26.4 C
Banda Aceh
Sabtu, Juni 19, 2021

‘Tenaga Kontrak Itu Rakyat Juga, Gajinya Kecil Dipangkas Tersisa 7 Bulan, Peudeh That!’

BERITA DAERAH

LHOKSUKON – Lebih 2.000 tenaga kontrak dan hampir 2.000 tenaga bakti murni di lingkungan Pemkab Aceh Utara selama ini mendapatkan gaji (honorarium) masing-masing Rp750 ribu dan Rp300 ribu/orang per bulan. Namun, Pemkab Aceh Utara pada tahun 2021 ini memangkas anggaran untuk gaji tenaga kontrak dan bakti murni dari 12 bulan menjadi hanya tersisa tujuh bulan dengan alasan refocusing belanja terhadap penanganan Covid-19.

Kebijakan Pemkab Aceh Utara tersebut mengundang sorotan publik yang menilai masih banyak pos anggaran lainnya bisa dipangkas lebih besar. Di antaranya, dana perjalanan dinas pejabat eksekutif dan anggota DPRK, Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) PNS dan belanja pelatihan. Sehingga diharapkan anggaran untuk gaji tenaga kontrak dan bakti murni dapat dialokasikan 12 bulan.

“Tenaga kontrak dan bakti murni itukan bagian dari rakyat juga. Sudah gajinya kecil, dipangkas lagi tinggal cuma tujuh bulan. Peudeh that! Tentu kita sangat kecewa dengan kebijakan yang tidak populer ini,” ujar A. Hamid, salah seorang pemuda Aceh Utara kepada portalsatu.com, Selasa, 18 Mei 2021.

Menurut Hamid, kini muncul kesan bahwa satu sisi Pemkab Aceh Utara tidak mampu memfasilitasi lapangan pekerjaan baru yang lebih menjanjikan dari segi pendapatan kepada ribuan rakyatnya itu, misalnya dengan mengundang investor luar berinvestasi di daerah ini, sehingga mereka hanya bisa berharap menjadi tenaga kontrak atau bakti murni. Di sisi lain, gaji mereka tidak dibayar untuk satu tahun penuh.

“Seharusnya, Pemkab memangkas belanja-belanja lainnya dalam jumlah lebih besar, seperti dana perjalanan dinas, kegiatan pelatihan, TPK PNS, dan sebagainya. Bukan malah mengurangi hak tenaga kontrak dan bakti murni, baik yang bertugas sebagai guru, tenaga kesehatan, dan bidang lainnya,” tegas Hamid yang juga Sekjend Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Aceh Utara.

Hamid menyebut sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar tenaga kontrak dan bakti murni selama ini beban kerjanya lebih berat dibandingkan PNS. “Tenaga kontrak dan bakti murni itu benar-benar bekerja karena memang dianggap pegawai paling kecil alias anak buah. Bahkan antara beban pekerjaan dengan gajinya sangat tidak sebanding,” ungkapnya.

“Di sisi lain, saya kira rekan-rekan media penting juga menelusuri lebih dalam, apakah semua tenaga kontrak dan bakti murni di setiap kantor di lingkungan Pemkab itu benar-benar ada orangnya atau aktif bekerja setiap hari. Misalnya di Sekretariat DPRK jumlah tenaga kontrak dan bakti murni kabarnya lumayan banyak, perlu dicek apakah semuanya aktif sebagaimana mestinya,” tutur Hamid.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Utara, Syarifuddin, menjawab portalsatu.com melalui WhatsApp, Selasa, 18 Mei 2021, mengatakan jumlah tenaga kontrak di lingkungan Pemkab Aceh Utara 2.238 orang dan bakti murni 1.966 orang, sehingga totalnya 4.204 orang.

“(Gaji tenaga kontrak) 750 ribu, (bakti murni) 300 ribu/orang per bulan,” ujar Syarifuddin.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Utara, Dra. Salwa, menjawab portalsatu.com via WhatsApp, 11 Mei 2021, menjelaskan gaji tenaga kontrak sebelumnya dianggarkan 12 bulan, kecuali guru 10 bulan, setelah refocusing menjadi tujuh bulan.

“TPP/TPK sebelum refocussing 35,3 M menjadi 23,4 M (berkurang 11,8 M). Belanja kursus/Bimtek/pelatihan sebelumnya 23,968 M, sesudah (perubahan) 23,909 M, berkurang sebesar 59 juta (sebagian besar DAK, DOKA, pajak rokok dan JKN),” tutur Salwa.

Salwa juga menyampaikan bahwa dana perjalanan dinas sebelumnya dianggarkan Rp32,190 M, kini menjadi Rp21,197 M, berkurang Rp9,992 M (sebagian besar DOKA, DAK, JKN dan pajak rokok). Dana perjalanan dinas itu, kata dia, termasuk untuk DPRK.

