Beranda Inspirasi ‘Buzzer Merusak Tatanan Demokrasi’

‘Buzzer Merusak Tatanan Demokrasi’

0
Jafaruddin Yusuf @IST

ACEH UTARA- Kehadiran buzzer dalam perkembangan politik di tanah air merusak sikap saling menghormati anak bangsa. Hal itu disampaikan Kepala Biro Harian Serambi Indonesia Lhokseumawe, Jafaruddin Yusuf, dalam bedah buku Media Relations Kontemporer yang digelar melalui diskusi zoom meeting, Sabtu, 13 Februari 2021.

Buku itu ditulis Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara, Masriadi Sambo. Diskusi dengan tema ‘Peran Media Relations dan Kegaduhan Buzzer dalam Tatanan Demokrasi yang Berkeadilan’ itu dipandu moderator Syafruddin Azhar, editor senior penerbit Prenada Group, Jakarta.

Baca Juga: Ayi Terbitkan Cinta dalam Secangkir Sanger.

Jafaruddin menjelaskan, buzzer yang tampil di laman media sosial lalu menyerang individu demi membela kepentingan tertentu dinilai merusak tatanan demokrasi dan sikap utama bangsa Indonesia yaitu saling menghargai.

“Sikap dasar orang Indonesia itu saling menghargai perbedaan, karena itulah semua suku bersepakat mendirikan bangsa ini, bergabung dalam NKRI. Ini yang abai dari para buzzer ini,” jelasnya.

Baca Juga: Pegawai Terlibat Perang Cumbok Dipecat.

Sementara itu Masriadi Sambo menyebutkan jika konsep narasi tunggal yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sebagai landasan komunikasi publik negara dengan rakyat berjalan efektif, buzzer tidak diperlukan.

“Hanya perlu memaksimalkan biro komunikasi publik kementerian/lembaga negara saja. Menyusun narasi yang bagus agar publik paham, sehingga praktik blunder salah ucap, salah data dari pejabat publik tidak membingungkan rakyat,” katanya.

Masriadi menilai tim komunikasi negara gagal menyusun narasi apik untuk meyakinkan publik bahwa kebijakan pemerintah sudah benar.

“Perlu ketelitian dan kecerdasan tim komunikasi itu untuk menyusun narasi dan menyakinkan rakyat. Bukan sebaliknya, menggunakan buzzer sehingga gaduh dan kita kehilangan substansi dari arah kebijakan negara,” ujar Masriadi.

Baca Juga: Pertemua Pertama Komandan GAM dan TNI di Satu Meja.

Di sisi lain, kata Masriadi, Presiden Jokowi meminta agar dikritik. Namun sebaliknya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kerap menjerat pelaku kritik masih berlaku.

“Saya sepakat negara perlu mengatur soal penggunaan media sosial. Namun saya tidak sepakat perbedaan pendapat dipenjara, bisa jadi diatur cukup dengan denda tertentu. Bukan dengan penjara,” pungkasnya.[](*)

Baca Juga: Dewan Perjungan Daerah Aceh Dibentuk.

Tinggalkan Balasan