27.2 C
Banda Aceh
Selasa, Mei 18, 2021

Dewan Harus Bentuk Pansus, Penegak Hukum Diminta Usut Kasus PAD PTPL dari RS Arun

BERITA DAERAH

LHOKSEUMAWE – DPRK Lhokseumawe harus membentuk Panitia Khusus untuk menelusuri secara menyeluruh permasalahan PT Pembangunan Lhokseumawe terkait pengelolaan Rumah Sakit Arun dan Jaringan Gas. Sedangkan penegak hukum diminta segera mengusut kasus setoran Pendapatan Asli Daerah dari PTPL hasil pengelolaan RS Arun tahun 2020 yang dinilai telah melanggar hukum alias mengangkangi ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan Anggota DPRK Lhokseumawe, H. Jailani Usman, S.H., M.H., kepada portalsatu.com di Lhokseumawe, Jumat, 23 April 2021, sore.

“Saya dari tahun 2018, periode (DPRK Lhokseumawe) yang lalu, sudah curiga pengelolaan Rumah Sakit Arun tidak sebagaimana diharapkan. Seakan-akan mereka (PDPL, sekarang PTPL dalam mengurus RS Arun) menaruh modal terlebih dahulu, begitu ada keuntungan diambil kembali modal. Perusahaan daerah tidak boleh seperti itu. Mereka juga terkesan tertutup kepada publik. Bahkan, kepada pihak DPRK tidak pernah ada laporan dari mereka, berapa pendapatan diperoleh RS Arun per tahun, berapa keuntungan bersih, dan sebagainya,” ujar Jailani Usman yang sudah beberapa periode menjadi Anggota DPRK Lhokseumawe.

Jailani mengaku pernah menyampaikan persoalan-persoalan itu kepada anggota dewan lainnya pada periode lalu agar melakukan penelusuran bersama terhadap permasalahan PDPL terkait pengelolaan RS Arun. “Namun, rekan-rekan pada periode lalu kurang respons. Belakangan kita memang selalu mencari kawan untuk dapat menelusuri data tentang RS Arun. Dan hari ini terbukti bahwa ada masalah di situ. Misalnya, tahun 2020 PTPL setor PAD hanya Rp220 juta, sangat kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” tuturnya.

Namun, menurut Jailani, permasalahan paling penting ditelusuri bukan hanya soal kecilnya setoran PAD dari PTPL kepada Pemko Lhokseumawe tahun 2020. “Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Alfian dari LSM MaTA, yang melihat bukan hanya setoran PAD yang kurang, tapi jauh ke belakang harus dilihat. Mungkin soal rendahnya PAD ini sebagai pintu masuk untuk melihat permasalahan dari A sampai Z,” kata Jailani.

Misalnya, kata Jailani, mengapa saban tahun PTPL membuat target PAD Rp1 miliar sejak 2017. Padahal, kata dia, Rumah Sakit Arun yang dikelola BUMD ini memiliki jumlah ruangan perawatan lebih banyak dibandingkan beberapa rumah sakit swasta di Lhokseumawe. “Saya dengar beberapa rumah sakit swasta di Lhokseumawe rata-rata pendapatannya di atas Rp5 miliar/tahun, yang kamarnya hanya 60-an. RS Arun yang lebih banyak kamarnya, seharusnya pendapatannya jauh lebih besar. Apalagi RS Arun juga melayani pasien cuci darah seperti di RSUD Cut Meutia (di Lhokseumawe, milik Pemkab Aceh Utara),” ungkapnya.

“Begitu juga dengan unit usaha Jaringan Gas, yang menurut Dirut PTPL kepada media, keuntungan diperoleh tidak begitu besar. Artinya, hasilnya sedikit, tapi sedikit itu berapa, harus disampaikan secara transparan kepada publik? Perusahaan daerah harus terbuka,” tegas Jailani.

Baca juga: Soa PAD PTPL dari RS Arun, Ketua DPRK Lhokseumawe; Sedang Kita Telusuri

Jailani mendukung langkah Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A. Manaf, sedang menelusuri data-data terkait pendapatan diperoleh RS Arun. Akan tetapi, anggota dewan dari Partai Golkar itu berharap dibentuk Pansus, sehingga DPRK dapat lebih fokus dan maksimal melakukan penelusuran, serta mudah dikawal publik. “Negara juga memberi ruang untuk dewan membentuk Pansus. Maka kami dari Fraksi Amanat Karya Bersatu akan menyurati pimpinan DPRK untuk membentuk Pansus tentang kasus perusahaan daerah ini,” tegasnya.

“Saya kira sudah saatnya bagi kita, rekan-rekan dewan periode ini yang sudah hampir dua tahun (masa jabatan), bangkit secara seruis untuk melihat ini (permasalahan PTPL terkait RS Arun) yang sudah viral di tengah masyarakat. Kita harus bergerak supaya persoalan ini menjadi jelas, terang benderang,” tambah Jailani.

