30.1 C
Banda Aceh
Selasa, Agustus 3, 2021

Ini Penjelasan Pemkab Aceh Utara Soal Temuan BPK Terkait Dana Covid-19

BERITA DAERAH

LHOKSUKON – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyatakan telah menindaklanjuti semua temuan sebagaimana termaktub dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, khususnya terkait penggunaan anggaran penanganan dampak wabah Covid-19 tahun 2020.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Utara, Dra. Salwa, mengatakan secara umum temuan tersebut bukanlah kesalahan fatal yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dan daerah. Akan tetapi merupakan kesalahan dalam pengadministrasi (administrasi) keuangan, yang sangat mungkin terjadi di setiap instansi pemerintah.

“Apalagi saat itu tahun 2020 kita dihadapkan dengan kondisi awal penyebaran wabah Covid-19, semua pihak bekerja dengan serba kemungkinan, bahkan juga bekerja ekstra dari pagi hingga malam hari. Bisa kita maklumi jika terjadi kesalahan-kesalahan kecil dalam proses penataan administrasi, tapi hal itu tidak menyebabkan kerugian negara dan daerah,” ujar Salwa dalam siaran pers dikirim Kabag Humas Setda Aceh Utara, Andree Prayuda, S.STP., M.A.P., kepada portalsatu.com, Rabu, 2 Juni 2021.

Menurut Salwa, Laporan Keuangan Pemkab Aceh Utara tahun 2020 mendapat opini terbaik dari BPK RI, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penyerahan LHP terhadap laporan keuangan tersebut telah dilakukan Kepala BPK Perwakilan Aceh, Arif Agus, S.E., M.M.Ak., CPA., dan diterima Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat Ali, S.E., bersama Bupati H. Muhammad Thaib, di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Aceh di Banda Aceh.

“Hal itu membuktikan bahwa Laporan Keuangan Pemkab Aceh Utara cukup bagus dan tidak ada temuan fatal, sementara beberapa rekomendasi dari BPK juga telah kita tindaklanjuti karena sifatnya adalah kesalahan administrasi keuangan dan tidak ada unsur kerugian negara,” tutur Salwa.

Salwa menambahkan, beberapa temuan BPK yang telah ditindaklanjuti di antaranya terkait Refocusing dan Realokasi APBK Tahun 2020, khususnya tentang perencanaan dan pelaksanaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan dampak Covid-19 yang disebutkan belum sesuai ketentuan.

“Kemudian temuan terkait dengan pengadaan barang dan jasa di bidang kesehatan, sosial dan dampak ekonomi, semuanya sudah kita tindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi dari BPK. Begitu juga tentang penatausahaan hibah dan sumbangan pihak ketiga untuk kebutuhan penanganan wabah Covid-19 di wilayah Aceh Utara,” kata Salwa.

Selain itu, lanjut Salwa, terkait temuan BPK terhadap pelaksanaan kegiatan pasar rakyat dalam rangka pengurangan dampak ekonomi dari wabah Covid-19, Pemkab Aceh Utara menindaklanjuti dengan mengeluarkan instruksi bupati kepada dinas terkait agar lebih cermat dalam menyetujui dan membahas kegiatan untuk penanganan dampak Covid-19.

“Alhamdulillah, semuanya bisa kita tuntaskan sesuai dengan arahan dari BPK dan tenggat waktu yang diberikan. Jadi, kami kira tidak ada lagi yang menjadi persoalan dengan LHP tersebut,” ucap Salwa.

Diberitakan sebelumnya, LSM Gerakan Transparansi dan Keadilan (GerTAK) membeberkan temuan BPK RI Perwakilan Aceh terhadap dana penanganan Covid-19 Aceh Utara tahun 2020.

Koordinator GerTAK, Muslem Hamidi, dalam siaran persnya dikirim kepada portalsatu.com, Jumat, 28 Mei 2021, sore, mengatakan pihaknya sudah membaca dokumen BPK Aceh tentang LHP Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan Nomor: 2/LHP-DTT/XVIII.BAC/12/2020.

