27 C
Banda Aceh
Selasa, Agustus 3, 2021

Rapat IPAL di Kantor Ombudsman Aceh, Ini Pandangan Mapesa

BERITA DAERAH

BANDA ACEH – Ombudsman RI Perwakilan Aceh melaksanakan rapat tentang Instalasi Pembuangan Air Limbah Banda Aceh, dihadiri sejumlah kalangan pro dan kontra terhadap IPAL tersebut, di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Senin, 19 April 2021.

Rapat dipimpin Kepala Ombudsman Aceh, Dr. Taqwaddin Husin, dihadiri Asisten II Pemko Banda Aceh mewakili Wali Kota, Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh, Ketua MPU Banda Aceh, BPN Kota Banda Aceh, LSM Mapesa, LSM Darud Dunia, dan para aktivis lainnya.

Berdasarkan siaran pers Ombudsman Aceh, Asisten II Pemko Banda Aceh Syamsuar dalam rapat itu menyampaikan bahwa pembangunan IPAL sangat bermanfaat bagi publik. Namun, karena terjadi protes dari beberapa kalangan, sehingga dihentikan sementara. “Pembangunan IPAL tersebut sudah mencapai sekitar 80 persen, namun karena ada pro dan kontra terkait temuan makam kuno di lokasi tersebut, jadi kita hentikan sementara,” sebutnya.

“Kita berharap, dengan adanya rapat di Ombudsman akan ada hasil yang terbaik masalah IPAL tersebut,” tambah Syamsuar.

Kadis Perkim Kota Banda Aceh, Djalaluddin, dalam paparannya menyebutkan sebelumnya tidak diketahui adanya makam kuno di sekitar proyek strategis nasional (PSN) tersebut. “Setelah dilakukan pengerukan, baru pada kolam kelima ditemukan enam pusara makam kuno tersebut. Dan terjadi penolakan pembangunan lanjutan kegiatan dari beberapa kalangan”.

Budayawan di Aceh, Nab Bhany, dalam kesempatan tersebut menyampaikan adanya miskomunikasi selama ini antara pemerintah dengan masyarakat. Sehingga masyarakat berpendapat tidak sesuai di lokasi tersebut dibangun IPAL. “Sebelum melihat langsung ke lokasi, saya tergiring dengan opini. Namun, setelah melihat langsung, tidak seperti yang muncul dalam polemik,” ucapnya.

Menanggapi polemik yang terjadi terkait IPAL selama ini, Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh, Nurmantias dalam kesempatan tersebut menyampaikan perlu dilakukannya analisis heritage impact assesment (analisis dampak terhadap warisan budaya)

Nurmantias juga menuturkan pembuatan tambak di sekitar Gampong Pande sebenarnya juga telah mengeksploitasi terhadap situs sejarah. Karena di dalam tambak juga banyak ditemukan batu nisan kuno. “Mengenai pemindahan situs cagar budaya, di daerah lain juga pernah terjadi. Karena alasan tertentu, sehingga situs tersebut dipindahkan ke tempat lain”.

“Untuk kasus IPAL saat ini, kami memandang perlu dilakukannya analisis heritage impact assesment. Sehingga apapun hasilnya nanti harus kita terima bersama. Apakah dilanjutkan atau dihentikan,” kata Nurmantias.

Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Arif Khalifah, menyebutkan saat ini pembangunan IPAL tetap harus lanjut, tapi bersyarat. Menurut Arif, Pemko dan DPRK sangat terbuka dengan berbagai kritikan, karena pihaknya juga tidak ingin merusak cagar budaya dan situs sejarah.

“Kita harus saling tabayyun, dengan menyampaikan bukti-bukti yang ada. Alasan menolak harus jelas. Berbicara masalah IPAL, itu tidak terlepas dari tingkat elevasi. Jadi, tidak bisa sembarang tempat,” kata Arif.

Aktivis lingkungan, TM. Zulfikar yang hadir dalam rapat tersebut juga berharap segera adanya solusi terkait masalah IPAL Banda Aceh yang sudah lama terhenti.

