Beranda Headline Rekanan Kembalikan Rp4,2 M, MaTA: Kasus Tanggul Cunda-Meraksa Harus Tuntas Secara Hukum

Rekanan Kembalikan Rp4,2 M, MaTA: Kasus Tanggul Cunda-Meraksa Harus Tuntas Secara Hukum

0
Tanggul Cunda-Meuraksa. Foto: dok.portalsatu.com

LHOKSEUMAWE – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta kejaksaan tetap melanjutkan proses hukum sampai tuntas terhadap kasus dugaan penyimpangan dalam proyek pengaman pantai Cunda-Meuraksa, walaupun rekanan sudah mengembalikan dana proyek tanggul tahun anggaran 2020 itu Rp4,2 miliar lebih kepada Pemko Lhokseumawe.

“MaTA mengingatkan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe untuk dapat menuntaskan penanganan kasus pembangunan “tanggul fiktif” sumber dana Otsus secara utuh dan tidak mengesampingkan pelanggaran hukum yang nyata telah terjadi. Dalam konteks pemahaman di level APH (aparat penegak hukum) sudah clear, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Jadi, dalam proses penanganannya juga harus luar biasa,” kata Koordinator MaTA, Alfian, dalam pernyataan tertulis dikirim kepada portalsatu.com, Senin, 25 Januari 2021.

Alfian menilai langkah rekanan yang telah melakukan pengembalian keuangan negara ke Kas Daerah (Kasda) Pemko Lhokseumawe hanya menjadi bagian dari pertimbangan “meringankan saja” ketika sudah di pengadilan.

“Akan tetapi, terjadinya pengembalian keuangan ke kas daerah secara cepat juga menjadi titik penting bagi kejaksaan untuk meneliti kembali. Artinya, paket ini dapat terjadi ada kesepakat “jahat” di level pejabat negara sehingga mudah di awal terjadinya pencairan, dan begitu juga saat pengembalian ketika katahuan,” ujar Alfian.

Menurut Alfian, penyelamatan potensi kerugian keuangan negara satu langkah penting. “Akan tetapi, penindakan terhadap pelaku menjadi lebih penting, karena kalau kita dalami kasus ini (diduga) di awal terjadi kesepakan untuk melakukannya,” ungkapnya.

“(Setelah terjadi) pengembalian potensi kerugian negara, kejaksaan tidak dapat menghentikannya begitu saja dengan alasan belum masuk tahap penyidikan. Karena (diduga) niat para pelaku jelas di awal,” tambah Alfian.

Alfian menyebut jika terjadi penghentian kasus itu maka menjadi preseden buruk dalam pemberantasan korupsi oleh “negara”. “Karena UU (Pemberantasan Tindak Pidana) Korupsi sudah jelas mengaturnya, dan mengabaikan mandat dari UU tersebut merupakan pelanggaran yang serius,” tegasnya.

“Publik menilai kalau suatu kasus korupsi sudah ketahuan dan uangnya bisa dikembalikan tanpa ada proses hukum jelas mencederai keadilan, dan ini jelas lahir ketidakpercayaan publik terhadap APH. MaTA tetap berpegang, pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana korupsi,” kata Alfian.

MaTA sebelumnya sudah mengingatkan kejaksaan tidak fokus hanya pada penyelamatan keuangan negara, tapi proses hukum harus berjalan. “Kami akan melakukan langkah selanjutnya kalau kejaksaan benar-benar menghentikan kasus tersebut dengan alasan uangnya sudah dikembalikan. Apalagi kasus tersebut sudah menjadi konsumsi publik,” tuturnya.

Berdasarkan data pada slip/tanda penyetoran diperoleh MaTA dan dikirim kepada portalsatu.com, Senin, 25 Januari 2021, rekanan proyek pengaman pantai Cunda-Meuraksa tahun anggaran 2020 sudah mengembalikan/menyetorkan dana proyek tanggul itu ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Lhokseumawe Rp4.271.653.127 (Rp4,2 miliar lebih) pada Kamis, 21 Januari 2021.

Sementara itu, update data hasil penelusuran MaTA pada situs LPSE Provinsi Aceh dan LPSE Lhokseumawe, Senin, 25 Januari 2021, total dana sudah dialokasikan pemerintah untuk pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa sejak tahun 2013 sampai 2020 mencapai Rp47.108.502.551 (Rp47,1 miliar lebih). Dari jumlah itu terbagi dalam enam paket konstruksi, empat paket pengawasan, dan satu paket perencanaan.

(Sumber: MaTA)

Diberitakan sebelumnya, rekanan proyek pengaman pantai Cunda-Meuraksa, Lhokseumawe, sumber dana Otsus TA 2020 telah mengembalikan anggaran kegiatan tersebut ke Kasda Pemko Lhokseumawe, Kamis, 21 Januari 2021. Sedangkan konsultan pengawas dilaporkan akan mengembalikan dana pengawasan proyek itu ke Kasda pada Senin, 25 Januari 2021.

Informasi tersebut diperoleh portalsatu.com dari MaTA, Jumat, 22 Januari 2021, malam.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Lhokseumawe, Marwadi Yusuf, dikonfirmasi portalsatu.com melalui telepon seluler, Jumat malam, membenarkan rekanan pemenang lelang paket “Lanjutan Pembangunan Pengaman Pantai Cunda-Meuraksa” tahun anggaran 2020 sudah mengembalikan dana proyek itu ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

“Betul, betul. Kemarin (Kamis, 21, Januari 2021, dikembalikan ke RKUD Pemko Lhokseumawe, red),” ujar Marwadi.

Ditanya berapa jumlah dana dikembalikan perusahaan rekanan itu ke RKUD, Marwadi mengatakan, “Sesuai jumlah yang diterima”. Marwadi tidak ingat persis angkanya. Yang jelas, kata dia, Rp4 miliar lebih.

Sedangkan dari konsultan pengawas, Marwadi mengaku belum mengecek, apakah sudah dikembalikan dana pengawasan proyek itu ke RKUD atau belum. “Belum saya cek. Nomor rekening (RKUD) sudah diminta dua hari lalu, belum saya cek (apakah dananya sudah masuk),” tuturnya.

Pihak Kejari Lhokseumawe sudah memeriksa sejumlah pejabat dan mantan pejabat Dinas PUPR, termasuk konsultan pengawas, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), dan rekanan proyek itu. Menurut pihak Kejari, pemeriksaan itu dalam rangka penyelidikan untuk pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket).[](red)

.

Tinggalkan Balasan