“Ada tiga poin yang menjadi penilaian BPK atas pemeriksaan kepatuhan (penanganan pandemi) Covid-19. Yaitu, (pertama) penggunaan anggaran terkait penanganan Covid-19; (kedua) proses pengadaan barang dan jasa pada bidang kesehatan, bidang sosial dan bidang penanganan dampak ekonomi; dan (ketiga) terkait dengan apakah penanganan dampak ekonomi tersebut diterima oleh pihak yang berhak secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat kualitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” kata Muslem.

Menurut Muslem, dari LHP BPK tersebut setidaknya menghasilkan tiga kesimpulan dasar yang telah pihaknya rangkum. Pertama, Bidang Refocusing dan Realokasi APBK. “Rasionalisasi pendapatan dan belanja kabupaten belum sesuai ketentuan. Kemudian perencanaan dan pelaksanaan Belanja Tidak Terduga (BTT) juga belum sesuai ketentuan, dalam hal ini Pemkab Aceh Utara juga tidak memiliki perencanaan penanganan dampak Covid-19,” ungkapnya.

Muslem menyebut permasalahan tersebut mengakibatkan pagu pendapatan yang kurang ditetapkan tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah, terutama untuk kegiatan penanganan dampak Covid-19. Selain itu, adanya kesalahan anggaran BTT digunakan untuk membiayai belanja yang tidak terkait dengan kegiatan penanganan dampak Covid-19.

Kedua, kata Muslem, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Bidang Kesehatan, Sosial, dan Dampak Ekonomi. Adanya PBJ pada Dinas Kesehatan dan RSU Cut Meutia tidak dilengkapi dengan Bukti Kewajaran Harga dan adanya kelebihan atas pembayaran pajak sebesar Rp166.030.250,82 (Rp166 juta lebih).

Ketiga, lanjut Muslem, Penanganan Bidang Kesehatan, Sosial dan Dampak Ekonomi. Adanya penatausahaan hibah dan sumbangan pihak ketiga belum sepenuhnya sesuai ketentuan, dan pelaksanaan kegiatan pasar rakyat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak tepat sasaran.

“Hal ini terjadi karena Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Utara kurang cermat dan tidak mempedomani ketentuan pergeseran anggaran dan perubahan APBK untuk membiayai kegiatan penanganan dampak Covid-19. Bahkan, Pemerintah Aceh Utara belum memiliki Kebijakan Strategis dan Rencana Operasional untuk penanganan dampak ekonomi,” ungkap Muslem.

Muslem menambahkan, beberapa poin penting yang menjadi temuan BPK tersebut diharapkan segera dievaluasi mengingat pada tahun ini Pemkab Aceh Utara kembali melakukan Refocusing dan Realokasi APBK Aceh Utara. “Sehingga kesalahan yang telah terjadi pada tahun sebelumnya kita harapkan tidak terjadi lagi pada tahun ini,” tegasnya.

Oleh karena itu, GerTAK mendesak DPRK Aceh Utara berperan aktif menggunakan kewenangannya. “Jangan sampai hilang kepercayaan dari masyarakat, karena tugas dan kewenangan yang ada pada mereka menjadi tidak berfungsi, sehingga DPRK Aceh Utara tidak lagi menjadi lembaga yang aspiratif karena tidak mampu mengakomodir seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat Aceh Utara,” ujar Muslem.

Di sisi lain, GerTaK meminta Pemkab Aceh Utara segera menjalankan seluruh Rekomendasi BPK Perwakilan Aceh terkait LHP Kepatuhan Atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020.

“Kita juga meminta DPRK Aceh Utara segera memanggil Bupati dan TAPK Aceh Utara untuk mempertanyakan hasil evaluasi tentang sejauh mana perkembangan rekomendasi tersebut dijalankan mengingat Pemkab Aceh Utara saat ini telah kembali melakukan Refocusing dan Realokasi APBK Aceh Utara tahun 2021,” tuturnya. (Baca: GerTAK Beberkan Temuan BPK Soal Dana Covid-19 Aceh Utara, DPRK Diminta Panggil Bupati)[](red)

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA POPULER

Berita Rekomendasi

Terbaru

Perangkat Desa tidak Tamat SMA, Pemuda Merasa ‘Terpukul’

BLANGKEJEREN - Pemuda Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, merasa “terpukul” lantaran masih ada perangkat...

Mobil Pegawai Puskesmas Terjun ke Jurang Genting

BLANGKEJEREN - Mobil hitam jenis Avanza milik pegawai Puskesmas Pintu Rime Kecamatan Pining, Kabupaten...

