24 March 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Cara Akun Opposite6890 Bongkar Pasukan Buzzer Polri yang Diduga Dukung Jokowi

...

  • VIVA
  • 08 March 2019 12:00 WIB

Ilustrasi. www.pixabay.com/tookapic
Ilustrasi. www.pixabay.com/tookapic

JAKARTA - Jagat media sosial kembali riuh dengan cuitan akun Twitter @Opposite6890. Akun ini menuding Kepolisian Negara Republik Indonesia ikut terlibat mengerahkan pasukan buzzer untuk mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres dalam Pilpres 2019.

Melansir viva.co.id, akun ini membongkar bahwa kepolisian mengerahkan ratusan anggota untuk menjadi tim buzzer mulai dari Polres sampai Mabes Polri, bahkan membentuk 100 polisi buzzer di setiap Polres.

Dalam pelacakan akun @Opposite6890, seperti dikutip VIVA, 8 Maret 2019, ditemukan jaringan buzzer polisi se-Indonesia saling mengikuti (follow) di media sosial, yakni di Twitter, Instagram dan Facebook. Akun yang mengorganisir ini bernama @AlumniShambar.

Akun ini dalam penelusuran cuma mengikuti satu akun saja, yakni akun resmi Presiden Joko Widodo. Akun @Opposite6890 membongkar bahwa ratusan buzzer polisi ini menggunakan aplikasi Sambhar dalam penyebaran pesan dan koordinasi.

Dalam investigasinya, berkas paket aplikasi Android (APK) aplikasi tersebut ternyata dilacak beralamat pada IP milik Mabes Polri. Anehnya, begitu narasi buzzer ini terbongkar, akun @AlumniShambar langsung lenyap dan jejaknya menghilang dari dunia maya.

Dalam penelusuran akun tersebut sudah tak tersedia di media sosial dari Twitter sampai Instagram. Malahan, penyelidikan akun @Opposite6890, ditemukan akun @AlumniShambar berubah menjadi @demodulatoroid. Akun @Opposite6890 mengungkapkan, APK Sambhar hanya bisa diunduh dari website mysambhar.com.

Buktikan dulu

Ahli keamanan teknologi informasi Vaksincom, Alfons Tanujaya menyangsikan klaim dari akun tersebut. Menurutnya, klaim akun membongkar APK dan terlacak alamat IP aplikasi itu merupakan milik Mabes Polri, harus diselidiki dan dibuktikan terlebih dahulu. Apakah hal itu benar atau tidak. 

Dia berpandangan, kalau memang akun tersebut punya bukti valid soal alamat IP tersebut, maka perlu diselidiki lebih jauh apakah benar memang dari Mabes Polri atau malah ada yang sengaja membuat kesan seakan-akan Mabes Polri yang melakukan hal tersebut. 

"Misalnya IP diretas atau disalahgunakan untuk tujuan penyesatan. Perlu diselidiki lebih jauh dan lebih serius karena hal ini secara tidak langsung berusaha mencari delegitimasi Polri," ujarnya, 8 Maret 2019. 

Alfons mengatakan perlu dipastikan dahulu, apakah WiFi yang didapatkan akun tersebut itu memakai skema crack atau memang WiFi gratisan yang diberikan untuk pengunjung Mabes Polri. Dia menuturkan kalau mau mendapatkan alamat IP Mabes Pori sejatinya tidak terlalu sulit, caranya yakni melacak bagaimana koneksi via WiFi Mabes Polri langsung.

"Rasanya agak kurang logis kalau Mabes Polri mau buat buzzer (andaikan benar) lalu seceroboh itu menggunakan IP-nya," katanya. 

Ahli siber itu mengingatkan untuk masa menjelang Pemilu perlu teliti dalam mengolah informasi yang masuk. Sebab, menurut pengamatannya, saat ini KPU dan kepolisian sedang didelegitimasi dengan tujuan membuat Pemilu dan negara kacau. 

"Kita harus hati-hati karena pembuat hoax saat ini sudah tidak tahu malu. Sudah tertangkap bukannya sadar dan menyesali perbuatannya malah makin berani membuat hoax lain," tuturnya.

Reporter: Lazuardhi Utama/Amal Nur Ngazis.[] Sumber: viva.co.id

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.