Pada sesi penutupan rapat tersebut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh menyampaikan kesimpulan kepada peserta. Pertama, kata Taqwaddin, perlu segera dilakukannya heritage impact assesment di lokasi pembangunan IPAL tersebut. Kedua, perlu adanya edukasi dan sosialisasi terkait IPAL kepada masyarakat. Selanjutnya, perlu adanya tim terpadu. Terakhir, sebut Taqwaddin, perlu adanya manajemen media oleh Pemko terkait IPAL tersebut.

“Kami berharap, hasil dari kesimpulan rapat ini segera ditindaklanjuti oleh Pemko. Nanti Ombudsman akan merumuskan ini ke dalam laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) yang merupakan hasil dari berbagai kegiatan investigasi atas prakarsa sendiri oleh Ombudsman,” imbuh Taqwaddin.

“LAHP tersebut merupakan produk hukum yang mengikat dan wajib dijalankan oleh Pemko Banda Aceh nantinya,” pungkas pria yang akrab disapa Pak TW tersebut.

Mapesa sampaikan pandangan penolakan IPAL

Hasil konfirmasi portalsatu.com kepada pihak LSM Masyarakat Peduli Sejarah Aceh (Mapesa), Masykur Syafruddin selaku Wakil Ketua Mapesa yang hadir dalam rapat di Kantor Ombudsman itu menyampaikan pandangan-pandangan pihaknya sebagai keputusan mutlak terkait penolakan IPAL.

“Jadi, terlepas nanti IPAL itu dilanjutkan dibangun di situ itu dikembalikan kepada masyarakat Kota Banda Aceh, dan pemilik tempat Gampong Pande dan Gampong Jawa. Kami hanya memberikan pandangan-pandangan yang menurut kami itu adalah suatu hal yang harus dipertimbangkan, karena sudah bertahun-tahun kami memberikan perhatian khusus untuk Kawasan Gampong Pande, Gampong Jawa dan sekitarnya,” ujar Masykur.

Menurut Masykur, meskipun tetap menolak kawasan itu sebagai lokasi dibangunnya IPAL, tetapi pihaknya tidak menolak pembangunan. “Pembangunan adalah suatu yang dibutuhkan untuk kemaslahatan kita bersama di sini, tetapi tidak di lokasi yang hari ini dibangun, dan kami hanya ingin menyampaikan pandangan-pandangan kami saja tentang itu,” tuturnya.

Menyangkut penemuan situs makam bersejarah di lokasi proyek IPAL, Mapesa menilai makam-makam dengan penandanya berupa batu-batu nisan Aceh itu dapat diyakini setidaknya berasal dari sekitar abad ke-18/19, dan merupakan benda cagar budaya yang wajib dilindungi dan dilestarikan menurut undang-undang berlaku di Republik Indonesia.

Sepanjang pengamatan Mapesa menyangkut penemuan makam-makam bersejarah di Aceh (bahkan di luar Aceh untuk kasus makam-makam berbatu nisan Aceh), tidak ada satu pun kompleks makam bersejarah yang tidak memberikan petunjuk bahwa di sekitarnya akan ditemukan beberapa kompleks makam lainnya. “Semua kompleks makam itu kemudian secara signifikan memberitakan akan adanya sebuah permukiman kuno yang akan berasosiasi dengan permukiman-permukiman lain di sekitarnya, biasanya dihubungkan oleh aliran air baik sungai maupun alur, atas oleh jalur-jalur yang akan tampak lewat pengamatan seksama terhadap topografi bentang lahan (lansekap)”.

Mapesa menegaskan temuan kompleks makam dalam lokasi proyek IPAL merupakan sebuah temuan yang penting setidaknya dari sisi arkeologis, geomorfologis dan sejarah. “Penemuan ini akan menjelaskan tentang perubahan-perubahan geomorlogis yang terjadi di kawasan muara Krueng Aceh dan pesisir Kota Banda Aceh secara umum, memberikan informasi-informasi tentang bagaimana benda-benda bersejarah tersebut terdeposisi di kedalaman tersebut sehingga dapat diperkirakan apa yang mungkin akan ditemukan pada waktu mendatang”.

