Beranda Headline Rekanan Kembalikan Dana, Mahasiswa Minta Jaksa Usut Tuntas Kasus Proyek Tanggul

Rekanan Kembalikan Dana, Mahasiswa Minta Jaksa Usut Tuntas Kasus Proyek Tanggul

0
Muhammad Fadli. Foto: istimewa

LHOKSEUMAWE – Mahasiswa meminta jaksa tetap mengusut kasus pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa sampai tuntas, meskipun rekanan sudah mengembalikan dana proyek tanggul tahun anggaran 2020 itu kepada Pemko Lhokseumawe.

“Kejaksaan Negeri Lhokseumawe harus mengusut tuntas kasus indikasi korupsi dari dana proyek itu dengan jumlah miliaran, meskipun dana tersebut sudah dikembalikan pihak rekanan. Kejari harus mengikuti instruksi Presiden RI dan Kajagung RI terkait komitmen dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujar Demisioner Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Muhammad Fadli, dalam siaran persnya kepada portalsatu.com, Ahad, 24 Januari 2021.

Menurut Fadli, perhatian masyarakat Kota Lhokseumawe saat ini tertuju kepada Kejari untuk berlaku adil dan mengimplementasikan asas Equality Before The Law (Persamaan Hak di Muka Hukum). “Yang intinya tidak hanya masyarakat biasa yang diberikan punishment ketika melanggar hukum. Namun, pejabat juga akan diperlakukan yang sama apabila melakukan pelanggaran hukum,” kata Ketua HMI Komisariat Hukum Unimal ini.

Fadli turut menyampaikan bunyi pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Dalam Pasal 4 tersebut dinyatakan antara lain bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3,” tuturnya.

“Penjelasan pasal 4 UU 31/1999 jo. UU 20/2001: ‘Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut,” ungkap Fadli.

Fadli menambahkan, “saat ini kita percayakan saja prosesnya di Kejari Lhokseumawe untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi proyek pengaman pantai Cunda-Meuraksa dari tahun anggaran 2020 tersebut. Kita yakin Kejari akan bersikap objektif dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masyarakat dan mahasiswa terus memantau proses yang sedang berlangsung itu”.

Dia juga menyebutkan kasus tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime (kejahatan luar biasa). “Korupsi salah satu faktor terbesar yang membuat rakyat Indonesia terus diambang kemiskinan dan membuat negara ini sulit menjadi negara maju. Pelaku tindak pidana korupsi harus mendapatkan punishment (hukuman), karena perbuatannya tersebut sudah mengamputasi hak-hak masyarakat. Apabila pelaku korupsi tidak diberikan hukuman, maka perbuatan korupsi akan semakin masif dan merajalela ke depannya,” ujar Fadli.

Menurut Fadli, pihaknya melihat sampai saat ini Kota Lhokseumawe masih menjadi salah satu daerah dengan angka kemiskinan yang tinggi, dan masyarakat sulit mendapatkan lapangan kerja. “Salah satu faktornya karena pejabatnya yang diduga koruptif,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, rekanan proyek pengaman pantai Cunda-Meuraksa, Lhokseumawe, sumber dana Otsus TA 2020 telah mengembalikan anggaran kegiatan tersebut ke Kas Daerah (Kasda) Pemko Lhokseumawe, Kamis, 21 Januari 2021. Sedangkan konsultan pengawas dilaporkan akan mengembalikan dana pengawasan proyek itu ke Kasda pada Senin, 25 Januari 2021.

Informasi tersebut diperoleh portalsatu.com dari Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Jumat, 22 Januari 2021, malam.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Lhokseumawe, Marwadi Yusuf, dikonfirmasi portalsatu.com melalui telepon seluler, Jumat malam, membenarkan rekanan pemenang lelang paket “Lanjutan Pembangunan Pengaman Pantai Cunda-Meuraksa” TA 2020 sudah mengembalikan dana proyek itu ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

“Betul, betul. Kemarin (Kamis, 21, Januari 2021, dikembalikan ke RKUD Pemko Lhokseumawe, red),” ujar Marwadi.

Ditanya berapa jumlah dana dikembalikan perusahaan rekanan itu ke RKUD, Marwadi mengatakan, “Sesuai jumlah yang diterima”. Marwadi tidak ingat persis angkanya. Yang jelas, kata dia, Rp4 miliar lebih.

Sedangkan dari konsultan pengawas, Marwadi mengaku belum mengecek, apakah juga sudah dikembalikan dana pengawasan proyek itu ke RKUD atau belum. “Belum saya cek. Nomor rekening (RKUD) sudah diminta dua hari lalu, belum saya cek (apakah dananya sudah masuk),” tuturnya.

Pihak Kejari Lhokseumawe sudah memeriksa sejumlah pejabat dan mantan pejabat Dinas PUPR, termasuk konsultan pengawas, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), dan rekanan proyek itu. Pemeriksaan itu dalam rangka penyelidikan untuk pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket).[](Fazil)

.

Tinggalkan Balasan