Mengangkangi Qanun

Selain mendorong pimpinan DPRK membentuk Pansus, Jailani yang sudah 12 tahun menjadi Anggota Badan Legislasi (Banleg), ikut membidani lahirnya Qanun Kota Lhokseumawe tentang PDPL dan perubahannya menjadi PTPL (Perseroda), juga meminta penegak hukum segera mengusut kasus PAD dari PTPL. Pasalnya, Jailani menilai Dirut PTPL Abdul Gani dalam keterangannya kepada media secara tidak langsung mengakui mengangkangi Qanun Kota Lhokseumawe tentang PTPL terkait jumlah setoran PAD tahun 2020.

Artinya, jika benar laba bersih diperoleh PTPL tahun 2020 Rp900 juta, seharusnya setoran PAD minimal 50 persen yakni Rp450 juta. Akan tetapi, PTPL hanya menyetor PAD Rp220 juta dengan dalih sebagian laba hasil pengelolaan Rumah Sakit Arun disisihkan untuk modal mengoperasikan Pasar Induk.

“Qanun itu adalah undang-undang, kalau dia sudah berani mengangkangi, berarti terang benderang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kita berharap kepada aparat penegak hukum dari kejaksaan untuk mengusut kasus ini. Karena dalam qanun jelas disebutkan harus disetor PAD minimal 50 persen dari keuntungan, tapi PTPL tidak menyetor sebagaimana ketentuan, malah mengalihkan kepada tempat lain. Jadi, dia (PTPL) sudah berani melanggar hukum, dengan secara terang-terangan mengalihkan dana PAD itu,” tegas Jailani yang juga Sekretaris Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Lhokseumawe.

Jailani menyatakan PTPL wajib menyetor PAD kepada Pemko Lhokseumawe sesuai perintah qanun. “Ini amanah undang-undang, wajib disetor. Berapa harus disetor, jangan seenak dia, kalau 50 persen maka setorkan yang sesuai. Masalah nanti di sana (Pasar Induk), itu urusan dia dengan pemerintah. Ini perusahaan daerah, bukan perusahaan pribadi dan perusahaan keluarga, itu harus dicamkan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, PT Pembangunan Lhokseumawe (PTPL) beralasan setoran PAD pada tahun 2020 hanya Rp220 juta lantaran sebagian laba hasil pengelolaan Rumah Sakit Arun disisihkan untuk modal mengoperasikan Pasar Induk.

“Kita mendapatkan keuntungan Rp900 juta dari unit usaha Rumah Sakit Arun. Rp220 juta kami setor untuk PAD. Biasanya (PAD) Rp1 miliar per tahun. Tapi karena ini perintah pemerintah daerah bagaimana Pasar Induk harus beroperasi di bawah PTPL, maka kami kan perlu modal untuk itu,” kata Direktur Utama PTPL, Abdul Gani, kepada portalsatu.com di Lhokseumawe, Kamis, 22 April 2021, sore.

Menurut Abdul Gani, kalau tidak ada instruksi dari Pemko Lhokseumawe kepada PTPL untuk mengoperasikan Pasar Induk di Jalan Lingkar Gampong Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, maka setoran PAD pada 2020 seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Karena ada beberapa kali rapat tentang itu, sehingga kami berpikir dari mana mengambil sumber dana untuk mengoperasikan pasar, sedangkan alokasi (dana) dari pemerintah tidak ada. Maka kita tahanlah dari dana ini (untuk PAD) sedikit,” tutur Dirut PTPL periode 2018-2022 ini.

Abdul Gani mengakui dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Lhokseumawe (PDPL) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) disebutkan bahwa dari total keuntungan diperoleh PTPL setiap tahun, paling sedikit 50 persen menjadi bagian Pemko Lhokseumawe.

“Apapun cerita memang kita akui ini (langkah PTPL mengurangi setoran PAD) menjadi sorotan elemen masyarakat. Tapi kalau misalnya tidak ada desakan dari Pemko untuk operasional Pasar Induk, mungkin kami tetap memberikan hak PAD Rp1 miliar,” ujar Abdul Gani.

Namun, Abdul Gani mengakui sampai saat ini PTPL belum memfungsikan Pasar Induk. Sebab, sebagian laba dari RS Arun yang disisihkan untuk modal mengoperasikan pasar itu belum digunakan.

“Untuk pengembangan Pasar Induk membutuhkan biaya besar, karena diperlukan banyak ketersediaan komoditi (komoditas) sesuai dengan fungsinya. Ke depan direncanakan juga akan dilakukan pasar murah yang perlu kerja sama dengan pihak Bulog. Selama ini PTPL sudah menjalin hubungan dengan pengusaha-pengusaha baik dari luar daerah maupun lokal, cuma belum berjalan karena pasar belum aktif,” kata Abdul Gani.