“Lain itu, dari sisi sejarah, dokumen sejarah yang dimiliki sampai saat sebelum penemuan itu tidak menunjukkan tentang adanya permukiman bersejarah dengan makam-makamnya di sebelah utara kanal Arosan (Arusan) sejak tidak kurang dari 100 tahun yang lalu. Penemuan di lokasi proyek IPAL memberi keputusan yang konkret bahwa di bagian itu terdapat permukiman dan makam-makam. Dengan demikian, pemindahan batu-batu nisan dari kompleks makam tersebut ke tempat lain sebelum dilakukan penelitian oleh pihak yang berwenang adalah tindakan yang kiranya telah melanggar undang-undang yang berlaku,” ungkap Masykur.

Sedangkan secara budaya, kompleks makam tersebut dinilai memiliki arti penting bagi masyarakat Aceh.

Mapesa juga menyampaikan pandangan menyangkut dampak buruk TPA, IPTL, IPAL di lokasi tersebut. “TPA, IPTL, IPAL, sekalipun memiliki manfaat besar bagi masyarakat secara umum, namun penempatan lokasi untuk itu semua sebagaimana yang terjadi hari ini di Banda Aceh adalah sesuatu yang akan memberikan berbagai dampak buruk”.

Di antaranya, pertama, mengakibatkan rusaknya lansekap peninggalan sejarah di kawasan muara Krueng Aceh dan bahkan akan tambah membenamkan dan menghilangkan bukti-bukti permukiman kuno dari zaman Aceh Darussalam. “Dan dalam hal ini perlu dicatat bahwa kerusakan dan kehilangan peninggalan sejarah adalah sesuatu yang tidak akan pernah dapat digantikan untuk selamanya,” tegas Masykur.

Kedua, mengakibatkan kawasan serta gampong-gampong yang memiliki potensi kesejarahan dan alam sebagaimana telah diuraikan di atas sebagai kawasan kumuh dan lingkungan pinggiran (kampong belakang) dari Kota Banda Aceh.

Ketiga, secara pasti memberi kesan buruk bagi Krueng Aceh dan kawasan muaranya yang memiliki nilai sejarah yang penting dan sumber kebanggaan masyarakat Aceh.

Keempat, ikut merusak lingkungan muara sungai dan pantai yang diharamkan dalam Syari’at Islam, sekaligus memberikan contoh buruk dalam memperlakukan lingkungan sungai dan pantai bagi masyarakat, terutama generasi masa muda.

Kelima, hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan kawasan itu sebagai salah satu destinasi pariwisata edukasi dan sejarah yang penting di Kota Banda Aceh.

“Ini adalah pandangan-pandangan kami untuk kami sampaikan menyangkut dengan pembangunan IPAL di situ. Jadi, tidak ada penolakan pembangunan, tetapi lokasi itu yang salah yang menurut kami. Dan dalam pandangan kami bertahun-tahun, sejak tahun 2012, ada sekian artefak, ada sekian puluh kompleks pemakaman, struktur bangunan, belum lagi temuan permukaan yang hari ini setiap tahun demi tahun telah hilang akibat pembangunan yang tidak dikontrol oleh pemerintah,” ungkap Masykur.

Mapesa mengapresiasi niat baik BPCB dan mendukung untuk segera dilakukan Heritage Impact Asessement. “Kalau bisa IPAL itu harus direlokasi dan kita harus menemukan lokasi yang lebih tepat untuk membangun IPAL. Kami berharap kegiatan Heritage Impact Asessment ini tanpa intervensi oleh siapapun,” tegas Wakil Ketua Mapesa itu dalam keterangan tertulis diterima portalsatu.com. [](*/red)

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA POPULER

Berita Rekomendasi

Terbaru

Mobil Pegawai Puskesmas Terjun ke Jurang Genting

BLANGKEJEREN - Mobil hitam jenis Avanza milik pegawai Puskesmas Pintu Rime Kecamatan Pining, Kabupaten...

AJI Lhokseumawe Bikin Video Kreasi Tarian Likok Pulo Meriahkan HUT AJI

LHOKSEUMAWE - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Lhokseumawe telah membuat video kreasi tarian Likok...

Ratusan Warga Binaan Lapas Lhoksukon Divaksin

LHOSUKON - Sebanyak 439 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB...

