Beranda Balairung Mengkritik Pemerintah Aceh dengan Gaya Baru

Mengkritik Pemerintah Aceh dengan Gaya Baru

0
lustrasi ide. @Shutterstock.com/Peshkova

Oleh: Thayeb Loh Angen*

Merendahlah sedikit, lalu rabalah tanah di bawah kaki kita. Apakah sudah merabanya? Inilah tanah Aceh yang subur, semuanya kini di bawah Pemerintah Aceh.

Tanah ini telah melahirkan tanaman-tanaman yang dipergunakan oleh penduduk di beberapa benua selama ratusan tahun. Lada, kemenyan, kelapa, pinang, kapur barus, sutra, nilam, dan beberapa jenis barang pertanian lainnya yang diminati dunia.

Kejayaan Aceh dalam bidang ekonomi memang telah berlalu dan diabaikan. Sejarawan lebih tertarik dengan darah dan airmata atau semangat kepahlawanan yang kadang tidak masuk akal.

Mereka lebih tertarik menulis perang dan penaklukan di sebuah negeri lindungan Aceh di Sumatra atau Semenanjung Melayu, daripada menulis tentang sebuah kebun lada di sebuah kebun raya dan pengiriman lada melalui sebuah pelabuhan antarbangsa negeri ini, di masa silam.

Kita memerlukan ahli ekonomi Aceh yang meneliti sejarah ekonomi dan ahli sejarah yang meneliti ekonomi Aceh dalam sejarah.

Kita tidak dapat maju dengan menenggelamkan diri pada peperangan yang tidak pernah kita menangkan. Akan tetapi, kemenangan akan diraih dengan memusatkan perhatian kita pada sesuatu yang kita pernah berjaya dengannya dan masih ada buktinya.

Waqaf Aceh yang kini berwujud Hotel Gedung Aceh (Bait al Asyi) di Mekkah merupakan salah satu bukti bahwa orang Aceh berhasil dalam bidang bisnis internasional dan mereka menjadi filantropi terkemuka di dunia pada zaman itu.

Walaupun begitu kenyataannya, tetapi belum ada sejarawan yang meneliti tentang itu. Mengapa orang Aceh bisa mewaqafkan tanahnya di dekat Masjidil Haram. Bagaimana bisnis mereka sehingga dapat menjadi filantropi internasional? Bagaimana para sultan mengurus sistem pemerintahan saat itu sehingga hal demikian terjadi?

Apa yang Perlu Dilakukan Sekarang?

Kita masih memiliki penduduk dan tanah, lalu apa yang dapat dilakukan?

Sebagaimana di masa silam, masyarakat Aceh sekarang pun masih memiliki kelapa, nilam, dan pinang. Walaupun demikian, ada perbedaan keadaan antara zaman sekarang dengan masa silam. Di masa lalu, Aceh dapat mengatur sendiri perdagangan dengan negara luar, tetapi sekarang belum mampu lagi.

Berbeda dengan kelapa, nilam, dan pinang, yang masih ditanam dalam jumlah banyak sekarang, tetapi barang yang pernah diandalkan di masa lalu oleh Aceh seperti lada dan kemenyan sekarang belum memiliki jumlah yang cukup dijual ke luar negeri. Namun, sejak beberapa tahun belakangan, ada beberapa lagi benda yang dihasilkan dari sini, kopi dan serai wangi, yang menjadi barang unggulan yang dijual ke luar negeri.

Bersamaan itu, untuk memajukan pertanian Aceh dan memakmurkan seluruh rakyatnya, Pemerintah Aceh memiliki dinas pertanian serta dinas perdagangan. Akan tetapi, pernahkah terdengar kabar bahwasanya dinas-dinas tersebut terlibat secara bersungguh-sungguh dalam pertanian dan perdagangan rakyat?

Apa saja yang telah dilakukan oleh dinas-dinas tersebut untuk pertanian dan perdagangan Aceh. Sejauh mana bergunanya uang rakyat dihabiskan untuk operasional dinas-dinas tersebut setiap tahun?

Rakyat Aceh, terutama para intelektualnya, dapat mengubah cara pandang tentang kebijakan pemerintah. Meninjau ulang kebijakan pemerintah adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi.

Sekarang, kita dapat mempertanyakan, apakah sebuah institusi seperti dinas atau badan di pemerintah Aceh itu benar-benar diperlukan dan berguna? Misalnya, apakah Dinas Kebudayaan Aceh itu benar-benar berguna, benarkah dinas tersebut telah melakukan tugasnya sebagaimana disusun oleh para pendiri dahulu? Apakah Dinas Pertanian Aceh itu benar-benar berguna.

Untuk menjawab contoh pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita perlu meneliti dengan berbagai cara, termasuk dengan cara memusyawarahkannya secara terbuka.

