legislator Partai Aceh Ban-Sigom Aceh:
Pernyataan Mualem, Antara Tanggung Jawab dan Kesabaran

...

  • PORTALSATU
  • 15 June 2019 11:00 WIB

H. Muzakkir Manaf (Mualem). Foto dok./istimewa
H. Muzakkir Manaf (Mualem). Foto dok./istimewa

"Orang-orang yang tak berpengharapan melihat matahari sebagai sebuah titik yang bermasalah, Sedangkan orang-orang yang berpengharapan akan melihat matahari sebagai sebuah anugerah".

***

Polemik referendum yang dicetuskan H. Muzakkir Manaf (Mualem) dalam sebuah acara di Gedung Amel Convention Center telah memancing opini publik yang luar biasa. Cetusan tersebut menjadi inspirasi banyak kalangan untuk memaknai kata “referendum” dengan perspektif dan pemahaman masing-masing.

Bila kita telisik lebih jauh, kata referendum yang dicetuskan Mualem tentu bukan sebuah kata yang berdiri sendiri. Banyak rangkaian kata lainnya yang terdapat dalam kalimat tersebut sebelum kata referendum tercetus. Kata-kata tersebut kemudian menjadi indikator proses lahirnya sebuah kata yang kemudian diperdebatkan.

Kami melihat ada tiga rangkaian pernyataan yang disuarakan Mualem dalam tenggang waktu dua minggu ini. Ketiga pernyataan tersebut menimbulkan efek yang luar biasa dan menjadi topik yang sangat menarik untuk didiskusikan. Apalagi, kata referendum tersebut dicetuskan oleh Mualem sebagai salah satu tokoh politik paling berpengaruh di Aceh saat ini. Tentu sangat berbeda bila kata tersebut dicetuskan oleh orang yang lain.

Pada PERNYATAAN PERTAMA di acara Haul Wali Nanggroe Tgk. Hasan Muhammad Di Tiro, Mualem mengatakan, “Alhamudlillah, kita melihat saat ini, negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia diambang kehancuran dari sisi apa saja. Itu sebabnya, maaf Pak Pangdam, ke depan Aceh kita minta referendum saja”. Pernyataan tegas Mualem itu disambut tepuk tangan dan yel-yel “hidup Mualem” saat itu.

Menurut Mualem, pihaknya sudah mengkaji dan melakukan instropeksi diri terhadap berbagai kelemahan dan kemajuan yang perlu diperbaiki pada masa mendatang sebelum mengeluarkan pernyataan tersebut. Hal ini tak terlepas dari perasaan miris terhadap proses demokrasi yang terjadi di negara ini yang berakibat langsung pada mandegnya realisasi kewenangan Aceh pasca-penandatanganan komitmen damai antara GERAKAN ACEH MERDEKA (FREE ACEH MOVEMENT) dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (GOVERMENT OF INDONESIA).

Berdasarkan pengalaman itulah, menurut Mualem, Aceh harus melihat dan meretas jalannya sendiri di masa depan. Dan untuk saat ini, jalan sendiri di masa depan yang paling realistis adalah fokus pada komitmen untuk merealisasikan butir-butir kesepakatan dalam MoU Helsinki.

Pada PERNYATAAN KEDUA melalui rekaman video yang tak kalah menghebohkan, sebagian menganggap pernyataan Mualem adalah bentuk klarifikasi dari PERNYATAAN PERTAMA. Akan tetapi, dalam pandangan kami Forbers Legislator Partai Aceh Ban Sigo Aceh, PERNYATAAN KEDUA adalah bentuk tanggung jawab seorang Panglima GAM yang tidak ingin dirinya dijadikan single power dalam proses penyelesaian permasalahan Aceh, karena Mualem paham bahwa Aceh bukanlah milik beliau pribadi yang menyebabkan pihak-pihak lain hanya bisa berpangku tangan dengan ekspektasi semu.

Dalam rekaman Video dengan durasi 1 menit 17 detik tersebut, Mualem menegaskan, “Saya Muzakir Manaf selaku Ketua PA dan KPA menyatakan sebagai berikut:

1. Pertama, tentang referendum tidak mewakili rakyat Aceh. Saya lakukan hal tersebut secara spontan kebetulan pada event peringatan Haul meninggalnya Tgk. Hasan Di Tro”.

Dalam poin pertama ini, Mualem paham, orang-orang yang tinggal di Aceh belum tentu semua memahami persoalan Aceh secara utuh, sehingga tidak tertutup kemungkinan akan timbul ketidaksepaham dengan apa yang disampaikannya pada PERNYATAAN PERTAMA. Sehingga Mualem merasa penting untuk menjelaskannya secara terpisah. Kata “spontan” yang diucapkan Mualem dalam video tersebut mengindikasikan sesuatu yang lahir dari lubuk hatinya yang paling dalam, dan secara psikologis juga mewakili keinginan jajaran pendukung militannya yang tersebar di seluruh Aceh. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan bahwa apa yang diucapkan Mualem pada PERNYATAAN PERTAMA bukanlah by design.

2. “Saya menyadari bahwa rakyat Aceh saat ini cinta damai dan pro-NKRI”.

Poin ini jelas menggambarkan komitmen Mualem terhadap perundingan damai, komitmen yang selama ini terus dipertahankan walaupun akumulasi kekecewaan terus menggerogoti sendi-sendi kesabarannya oleh desakan-desakan sporadis dari para kombatan yang senantiasa mengingatkan tanggung jawabnya sebagai seorang Panglima. Poin ini membuktikan bahwa Mualem paham apa yang harus dilakukan sebagai seorang politisi yang berjiwa besar. Beliau tidak ingin ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan PERNYATAAN PERTAMA-nya untuk kepentingan yang absurd.

