BerandaBerita AcehDPPKB Aceh Tenggara Dorong Peningkatan Ruang Politik Bagi Perempuan

DPPKB Aceh Tenggara Dorong Peningkatan Ruang Politik Bagi Perempuan

Populer

KUTACANE – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Aceh Tenggara menggelar Pelatihan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, di Aula Kacabdin Aceh Tenggara, Kamis, 28 Maret 2024.

Pelatihan ini diikuti kader-kader perempuan pengurus maupun anggota organisasi politik, organisasi mahasiswa dan kemasyarakatan lainnya di Kabupaten Aceh Tenggara, dengan jumlah sebanyak 80 peserta.

Adapun sebagai narasumber Kepala DPPKB Agara, Budi Afrizal, Kejari Agara, Erawati, S.H., M.H., Pengamat Politik, Masri Amin, dan Psikolog, Derita Perhatian.

Kepala DPPKB Aceh Tenggara, Budi Afrizal sekaligus membuka kegiatan mengatakan keterlibatan perempuan dalam masyarakat khususnya pada bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi sangat penting dalam mempercepat roda pembangunan daerah.

Menurut Budi, peran perempuan tidak saja sebagai ibu rumah tangga tetapi juga perlu mengambil peran penting di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.

“Peran perempuan saat ini perlu memberikan ruang dan kesempatan terbuka bagi kita untuk terlibat diberbagai bidang kehidupan,” sebutnya.

“Dengan adanya pelatihan ini, maka makin banyak kaum perempuan yang terlibat dalam bidang politik serta mengambil peran-peran strategis dalam kehidupan bermasyarakat maupun isu-isu lain yang berkembang dalam kegiatan ini”.

Kejari Agara, Erawati, mengungkapkan salah satu tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, baik laki-laki maupun perempuan.

Namun dalam kehidupan bermasyarakat masih saja ditemukan berbagai bentuk tindakan maupun kondisi yang mendiskriminasikan salah satu pihak.

Cara pandang masyarakat yang mengutamakan laki-laki daripada perempuan menjadi penyebab munculnya memarginalkan kaum perempuan.

Kondisi seperti ini menuntut adanya aksi konkret dalam menciptakan keadilan bagi perempuan dan laki-laki, sehingga dapat tercipta kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Salah satu tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender adalah berkaitan dengan proses perumusan kebijakan publik yang nantinya akan diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

“Kegiatan ini sangat startegis dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) agar tercipta keadilan beberapa kondisi yang gender, khususnya berkaitan dengan kesetaraan akses dan partisipasi perempuan dalam urusan-urusan politik, hukum, sosial dan ekonomi,” ucap Erawati.

Pengamat Politik, Masri Amin menyebut keterwakilan perempuan di legislatif Aceh Tenggara masih minim. Hal ini menggambarkan terjadinya kesenjangan yang cukup tinggi pada keterwakilan perempuan di parlemen.

Saat ini partisipasi perempuan Aceh Tenggara masih di bawah 30%. Pentingnya peningkatan partisipasi perempuan agar pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial. Selain itu, menguatkan demokrasi yang memberikan gagasan terkait perundang-undangan pro perempuan dan anak di ruang publik.

Rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespons masalah utama yang dihadapi oleh perempuan.

Masri berharap advokasi yang dilakukan Pemkab Aceh Tenggara dapat terjadi perubahan kualitas keputusan yang diambil dalam parlemen dan bekal pengetahuan terutama tentang kesetaraan gender, penajaman sensitivitas isu-isu politik dan isu-isu perempuan.[](Supardi)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terkait

Berita lainya