Misalnya, kita perlu mengadakan seminar untuk mengkaji ulang kegunaan beberapa Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Mungkin ada gunanya itu segera dilakukan. Kalau setelah ditinjau ulang, dinilai berguna, maka sebuah instansi itu dipertahankan, tetapi, jika setelah diteliti kembali ternyata kurang berguna, maka institusi tersebut dapat ditingkatkan sumber daya manusianya. Akan tetapi, kalau malah ada institusi tidak berguna sehingga keberadaannya hanya membuang uang rakyat untuk orang-orang yang dapat disebut pemalas di institusi tersebut, maka SKPA itu dapat segera dibubarkan.

Selain ada beberapa SKPA yang mungkin saja kurang berguna, ada pula instansi yang tugasnya bertumpang tindih, sementara terkadang ratusan miliar uang rakyat dihabiskan untuk mereka. Tidakkah ironis, hanya untuk menggaji dan menggemukkan beberapa orang yang tidak berniat membangun Aceh, miliaran uang rakyat terbuang di sana?

Di luar semua itu, kita contohkan saja begini. Aceh memiliki dinas sosial, lalu mengapa pemerintah mengurus baitul mal? Atau sebaliknya, Aceh sudah memiliki baitul mal, untuk apa lagi dinas sosial? Aceh memiliki Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat (Biro Isra), mengapa masih ada dinas sosial dan MAA (Majelis Adat Aceh?)

Aceh memiliki Dinas Syariat Islam, mengapa sekarang ada Dinas Pendidikan Dayah. Atau sebaliknya, Aceh punya Dinas Pendidikan Dayah, untuk apalagi Dinas Syariat Islam? Siapa yang mereka Islamkan?

Sekarang, kita apat menambah cara meninjau ulang kinerja pemerintah di Aceh, bukan hanya mengkritisi mengapa sebuah bangunan harus dibangun atau tidak, apakah sesuai aturan atau tidak, tetapi kita malah perlu mengkritisi keberadaan dinas yang membangun itu, apakah dinas itu diperlukan atau tidak?

Mari kita bicarakan kembali instasi yang telah disebutkan di atas. Setelah adanya Lembaga Wali Nanggroe, maka mungkin Biro Isra dan MAA tidak diperlukan lagi. Membiarkan beberapa institusi dengan tugas dan fungsi hampir sama dapat disebut sebagai kebodohan yang dipertahankan oleh Pemerintah Aceh. Setelah adanya baitul mal, mungkin dinas sosial tidak diperlukan lagi.

Memang, pendapat ini akan ditentang oleh sebagian orang yang punya kepentingan dengan instansi tersebut. Biarkan saja. Kita dapat membuat sebuah seminar untuk itu. Di dalam bincang-bincang itu mungkin dapat dibicarakan tentang membubarkan MAA, Biro Isra, dan Dinas Sosial. Sebagai pilihannya, kita dapat menguatkan Lembaga Wali Nanggroe dan baitul mal. Yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kinerja salah satunya saja.

Dalam bincang-bincang itu dapat dipertanyakan pula tugas Dinas Kebudayaan Aceh yang dulu didirikan oleh para seniman. Sekarang, sebagian pihak menilai bahwasanya kinerja dinas tersebut telah bergeser sehingga muncul beberapa pertanyaan. Di antaranya, untuk apa ada Dinas Kebudayaan Aceh, sementara cagar budaya dan warisan terabaikan? Mengapa Pemerintah Aceh harus menggaji pekerja di dinas kebudayaan, sementara warisan budaya Aceh tidak mereka jaga sebagaimana amanah undang-undang?

Mungkin saja Aceh telah lama membuang-buang banyak uang untuk SKPA yang tidak bekerja sesuai tanggung jawabnya. Siapa tahu, sekarang sudah waktunya hal itu diperbaiki.

Demikianlah berbagai contoh sudut pandang baru untuk meninjau ulang kebijakan pemerintah di Aceh. Akan lebih menarik apabila kita mengatakan sebuah bincang-bincang rutin untuk meninjau kebijakan pemerintah di Aceh, baik itu kebijakan struktural maupun kebijakan kinerjanya.

Mari kita membuat contoh-contoh pertanyaan. Misalnya, bergunakah Badan Pengelola Migas Aceh itu. Untuk apa? Bukankah pertambahan sejenis minyak bumi dan gas itu gas itu di bawah aturan nasional? Untuk apa Aceh membuat badan untuk itu? Apa Pemerintah Aceh mau menandingi negara?

Mari berpikir lebih terbuka. Tentu saja, tinjauan ulang ataupun kritikan terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku, dengan menerapkan praduga tidak bersalah dan menjaga nama baik setiap orang. Mari menghidupkan akal sehat Kembali.[]

*Budayawan, Entrepreneur.

lustrasi ide. @Shutterstock.com/Peshkova

Baca Juga: Menikmati Makanan Pesumo di Kedai Teh Kyoto Banda Aceh

thayeblohangen.wordpress.com

Tinggalkan Balasan