Selain Rumah Sakit Arun, kata Abdul Gani, satu unit usaha PTPL lainnya Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas). Akan tetapi, menurut dia, pihaknya tidak mendapatkan keuntungan besar dari Jargas.

Abdul Gani juga membenarkan dalam Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Bentuk Hukum PDPL menjadi Perseroda, mengamanahkan PTPL melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih, diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

“Untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, baru kali ini rencana dilakukan (PTPL), maka butuh biaya sebagaimana dimaksudkan itu,” ujar Abdul Gani.  (Baca: Ini Alasan PT Pembangunan Lhokseumawe hanya Setor PAD Rp220 Juta)

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menduga terjadi kebocoran pendapatan Rumah Sakit Arun yang dikelola PT Pembangunan Lhokseumawe (PTPL). Pasalnya, PTPL hanya menyetor PAD Rp220 juta dari laba diperoleh Perseroda itu kepada Pemko Lhokseumawe pada tahun 2020. Sumbangan PAD 2020 dari perusahaan pelat merah tersebut kepada Pemko Lhokseumawe anjlok dibandingkan setoran pertama 2017 hingga 2019 mencapai Rp1 miliar/tahun.

“PAD dari Rumah Sakit Arun yang dikelola PT Pembangunan Lhokseumawe hanya Rp220 juta selama setahun sangat kami ragukan, apalagi komponen listrik dan air tidak lagi menjadi beban pihak rumah sakit. Ada potensi kebocoran keuangan yang itu menjadi PAD atau fraud (kecurangan) yang terjadi,” ungkap Koordinator MaTA, Alfian, dalam pernyataannya dikirim kepada portalsatu.com, Rabu, 21 April 2021, malam.

Menurut Alfian, untuk pembuktian dugaan kebocoran itu sangat mudah karena Rumah Sakit Arun bekerja sama dengan BPJS. “Jadi, yang perlu ditelusuri adalah berapa klaim rumah sakit ke BPJS sejak Januari sampai Desember 2020? Kemudian berapa pendapatan lewat pasien jalur umum?”

Alfian menyebut ada dua langkah yang dapat segera dilakukan. Pertama, dapat ditelusuri DPRK Lhokseumawe. “Kami berharap ini ditindaklanjuti DPRK secara serius. Selama ini kelembagaan DPRK kehilangan fungsi dan nyaris hampir tak terdengar terhadap fungsi pengawasan. DPRK bicara saja tidak cukup tanpa melakukan kewenangannya,” tegas dia.

“Ini penting ditelusuri. PAD salah satu sektor yang rawan untuk dikorupsi, jadi perlu perhatian serius. Karena alasan yang dikemukakan pihak PT Pembangunan Lhokseumawe tidak relevan dengan keuntungan 900 juta selama 2020. Dan kebijakan mengeluarkan anggaran ke sektor lain dari PAD rumah sakit apakah sudah tepat? Atau hanya untuk mengaburkan/menutupi kebocoran yang terjadi. Yang perlu diketahui, Rumah Sakit Arun untuk menampung pasien juga memiliki kapasitas mencapai ratusan,” tambah Alfian.

Langkah kedua, kata Alfian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh dapat melakukan audit forensik terhadap keuangan dan adminitrasi yang selama ini dijalankan PTPL. Sehingga badan usaha milik daerah (BUMD) ini dapat berjalan secara sehat dan menjadi andalan PAD Lhokseumawe.

“BUMD selama ini menjadi ‘sapi perah’ oleh pihak kepala daerah, makanya jarang kita temukan menjadi andalan. Ini menjadi momentum untuk diperbaiki. Kalau seandainya nanti ditemukam kecurangan maka pihak penegak hukum dalam hal ini kejaksaan dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga ada kepastian hukum. Kemudian ada perbaikan terhadap tata kelola termasuk rekrutmen orang- orangnya,” pungkas Alfian.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Lhokseumawe, Marwadi Yusuf, menjawab portalsatu.com via WhatsApp, Kamis, 22 April 2021 pagi, mengungkapkan pada tahun 2019 PTPL menyetor PAD ke Kas Daerah Pemko Rp1 miliar, sedangkan 2020 Rp220 juta.

Marwadi Yusuf membenarkan data diberitakan portalsatu.com sebelumnya, yakni dividen pertama tahun 2016 disetor PDPL ke Kasda Pemko Lhokseumawe pada 2017 juga Rp1 miliar (M). Artinya, PAD dari PTPL hasil pengelolaan RS Arun sampai 2019 masih Rp1 M/tahun, tapi pada 2020 anjlok menjadi Rp220 juta.  (Baca: 2017-2019 Rp1 M/Tahun, PTPL hanya Setor PAD 2020 Rp220 Juta, MaTA Duga Terjadi Kebocoran)[](red)

Lihat juga: Mahasiswa Minta DPRK Lhokseumawe Interpelasi dan Kejari Supervisi Kasus PAD PTPL

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA POPULER

Berita Rekomendasi

Terbaru

GerTAK: Bupati Aceh Utara Penguasa, Bukan Pemimpin!