Sekali lagi, poin ini bukanlah klarifikasi PERNYATAAN PERTAMA, karena pada pernyataan pertama beliau tidak pernah mengatakan rakyat Aceh tidak cinta damai.

3. “Aceh ke depan harus lebih maju, membangun Provinsi Aceh dalam bingkai NKRI”.

Poin ini semakin menasbihkan sosok Mualem sebagai seorang yang tidak egois, sebagai seorang visioner yang peka terhadap aspirasi masyarakat, karena pada hakikatnya perjuangan GAM adalah untuk memperjuangkan kemaslahatan masyarakat Aceh secara menyeluruh, bukan untuk pribadi dan kelompok. Poin ini punya keterkaitan khusus dangan PERNYATAAN PERTAMA, karena referendum yang dicetuskan Mualem adalah bentuk dari sebuah CARA, bukan sebagai sebuah TUJUAN. Karena bila merujuk pada kesepakatan dua pihak di Helsinki terkait berlarutnya penyelesaian damai, maka cetusan yang paling rasional adalah kata “MERDEKA”, bukan “REFERENDUM”, tetapi Mualem tidak melakukannya.

4. “Hal-hal lain yang menurut saya belum sesuai pasca MoU Helsinki akan saya buat surat tersendiri guna menuntaskan semua butir-butir MoU Helsinki ke depan”.

Poin penutup ini kembali menegaskan komitmen dari PERNYATAAN PERTAMA bahwa apapun sikap masyarakat Aceh terhadap pernyataan pertama tidak akan menyurutkan langkah beliau sebagai salah satu pimpinan dari pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian permasalahan Aceh.

Hal ini jelas tersirat pada PERNYATAAN KETIGA yang ditegaskan kembali oleh Mualem. "Jika masih ada butir-butir MoU Helsinki yang tidak diselesaikan, maka jalan yang paling damai dan demokratis adalah referendum untuk rakyat Aceh. Ya mungkin bukan referendum lagi, tapi total merdeka, mungkin saja. Aceh minta merdeka, keluar dari NKRI, kalau MoU tidak diindahkan," ujar Mualem, seperti ditayangkan salah satu media online di Aceh.

Kita semua tentu berharap, poin keempat ini menjadi perhatian bagi para pihak agar lebih fokus dan tidak mengabaikan komitmen perdamaian. Karena apa yang dikatakan Mualem, baik pada pernyataan langsung saat memberikan sambutan di acara Haul Wali (PERNYATAAN PERTAMA), rekaman video (PERNYATAAN KEDUA), maupun wawancara ditayangkan media online (PERNYATAAN KETIGA) masih merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan.

Tidak ada perbedaan maksud yang signifikan di antara ketiga pernyataan tersebut. Karena PERYATAAN PERTAMA bukanlah maklumat perang yang diklarifikasi pada PERNYATAAN KEDUA. Begitu juga PERNYATAAN KETIGA, juga bukan berarti menaikkan status referendum menjadi kata merdeka. Tidak ada satupun yang bertentangan di antara ketiga pernyataan Mualem.

Pada akhirnya, dalam pandangan kami Forbers Legislator Partai Aceh Ban-Sigom Aceh bahwa sikap yang mencuat dari pernyataan-pernyataan H. Muzakkir Manaf (Mualem) sebagai bagian dari anak ideologis Tgk. Hasan Muhammad Di Tiro, mempunyai keterikatan dan keterkaitan dengan langkah yang pernah ditempuh Tgk. Hasan Muhammad Di Tiro ketika menawarkan konsep bernegara kepada pemerintah Orde Lama yang dituangkan dalam bukunya "Demokrasi untuk Indonesia". Konsep yang ditawarkan Tgk. Hasan Muhammad Di Tiro sebagai seorang nasionalis kemudian diabaikan begitu saja oleh pemerintah Orde Lama, hal ini kemudian menjadi salah satu pemicu dan motivasi Tgk. Hasan Muhammad Di Tiro untuk merajut kembali romantisme kejayaan sejarah masa lalu Aceh sebagai sebuah bangsa yang berdiri sendiri dengan memproklamirkan Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976 di belantara Halimon.

Kami berharap, referendum yang disuarakan Mualem menjadi energi positif dan perhatian khusus pemerintah pusat agar fokus dan lebih serius menyelesaikan persoalan Aceh. Karena semua kemungkinan bisa terjadi, tidak ada seorangpun yang bisa memastikan sesuatu atas segala sesuatu. Sehingga apa yang selama ini menggelinding begitu liar tidak menjadi bom waktu yang akan sulit untuk dijinakkan.

***

Salah seorang dari "Lima Kaisar baik" Romawi, Marcus Aurelius yang juga merupakan seorang Filsuf dan sejarawan terkemuka pernah berkata: "Semua yang kita dengar adalah opini bukan fakta, semua yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran".

Mari selesaikan pekerjaan ini, “Buet beumeu-angkee, pakat janji beumeuteuntee”.

Semoga ikhtiar dan pengorbanan yang telah dilakukan semua pihak untuk mewujudkan Aceh menjadi Baldatun, thayyibatun wa rabbun ghafur, tidak sia-sia dan menjadi hujatan anak cucu.

Lhokseumawe, 15 Juni 2019

Atas nama Forbers Legislator Partai Aceh Ban-Sigom Aceh

Halim Abe

Juru Bicara.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.