25.5 C
Banda Aceh
Jumat, Desember 2, 2022

Grand Nanggroe PHK Pengurus Serikat, DPW Aspek: Tindakan Memberangus Serikat Pekerja      

BANDA ACEH –  Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Serikat Pekerja (DPW Aspek) Indonesia Provinsi Aceh menyesalkan tindakan Manajemen Perusahaan Hotel Grand Nanggroe yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap karyawan dan pengurus inti serikat pekerja di perusahaan perhotelan tersebut.

“Tindakan perusahaan melakukan PHK sepihak terhadap pengurus serikat pekerja merupakan salah satu tindakan menghalang-halangi kebebasan berserikat. Tindakan union busting (memberangus serikat pekerja) merupakan tindakan pidana ketenagakerjaan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh,” kata Sekretaris DPW Aspek Indonesia Aceh, Muhammad Arnif, kepada portalsatu.com, Minggu, 24 April 2022.

Menurut Muhammad Arnif, Serikat Pekerja Grand Nanggroe Hotel (SP.GNH) merupakan salah satu anggota afiliasi Aspek Indonesia di Aceh, sehingga pihaknya mendukung setiap langkah perjuangan dan pembelaan anggota yang dilakukan serikat, baik secara Bipartit di perusahaan maupun secara Tripartit dengan melibatkan Dinas Tenaga Kerja bahkan hingga ke pengadilan.

Baca: Grand Nanggroe PHK Tujuh Karyawan Pengurus Inti  Serikat Pekerja

Untuk itu, tambahnya, DPW Aspek Indonesia Aceh mengharapkan kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Aceh serta pihak kepolisian mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti  melanggar pidana ketenagakerjaan.

Arnif juga menduga PHK mendadak terhadap pengurus serikat ini karena sebelumnya SP.GNH telah membuat laporan kepada pengawas ketenagakerjaan terkait dugaan pelanggaran aturan ketenagakerjaan yang dilakukan Manajemen Perusahaan Grand Nanggroe selama ini. Perusahaan membayar upah karyawannya di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), tidak menerapkan sistem kerja sesuai ketentuan, tidak membentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan lainnya.

DPW Aspek Indonesia Aceh mengapresiasi  langkah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Aceh yang telah melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan nota pengawasan ketenagakerjaan (NPK) sebagai bukti telah terjadinya tindakan pelanggaran norma ketenagakerjaan di Perusahaan Hotel  Grand Nanggroe Banda Aceh.

“Harapan kami agar Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Aceh harus benar-benar mengawasi dan memastikan apakah perusahaan menjalankan perintah nota pengawasan tersebut. Kemudian Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan harus bersikap tegas apabila perusahaan tidak melaksanakan isi nota pengawasan yang diterbitkan, tujuannya supaya pihak perusahaan tidak memandang enteng nota pengawasan tersebut,” harapnya.[](red)

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

BERITA POPULER

Terbaru

Berikan Bonus Atlet Peraih Medali Popda Aceh Barat, Ini Harapan Pj Bupati Pidie

SIGLI - Sebanyak 40 atlet dan pelatih Pidie peraih medali di Pekan Olahraga Pelajar...

PN Lhoksukon Tolak Praperadilan Tersangka Kasus Monumen Samudra Pasai

ACEH UTARA - Pengadilan Negeri Lhoksukon memutuskan menolak permohonan praperadilan yang diajukan kuasa hukum...

Urang Tue dan Camat Terangun Usulkan Pj Pengulu Tongra dan Garut, Ini Namanya

BLANGKEJEREN - Urang Tue dan Camat Terangun, Kabupaten Gayo Lues, mengusulkan nama Pj. Pengulu...

Tingkatkan Pemberdayaan UMKM, PT PIM Raih Penghargaan dari Pupuk Indonesia

SURABAYA - PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) memperoleh penghargaan kontribusi peningkatan pemberdayaan Usaha Mikro...

Hari Ketiga Pekan Imunisasi Polio di Pidie Capai 47 Ribu Lebih, Ini Kecamatan Tertinggi

SIGLI - Hingga hari ketiga Pekan Imunisasi Polio di Kabupaten Pidie, mencapai 47.331 anak...

Pimpinan dan Anggota MPU Aceh Utara 2023-2027 Dikukuhkan, Ini Kata Pj Bupati Azwardi

LHOKSUKON - Penjabat Bupati Aceh Utara, Azwardi, AP., M.Si., menghadiri pengukuhan Ketua, Wakil Ketua,...

Pendaftar Try Out PPPK Membludak, KNPI Gayo Lues Pindahkan Lokasi

BLANGKEJEREN - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Gayo Lues terpaksa memindahkan lokasi Try...

Pj Bupati Aceh Utara Lepas Kontingen 15 Cabor ke Pora Pidie

ACEH UTARA - Penjabat Bupati Aceh Utara, Azwardi Abdullah, melepas keberangkatan kontingen 15 cabang...

Walkot Subulussalam Janjikan Bonus Rp10 Juta Peraih Medali Emas di PORA Pidie 2022

SUBULUSSALAM - Wali Kota Subulussalam, H. Affan Alfian Bintang, S.E melepas keberangkatan kontingen Subulussalam...

Anggaran TPP Sampai Rp15 Miliar, Ketua DPRK Subulussalam: Laporan Kinerja Harus Real Jangan Manipulasi

SUBULUSSALAM - Ketua DPRK Subulussalam, Ade Fadly Pranata Bintang, S. Ked mengatakan pemerintah memplotkan...

DPRK Sahkan APBK Kota Subulussalam Tahun 2023 Rp 686 Miliar

SUBULUSSALAM - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam menyetujui dan mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja...

Tim Dinas Pengairan Provinsi Turun ke Tanggul Sungai yang Rusak di Aceh Utara

LHOKSUKON - Tim Dinas Pengairan Aceh turun ke Kabupaten Aceh Utara, Ahad, 27 November...

Disiapkan Layani Atlet PORA XIV Pidie, Pj Bupati Tinjau Kesiapan Dua Rumah Sakit

SIGLI - Dua rumah sakit (RS) milik Pemerintah Kabupaten Pidie disiapkan melayani atlet dari...

Tiga Artis Aceh Penutup Parade Maestro Seudati di Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE - Penampilan tiga artis Aceh, Jol Pase, Acun Lhok, dan Safira, menutup Parade...

Hadiri Rakornas Investasi 2022, Pj Wali Lhokseumawe Siap Ikuti Arahan Presiden

JAKARTA - Pj. Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Imran, mengikuti pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)...

Kakanwil Kemenkumham Aceh Kunjungi Pengungsi Rohingya di Bekas Kantor Imigrasi Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh, Drs. Meurah...

Ini Pagu Pokir Anggota DPRK Aceh Utara dan Lhokseumawe dalam RAPBK 2023

LHOKSEUMAWE – DPRK Aceh Utara dan Lhokseumawe telah menyetujui alias ketuk palu Rancangan Qanun...

Kakanwil Kemenkumham Aceh Tunjuk Efendi Plt. Kalapas Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh, Drs. Meurah...

MaTA: Anggaran Titipan di BRA Rp13 Miliar Penting Dilidik dan Audit

BANDA ACEH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta aparat penegak hukum menyelidiki (lidik) pengelolaan...

Imran Paparkan Kebijakan Pengembangan Lhokseumawe, saat jadi Dosen Tamu di Universitas Indonesia

JAKARTA - Pj. Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Imran, M.Si., MA.Cd., menjadi dosen tamu pada...