Beranda News Warga Segel Kantor Desa, Ini Kata Tuha Peut dan Keuchik

Warga Segel Kantor Desa, Ini Kata Tuha Peut dan Keuchik

0
Warga Gampong Paya Bili, Muara Dua, Kota Lhokseumawe, menyegel Kantor Keuchik setempat, Jumat, 19 Februari 2021. @Muhammad Fazil
LHOKSEUMAWE – Ramai warga di Gampong Paya Bili, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, melakukan penyegelan Kantor Desa alias Kantor Keuchik setempat, Jumat, 19 Februari 2021, sekitar pukul 22.00 WIB.
Pada dinding bagian depan Kantor Keuchik itu tampak tulisan “Di segel”. Di jendela depan dipasang papan tertulis “Hoe Keuchik? Paya Bili Panas”.
Aksi itu sebagai bentuk protes warga terhadap keuchik yang tidak menghadiri rapat evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan Dana Desa (DD) tahun 2020. Rapat itu dilaksanakan Tuha Peut Gampong Paya Bili di meunasah (surau) gampong tersebut, turut mengundang perangkat pemerintah desa, masyarakat serta unsur Muspika Muara Dua.
Wakil Ketua Tuha Peut Gampong Paya Bili, Bukhari, dikonfirmasi portalsatu.com, Sabtu, 20 Februari 2020, menjelaskan agenda rapat tersebut untuk pertanggungjawaban kegiatan anggaran tahun 2020 secara transparan dari pihak pemerintah desa sebagai pengelola anggaran yaitu keuchik.
“Agenda rapat evaluasi seperti ini juga sudah pernah dilakukan pada 29 Januari 2021. Namun, saat itu keuchik juga tidak hadir untuk mengikuti rapat,” kata Bukhari via telepon seluler, Sabtu, siang.
Namun, menurut Bukhari, soal penyegelan kantor keuchik itu di luar pengetahuan pihaknya dari tuha peut. Mungkin, kata dia, setelah rapat di meunasah muncul emosi masyarakat karena keuchik tidak hadir, sehingga disegel kantor supaya masalah diharapkan bisa diselesaikan.
“Artinya, rapat evaluasi ini terkait semua kegiatan yang sudah dikerjakan, dan sisa anggaran berapa dan lainnya. Jadi, kita sebagai tuha peut dan masyarakat tidak mengetahui hal itu,” ujar Bukhari.
Bukhari menambahkan, pihaknya tidak mengetahui mengenai ada tidaknya kejanggalan dari kegiatan yang dilakukan pemerintah desa, karena belum ada laporan. Oleh karena itu perlu diadakan rapat supaya bisa dilihat seperti apa hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020.
“Kalau menyangkut Inspektorat itu hak mereka untuk mengaudit Dana Desa (DD) sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi, ini yang dituntut oleh masyarakat bukan masalah audit, tapi masyarakat ingin mengetahui ke mana dana itu digunakan atau kegiatan apa yang sudah dikerjakan tahun 2020. Sedangkan sekarang sudah memasuki tahun 2021,” ungkap Bukhari.
Keuchik Gampong Paya Bili, Muhammad Suheri, menyebutkan, “untuk rapat di gampong itu tidak mungkin tidak dihadiri. Tapi begini, pihak terkait yang ada di desa sebelumnya tidak memanggil (saya) atau memberikan penjelasan apa saja yang dibahas dalam rapat tersebut”.
“Tidak ada pemberitahuan dan hanya diberikan surat (undangan rapat) saja. Perlu disampaikan bahwa saya bukan tidak hadir rapat itu, tapi karena ada banyak unsur politik di situ. Ada masalah pribadi yang akan dibawa ke ranah itu. Saya setiap ada kegiatan pembangunan selalu mengadakan rapat dengan masyarakat,” kata Suheri.
Menurut Suheri, mengenai ada atau tidak dilaksanakan kegiatan dari DD itu ada pihak Inspektorat dan penegak hukum yang berwenang. “Bukan orang (masyarakat) gampong bisa main hakim sendiri. Bahkan belum pernah ada penyelewengan dana tersebut, kagiatan pun ada dilakukan, terlebih selama Covid-19, itu ada untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan lainnya”.
“Kalau masalah penyelewengan Dana Desa, itu harus ada jelas jika ada pihak yang menyampaikan hal tersebut dan harus bertanggung jawab. Untuk DD tahun 2020 berjumlah Rp1 miliar, bahkan sudah ada sembilan unit rumah yang direhab untuk masyarakat selama saya menjabat sebagai keuchik. Walaupun baru satu tahun setengah menjabat,” ujar Suheri.[]

Tinggalkan Balasan