26.7 C
Banda Aceh
Sabtu, Juni 19, 2021

‘Jangan Ragu Bikin Pilkada Aceh 2022, Rapatkan Barisan, Rakyat Ingin Pemimpin Baru Wujudkan Kemakmuran’

BERITA DAERAH

BANDA ACEH – Kepala Divisi Konstitusi Koalisi NGO HAM Aceh, Muhammad Reza Maulana, S.H., menegaskan tidak ada satupun dalil hukum yang benar dan berkesesuaian hukum untuk tak melaksanakan Pilkada di Aceh pada tahun 2022.

“Aceh tidak perlu menunggu keputusan Pemerintah Pusat untuk melaksanakan ketentuan norma hukum yang secara eksplisit tertuang di dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Di Aceh sudah punya semuanya, bahkan apabila dikaji dari beragam asas dan norma yang berlaku, tidak terdapat celah hukum untuk tidak melaksanakan Pilkada pada tahun 2022,” tegas Muhammad Reza Maulana (MRM) dalam pernyataan tertulis diterima portalsatu.com, Rabu, 5 Mei 2021, malam.

Misalnya, kata MRM, yang menjadi perdebatan selama ini tentang anggaran atau pendanaan. “Di dalam Pasal 9 Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, misalnya, untuk dapat melaksanakan Pilkada pada tahun 2022, hanya perlu dibentuk Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBA. Sehingga tidak perlu menunggu Qanun lahir, karena sebagaimana kita ketahui bahwa prosesnya yang panjang, rumit dan bertele-tele. Jadi, cukup dengan Pergub dan teknisnya telah dipayungi Pasal 9 Permendagri 54/2019, UUPA dan Qanun,” ungkapnya.

“Artinya, berdasarkan aturan tersebut, titik nadir UUPA dilaksanakan atau tidak untuk Pilkada 2022 ada pada Gubernur Aceh, karena kewenangan membuat dan menetapkan Pergub ada pada Gubernur. Jika Gubernur tidak mau melaksanakan dan mengkhianati UUPA maka cukup tidak dibuatkan saja Pergubnya. Namun, apabila memiliki komitmen terhadap eksistensi UUPA maka Pergub tentang Perubahan Penjabaran ABPA dalam hitungan hari saja bisa terselesaikan. Ini tentu pernah kita lihat kecepatan pembuatannya saat mem-Pergub-kan APBA 2018 lalu,” ujar MRM.

Dengan demikian, menurut MRM, dipastikan pihak Pemerintah Aceh yaitu Gubernur Aceh memiliki cukup tenaga dan pikiran untuk membuat dan menetapkan Pergub. “Hanya berpedoman pada kemauan Gubernurnya saja,” ucapnya.

Lebih lanjut MRM menyebutkan adanya permasalahan sebagaimana disebutkan di dalam UU Pilkada (UU 10/2016) yang mensyaratkan Pilkada dilaksanakan serentak pada tahun 2024, namun tidak untuk Provinsi Aceh sebagai daerah yang memiliki otoritas khusus dalam melaksanakan Pemerintahannya sesuai dengan UUD 1945, UUPA dan Qanun Pilkada. “Perihal amanat UU Pilkada tentu tidak dapat diimplementasikan di Aceh karena UUPA sebagai Lex Specialis telah mengatur secara khusus tentang pelaksanaan Pilkada setiap lima tahun sekali sebagaimana ketentuan Pasal 65 UUPA,” tegas Direktur MRM Law Firm ini.

Bahkan, menurut MRM, titah Pasal 65 UUPA telah dijabarkan lebih lanjut melalui proses legislasi dua lembaga negara di daerah yaitu Gubernur bersama DPRA dan dituangkan di dalam Pasal 101 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pilkada Aceh, jelas dan tegas menyebutkan “Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan tahun 2017 dilaksanakan pada tahun 2022”.

“Maknanya, hanya sifat egoisme Pemerintah Pusat saja apabila tidak mengindahkan dan mengimplementasikan UUPA sebagai sumber hukum pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022,” kata MRM.

MRM mengomentari pula, apabila ada pihak-pihak yang menyatakan Qanun Aceh mengatur bahwa Pilkada Aceh akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024, tentu argumentasi tersebut teramat keliru dan orang tersebut sama sekali tidak membaca dengan lengkap bunyi norma-norma yang terkandung di dalam Qanun Pilkada Aceh, sehingga memberikan pikiran yang menyesatkan publik.

Selain itu, MRM juga mengomentari terkait munculnya Surat Dirjen Otda Kemendagri yang tersebar di publik beberapa waktu lalu. Menurut dia, surat tersebut bukanlah sebuah “norma” yang harus diikuti atau dipatuhi. “Surat tersebut bukan pula merupakan aturan yang dapat menegasikan atau mengesampingkan UUPA sebagai aturan tingkat ketiga dari hirarki peraturan perundang-undangan. Sepanjang surat tersebut tidak sejalan atau bertentangan dengan UUPA tidak perlu ditanggapi, apalagi membenarkannya. Jadi, ya, tinggal abaikan saja, toh pun tidak ada efek hukum apapun terhadap penyelenggara Pilkada Aceh maupun Pemerintahan Aceh untuk seluruhnya,” tegas MRM.

Sejatinya, menurut MRM, sebagai wujud kepatuhan hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, seharusnya Mendagri jangan hanya berpedoman pada UU nasional semata dan mengabaikan UU atau norma hukum lainnya yang khusus berlaku dalam wilayah teritorial Provinsi Aceh.