AJI Lhokseumawe Bikin Video Kreasi Tarian Likok Pulo Meriahkan HUT AJI

LHOKSEUMAWE - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Lhokseumawe telah membuat video kreasi tarian Likok...

Ratusan Warga Binaan Lapas Lhoksukon Divaksin

LHOSUKON - Sebanyak 439 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB...

Sampah di Seputaran Kota Blangkejeren tidak Diambil Petugas, Ini Kata Kepala DLH

BLANGKEJEREN - Tumpukan sampah di daerah Centong Bawah, Kota Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, mulai...

Tersangka Dugaan Korupsi Uang Makan-Minum Hafiz Gayo Lues Kembalikan Sebagian Kerugian Negara

BLANGKEJEREN - Tiga tersangka kasus dugaan korupsi uang makan dan minum hafiz pada Dinas...

Serahkan Bantuan Pribadi, Bintang Sampaikan Turut Belasungkawa Kepada Korban Kebakaran

    SUBULUSSALAM - H. Affan Alfian Bintang menyampaikan turut belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah yang...

Nibong Bangkitkan Tradisi Let Tupe

LHOKSUKON - Puluhan warga kembali membangkitkan tradisi let tupe (perburuan tupai) di Gampong Alue...

Pemko Subulussalam Serahkan Bantuan Sembako dan Peralatan Rumah Tangga Kepada Korban Kebakaran

  SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota Subulussalam menyerahkan bantuan tanggap darurat kepada keluarga korban kebakaran di...

Sekda Bener Meriah Datangi Ombudsman Aceh

BANDA ACEH - Sekretaris Daerah Bener Meriah, Drs. Haili Yoga, M.Si., mendatangi dan bertemu...

Kapolres Subulussalam: Kebakaran Diduga Arus Pendek Listrik, Total 13 Unit, Kerugian Ditaksir Rp 2 Miliar

SUBULUSSALAM - Kapolres Subulussalam AKBP Qori Wicaksono mengatakan sebanyak 11 unit rumah hangus terbakar,...

Kebakaran Hebat Landa Subulussalam, Belasan Rumah Terbakar, Termasuk Kantor KUA

SUBULUSSALAM - Belasan rumah masyarakat di Kampong Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam...

Jurnalis Harus Disiplin Verifikasi, tak Boleh Emosi dalam Melahirkan Karya Jurnalistik

LHOKSEUMAWE - Mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Lhokseumawe, Saiful Bahri, menegaskan setiap...

Kapolres Subulussalam Kunjungi Petani Putus Kaki Tersambar Mesin Potong Rumput, Serahkan Bantuan

  SUBULUSSALAM - Kapolres Subulussalam AKBP Qori Wicaksono, S.I.K mengunjungi korban putus kaki akibat tersambar...

Viral Isu Komunitas Dibaiat Air Tuak, Ternyata Hoax, Kapolres Subulussalam Ingatkan Warga UU ITE

SUBULUSSALAM - Kapolres Subulussalam AKBP Qori Wicaksono, S.I.K mengimbau masyarakat agar bijak menggunakan media...

Kemenkes Drop 38 Ribu Dosis Vaksin ke Aceh, Masyarakat Diimbau Vaksinasi

BANDA ACEH - Kementerian Kesehatan drop lagi 38.300 dosis vaksin Sinovac mengisi stok vaksin...

Youtuber Sonupaii Terima Donasi Rp100 Juta untuk Bantu Pedagang Kecil Terdampak PPKM

MEDAN – Youtuber sukses asal Medan, Sumatera Utara, Sonupaii akrab disapa Mak Karbol, berhasil...

Besok, Nelayan Asal Sabang Dipulangkan ke Aceh

JAKARTA - Setelah menjalani masa karantina sepekan di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, nelayan Aceh...

RTA Ajak Selamatkan Anak Aceh dari Kecanduan Game

BANDA ACEH – Organisasi santri Aceh, Rabithah Thaliban Aceh (RTA) mengajak masyarakat, terutama para...

Indigo Hackathon Festival; Ajang Bergengsi untuk Para Talent dan Geek Terbaik Indonesia

Banda Aceh, 30 Juli 2021. DILo Hackathon Festival pada tahun 2021 secara resmi berganti...