Sampah di Seputaran Kota Blangkejeren tidak Diambil Petugas, Ini Kata Kepala DLH

BLANGKEJEREN - Tumpukan sampah di daerah Centong Bawah, Kota Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, mulai...

Tersangka Dugaan Korupsi Uang Makan-Minum Hafiz Gayo Lues Kembalikan Sebagian Kerugian Negara

BLANGKEJEREN - Tiga tersangka kasus dugaan korupsi uang makan dan minum hafiz pada Dinas...

Serahkan Bantuan Pribadi, Bintang Sampaikan Turut Belasungkawa Kepada Korban Kebakaran

    SUBULUSSALAM - H. Affan Alfian Bintang menyampaikan turut belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah yang...

Nibong Bangkitkan Tradisi Let Tupe

LHOKSUKON - Puluhan warga kembali membangkitkan tradisi let tupe (perburuan tupai) di Gampong Alue...

Pemko Subulussalam Serahkan Bantuan Sembako dan Peralatan Rumah Tangga Kepada Korban Kebakaran

  SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota Subulussalam menyerahkan bantuan tanggap darurat kepada keluarga korban kebakaran di...

Sekda Bener Meriah Datangi Ombudsman Aceh

BANDA ACEH - Sekretaris Daerah Bener Meriah, Drs. Haili Yoga, M.Si., mendatangi dan bertemu...

Kapolres Subulussalam: Kebakaran Diduga Arus Pendek Listrik, Total 13 Unit, Kerugian Ditaksir Rp 2 Miliar

SUBULUSSALAM - Kapolres Subulussalam AKBP Qori Wicaksono mengatakan sebanyak 11 unit rumah hangus terbakar,...

Kebakaran Hebat Landa Subulussalam, Belasan Rumah Terbakar, Termasuk Kantor KUA

SUBULUSSALAM - Belasan rumah masyarakat di Kampong Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam...

Jurnalis Harus Disiplin Verifikasi, tak Boleh Emosi dalam Melahirkan Karya Jurnalistik

LHOKSEUMAWE - Mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Lhokseumawe, Saiful Bahri, menegaskan setiap...

Kapolres Subulussalam Kunjungi Petani Putus Kaki Tersambar Mesin Potong Rumput, Serahkan Bantuan

  SUBULUSSALAM - Kapolres Subulussalam AKBP Qori Wicaksono, S.I.K mengunjungi korban putus kaki akibat tersambar...

Viral Isu Komunitas Dibaiat Air Tuak, Ternyata Hoax, Kapolres Subulussalam Ingatkan Warga UU ITE

SUBULUSSALAM - Kapolres Subulussalam AKBP Qori Wicaksono, S.I.K mengimbau masyarakat agar bijak menggunakan media...

Kemenkes Drop 38 Ribu Dosis Vaksin ke Aceh, Masyarakat Diimbau Vaksinasi

BANDA ACEH - Kementerian Kesehatan drop lagi 38.300 dosis vaksin Sinovac mengisi stok vaksin...

Youtuber Sonupaii Terima Donasi Rp100 Juta untuk Bantu Pedagang Kecil Terdampak PPKM

MEDAN – Youtuber sukses asal Medan, Sumatera Utara, Sonupaii akrab disapa Mak Karbol, berhasil...

Besok, Nelayan Asal Sabang Dipulangkan ke Aceh

JAKARTA - Setelah menjalani masa karantina sepekan di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, nelayan Aceh...

RTA Ajak Selamatkan Anak Aceh dari Kecanduan Game

BANDA ACEH – Organisasi santri Aceh, Rabithah Thaliban Aceh (RTA) mengajak masyarakat, terutama para...

Indigo Hackathon Festival; Ajang Bergengsi untuk Para Talent dan Geek Terbaik Indonesia

Banda Aceh, 30 Juli 2021. DILo Hackathon Festival pada tahun 2021 secara resmi berganti...

Kejari Gayo Lues Musnahkan Barang Bukti Sabu dan Ganja, Ini Rinciannya

  BLANGKEJEREN - Kejaksaan Negeri Gayo Lues melakukan pemusnahan barang bukti (BB) berupa sabu-sabu dan...