Beranda Balairung Batalkan Saja Pilkada, Kontraklah Bill Gates

Batalkan Saja Pilkada, Kontraklah Bill Gates

0
Pendiri Microsoft Bill Gates. @AFP PHOTO/SAUL LOEB

Oleh: Thayeb Loh Angen*

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kini mulai menjadi kabaran hangat di kalangan peminat politik di Aceh. Apakah dilaksanakan pada tahun 2022 ataukah pada tahun 2024?

Ada dua kubu peminat politik tentang itu, yang pertama bersikeras bahwa pilkada di Aceh harus dilaksanakan pada tahun 2022, sementara yang kedua bersikukuh bahwa pilkada harus dilaksanakan pada tahun 2024. Kedua pihak tersebut memiliki alasan masing-masing.

Di sini kita tidak melibatkan diri pada isi perbincangan tersebut, tetapi memusatkan perhatian pada “Untuk apa pilkada itu?” “Benarkah pilkada diperlukan?”. Apa gunanya pilkada langsung, lebih banyak manfaatkah atau malah lebih banyak mudharatnya?”

Pilkada yang melibatkan rakyat secara langsung baru ada setelah MoU Helsiniki tahun 2005 yang sebagian butirnya dituangkan ke dalam turunannya, UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UU PA). Pilkada secara langsung mulai diterapkan di Aceh pada tahun 2006. Setelah di Aceh, Pemerintah Indonesia memberlakukannya untuk wilayah lain di Indonesia, walaupun mereka tidak didera konflik seperti Aceh.

Sebelum tahun 2005, orang-orang di Aceh tidak pernah meributkan siapa yang akan menjadi wali kota atau gubernur. Itu tidak penting.

Siapapun gubernur atau bupati atau wali kotanya, baik itu dipilih secara langsung oleh rakyat ataupun dipilih oleh DPR atau malah ditunjuk oleh presiden, akan sama bagi rakyat.

Untuk menyejahterakan rakyat, siapa yang menjadi gubernur lebih penting daripada bagaimana cara dia mendapatkannya.

Rakyat tidak memiliki kuasa apapun untuk menentukan pemenang ataupun kebijakan pemenang. Kebebasan bagi rakyat untuk menentukan nasib melalui pilkada secara langsung itu bagaikan fatamorgana. Pemilihan pemimpin itu sudah semacam pertempuran di antara para pemilik modal, bukan lagi antara pemilik buah pikiran (ide).

Dalam dunia politik, ide-ide selalu kalah dengan uang.

Sebelum kita membicarakan lebih mendalam tentang hal tersebut, mari kita menjawab pertanyaan ini.

“Aceh telah pemilih langsung gubernur, bupati, wali kota, sejak tahun 2006, apakah kini Aceh sudah mencapai tujuannya dalam politik, budaya, ekonomi, dan lainnya?”

Melibatkan rakyat secara langsung, dengan acra yang sudah ada di Aceh, tidak membuat orang sadar politik, malah merusak citra politik, menebarkan kebencian dan memecah belah rakyat ke dalam beberapa kelompok.

Sebagai contoh, pendukung calon gubernur tahun 2017 lalu, sebagian besar, sampai sekarang belum akur. Bahkan, pertikaian itu mengorbankan orang-orang. Selain itu, para donator yang menganggap mendukung calon kepala daerah itu menguntungkan jika yang didukungnya menang, malah harus menangis bederai airmata.

Pilkada langsung menyebabkan rakyat terpecah-belah, dan itu tidak dapat menyatukan mereka kembali walaupun pilkada telah usai, bahkan sebagian mereka bermusuhan selamanya.

Dengan melihat pilkada secara lengkap, untung tidaknya, maka untuk apa lagi meributkan kapan pilkada? Tadakkah lebih baik, kita bicara, apa yang seharusnya dilakukan oleh gubernur, bupati, dan wali kota yang tepilih?

Sebagai contoh, mari melihat kembali visi misi Irwandi-Nova, berapa persenkah visi misinya sudah berjalan? Walaupun kini Irwandi tersingkir dari pemerintahan juga politik dan Nova Iriansyah menjadi gubernur, visi misinya masih yang disampaikan pada pilkada lalu. Berapa persenkah sudah berjalan? Apakah ada pengamat politik yang mampu berbicara tentang itu?

Begitu juga di wilayah kabupaten/kota. Misalnya, berapa persenkah visi misi Wali Kota Banda Aceh dan Wali Kota Lhokseumawe dapat diwujudkan, sementara periode mereka segera berakhir? Selamat datang di Pilkada yang ajaib.

Dengan keadaan pemimpin di Aceh hasil pilkada begitu, mungkin akan lebih baik, jika Presiden RI mengontrak tim Elon Musk, Warren Buffett, atau Bill Gates dan tim filantropinya, untuk memimpin Aceh selama lima tahun.

Biaya yang dijatahkan untuk pilkada Aceh, boleh digunakan saja untuk membayar kontraktor tersebut. Insyaallah, Aceh akan maju dalam tahun pertama kontrak berjalan, dan maju pesat dalam lima tahun.[]

*Budayawan, Entrepreneur.

Baca Juga: Mengkritik Pemerintah Aceh dengan Gaya Baru

Tinggalkan Balasan