Apakah dampak refocusing juga terjadi terhadap penghasilan (gaji + tunjangan) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRK Aceh Utara? Apakah gaji dan tunjangan bupati/wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRK dipotong juga akibat refocusing? “Tidak ada. Kalau potong gaji itu biasa perintah khusus. Seperti bayar atau tidak bayar THR ada PP (Peraturan Pemerintah) tersendiri,” ucap Salwa. (Baca: Gaji Tenaga Kontrak hanya 7 Bulan, Tunjangan Bupati, DPRK, TPK PNS, Perjalanan Dinas dan Belanja Pelatihan?)

Dikonfirmasi pada Selasa, 18 Mei 2021 via WhatsApp, Kepala BPKD Aceh Utara Salwa, membenarkan bahwa selain tenaga kontrak, gaji untuk bakti murni tahun ini juga tinggal tujuh bulan setelah refocusing APBK 2021. “Iya. Maaf penyebutannya bukan gaji (untuk tenaga kontrak dna bakti murni), tapi honor ya. Berbeda dengan ASN. Kalau ASN digaji,” ujarnya.[](nsy)

 

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA POPULER

Berita Rekomendasi

Terbaru

PT Pelindo Lhokseumawe akan Tindak Pungli di Pelabuhan

LHOKSEUMAWE - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Lhokseumawe menyatakan akan menindak tegas apabila...

KONI Aceh Lapor Perkembangan Persiapan Tuan Rumah PON ke Ketum KONI Pusat

  JAKARTA – Ketua Harian KONI Aceh H. Kamaruddin Abu Bakar atau akrab disapa Abu...

Pembangunan Pabrik NPK PT PIM Terkendala Impor Material dari Spanyol

LHOKSEUMAWE - Pembangunan pabrik pupuk NPK PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) terkendala impor spare...

Rapat Perdana dengan Wali Nanggroe, Ini akan Dilakukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan MoU Helsinki

  BANDA ACEH – Usai ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh, Tim Pembinaan dan...

Operasional Pabrik Terhenti, PT PIM Masih Punya Stok Pupuk Subsidi 130 Ribu Ton

LHOKSEUMAWE - Operasional PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) terhenti akibat terkendala pasokan gas dari...

Kejati Aceh: Kasus Peremajaan Sawit di Nagan Rp12,5 M ke Tahap Penyidikan

BANDA ACEH - Tim Penyelidik pada Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Aceh meningkatkan status penyelidikan...

Kejari Lhokseumawe Batal Ekspose Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa di Kejati Aceh, Ini Alasannya

LHOKSEUMAWE – Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe, Rabu, 16 Juni 2021, batal mengekspose di...

Begini Penjelasan PT Medco Soal Pasokan Gas ke PT PIM

LHOKSEUMAWE – PT Medco E&P Malaka (Medco E&P) sedang melakukan melakukan pemeliharan dan ramp...

Uniki Jalin Kerja Sama dengan PLN, Ini Kata Prof. Apridar

BIREUEN –Universiats Islam Kebangsaan Indonesia (Uniki) dan PLN UP3 Cabang Lhokseumawe menjalin kerja sama...

Berhenti Beroperasi Akibat Terkendala Pasokan Gas, Ini Kata PIM Soal Pupuk Subsidi

LHOKSEUMAWE - PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) berhenti beroperasi sudah hampir satu bulan akibat...

Harga Jahe dan Pisang Anjlok di Putri Betung, Ini Kata Petani

BLANGKEJEREN - Sejumlah petani di Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, mulai kebingungan menjual...

Pemko Subulussalam MoU dengan Universitas Indonesia

SUBULUSSALAM - Wali kota Subulussalam H. Affan Alfian Bintang, S.E melakukan penandatanganan Memorandum of...

Warga Lhoksukon Amankan Piton di Kandang Bebek

ACEH UTARA - Seekor satwa liar jenis ular piton atau sanca diamankan warga Gampong...

‘Belum Ada Regulasi Harus Tunjukkan Surat Bukti Sudah Divaksin Jika Berobat ke RS’

LHOKSEUMAWE - Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Lhokseumawe menyatakan sampai saat ini...

Air Terjun Silelangit Subulussalam Destinasi Wisata Nominasi API 2021

SUBULUSSALAM - Destinasi wisata air terjun Silelangit yang terletak di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan...

Telan Dana Rp2 Miliar, Menara Pandang dan Rest Area Agusen tak Difungsikan

BLANGKEJEREN - Kondisi proyek menara pandang dan sejumlah bangunan di Rest Area Agusen, Kecamaatan...

Sebait Sapardi

Karya: Taufik Sentana Penyuka prosa kontemporer. Menulis puisi, ulasan, dan esai. Ia adalah sebait tuah Tentang bagaimana...

Zona Merah Covid-19 di Aceh Meluas ke Pidie dan Aceh Tengah

BANDA ACEH — Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Coronavirus Disease 2019 (covid-19) Nasional kembali mengoreksi...

Creator Youtube Ini Bantu Sepeda Motor untuk Anak Yatim di Aceh Utara

ACEH UTARA - Salah seorang anak yatim bernama Hayatun Asniar (15), warga Gampong Keude...

Terkait Pupuk Subsidi Dijual di Atas HET, Polres akan Periksa Ahli

BLANGKEJEREN - Polres Gayo Lues terus mendalami dan memeriksa saksi-saksi terkait dugaan penjualan pupuk...