LHOKSUKON - LSM Gerakan Transparansi dan Keadilan (GerTAK) menyoroti kebijakan Pemkab Aceh Utara memangkas...

3.841 CJH Vaksinasi Covid-19, Pasien Baru Tambah 128 Orang di Aceh

BANDA ACEH — Sebanyak 3.841 Calon Jamaah Haji (CJH) telah mengikuti vaksinasi Coronavirus Disease...

Komandan Pussen Arhanud Cek Alutsista di Detasemen Arhanud-001

ACEH UTARA - Komandan Pusat Kesenjataan (Danpussen) Arhanud Kodiklat Angkatan Darat, Mayjen TNI Nisan...

Satpol PP Sita Rak Pedagang Bandel

BIREUEN - Personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bireuen menyita rak milik...

Bandara Malikussaleh Kembali Ramai Usai Larangan Mudik

ACEH UTARA - Bandara Malikussaleh Aceh Utara kembali ramai penumpang pesawat usai pemberlakuan larangan...

TKI Asal Aceh Selatan Sakit Keras di Malaysia, Teuku Riefky Tanggung Biaya Pengobatan dan Pemulangan

  SUBULUSSALAM - Anggota DPR RI asal Aceh, Teuku Riefky Harsya (TRH) siap membantu biaya...

‘Tenaga Kontrak Itu Rakyat Juga, Gajinya Kecil Dipangkas Tersisa 7 Bulan, Peudeh That!’

LHOKSUKON – Lebih 2.000 tenaga kontrak dan hampir 2.000 tenaga bakti murni di lingkungan...

PHE Serahkan Blok B kepada PGE, Ini Kata BPMA Soal Potensi Pengembangan Migas

LHOKSUKON – PT Pertamina melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Energi North Sumatra B-Block...

Banjir Landa Sultan Daulat, Lintas Aceh-Sumut Lumpuh Total

  SUBULUSSALAM - Hujan deras mengguyur wilayah Kota Subulussalam dan sekitarnya menyebabkan sejumlah desa di...

Laporan CIA: Israel akan Tumbang dalam 20 Tahun

Sebuah studi dilakukan Central Intelligence Agency (CIA) telah menimbulkan keraguan atas kelangsungan hidup Israel...

Gaji Tenaga Kontrak hanya 7 Bulan, Tunjangan Bupati, DPRK, TPK PNS, Perjalanan Dinas dan Belanja Pelatihan?

LHOKSUKON – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memangkas anggaran tahun 2021 untuk gaji tenaga kontrak...

Lawan KLB Deli Serdang, Tim Hukum AHY Menang Telak 4-0

  JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) kembali menolak gugatan hukum pelaku KLB...

Permasa Rayon Batam Kota Halal Bihalal di Pantai Melayu

BATAM - Demi mempererat silaturahim sesama warga. Persatuan Masyarakat Aceh (Permasa) Rayon Batam Kota mengadakan...

Pasien Covid-19 di RSUCM Aceh Utara Meningkat

LHOKSEUMAWE - Pasien Covid-19 dirawat di Ruang RICU Rumah Sakit Umum Cut Meutia (RSUCM)...

Kejari Lhokseumawe Kembali Gelar Donor Darah, Ini Hasilnya

LHOKSEUMAWE - Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan Pengurus IAD Lhokseumawe melaksanakan donor darah di Kantor...

Perubahan APBK Aceh Utara 2021 dengan Perbup: Pendapatan Berkurang Belanja Bertambah, Mengapa?

LHOKSUKON – Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Utara tahun 2021 beberapa kali...

Alat Berat PUPR Bersihkan Tiga Titik Longsor Jalan Tripe Jaya, BPBD: Rumah Warga Aman

BLANGKEJEREN – Tim Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gayo Lues bersama...

Potret Super Model Bella Hadid Dukung Merdeka Palestina

Model dunia, Bella Hadid mengejutkan publik dengan ikut turun ke jalan mendukung gerakan Free...

Inspirasi Syawal

Oleh: Taufik Sentana Peminat literasi sosial dan dakwah. Dalam sebaris surat Alquran di surat Al Ankabut,...

Jalan Menuju Air Terjun dan Kolam Biru Tripe Jaya Longsor, Perumahan Warga Uyem Beriring Terancam

BLANGKEJEREN - Akses jalan menuju Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, mengalami longsor, Ahad,...