MRM menegaskan perintah Pilkada lima tahunan merupakan kewajiban waktu yang mewajibkan seluruh lembaga negara yang bersangkutan untuk menaatinya berdasarkan waktu telah ditetapkan di dalam UU Nomor 11 Tahun 2006. “Dan teknisnya sebagaimana telah dijabarkan di dalam ketentuan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pilkada Aceh”.

“Artinya, apabila Mendagri “melarang” untuk tidak dilaksanakan Pilkada Aceh pada tahun 2022, secara hukum Mendagri telah melanggar hukum yang di dalam teori hukumnya disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa,” kata MRM.

Menyambung perihal surat Mendagri tersebut di atas, pertanyaannya sebenarnya sangat sederhana menurut MRM, yaitu apakah dengan lahirnya UU Nomor 10 Tahun 2016 kemudian membatalkan UU Nomor 11 Tahun 2006? Dia meyakini bahwa tidak ada satupun ahli hukum di Indonesia ini yang akan menyatakan bahwa UU Nomor 10 Tahun 2016 membatalkan atau dapat mengesampingkan norma Pilkada yang tertuang di dalam UU 11 Tahun 2006 sebagai aturan khusus di daerah dengan status kekhususan dan keistimewaan dengan catatan “sepanjang diatur secara khusus di Provinsi Aceh”.

Maka dari itu, tegas MRM, untuk mewujudkan perintah hukum yang dituangkan di dalam norma yang terkandung di dalam UUPA dan sebagai bentuk pengakuan Pusat terhadap hukum khusus di Aceh yang diterbitkan berlandaskan UUD 1945, tidak perlu membuat suatu keputusan abal-abal yang menempatkan seolah-olah Provinsi Aceh bukan merupakan daerah otonom, yang mana setiap “ucapan/pendapat” Pusat harus dilaksanakan sekalipun hal yang diucapkan Pusat tersebut bertentangan dengan norma hukum. “Hormati UUPA dan kekhususan Aceh dengan salah satunya pelaksanaan norma yang terdekat yaitu Pilkada Aceh. Mari sama-sama kita berpikir hukum untuk melaksanakan pemilihan politik, jangan dipolitikkan apa yang telah jelas diatur di dalam hukum,” tegas MRM.

MRM juga menyampaikan tidak ada debat dalam norma hukum yang berlaku di Aceh, karena di dalam asas legalitas, norma yang terkandung di dalam UUPA mengandung asas lex certa yaitu tegas dan jelas dan lex stricta tidak mengandung multitafsir. Maka jangan menafsirkan apa-apa yang telah diatur dengan jelas sehingga membuat ambigu suatu produk hukum yang telah jelas.

MRM turut mengomentari surat keputusan KIP Aceh yang menunda pelaksanaan Pilkada Aceh. Menurut dia, dasar hukum permintaan penundaan memang tersebut eksplisit di dalam Qanun Aceh tentang Pilkada. Namun, alasan penundaan yang menurutnya tidak jelas atau tak ada sama sekali adalah bentuk tindakan KIP Aceh yang menafsirkan Surat Dirjen Otda tanpa dibarengi dengan keilmuan dan kajian hukum. “Sehingga KIP kemudian membuat keputusan yang tidak jelas alasannya, dan memberikan gambaran kepada kita rakyat Aceh bahwa KIP Aceh saat ini telah menempatkan dirinya sebagai “anak buah” Pusat,” ungkapnya.

Menurut MRM, penting dengan seksama diperhatikan KIP Aceh bahwa KIP bukanlah anak buah (bawahan) Mendagri baik struktur maupun administrasinya. Kewenangan menentukan tahapan kapan Pilkada dimulai di Aceh kewenangan penuh KIP sebagai lembaga independen yang dibentuk negara, berdasarkan undang-undang. “Jadi, harus sadar pada posisi dan kewenangannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanah UUPA baiknya diserahkan saja estafet kepimpimam KIP Aceh kepada yang benar-benar menghargai dan mengakui keberadaan UUPA,” tutur MRM.

Menutup pernyataannya, MRM menyampaikan jika dalam waktu dekat para pemegang kewenangan sadar dan kemudian mematuhi UUPA, walau waktu sedikit bergeser dari Pilkada-Pilkada sebelumnya, tetapi masih dapat dilaksanakan pada tahun 2022, sehingga tetap dalam koridor hukumnya. “Yang bergeser hanya bulannya saja. Jadi, jangan ragu mengambil keputusan untuk menetapkan Pilkada Aceh tahun 2022,” tegas MRM.

MRM juga mendesak KIP Aceh mencabut keputusan tersebut dan meminta seluruh pihak untuk melaksanakan perintah UUPA dan bersinergi merapatkan barisan melaksanakan Pilkada pada tahun 2022 sebagai wujud harapan rakyat yang menginginkan pemimpin baru dan bertekad mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Aceh.[](red/*)

 

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA POPULER

Berita Rekomendasi

Terbaru

PT Pelindo Lhokseumawe akan Tindak Pungli di Pelabuhan

LHOKSEUMAWE - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Lhokseumawe menyatakan akan menindak tegas apabila...

KONI Aceh Lapor Perkembangan Persiapan Tuan Rumah PON ke Ketum KONI Pusat

  JAKARTA – Ketua Harian KONI Aceh H. Kamaruddin Abu Bakar atau akrab disapa Abu...

Pembangunan Pabrik NPK PT PIM Terkendala Impor Material dari Spanyol

LHOKSEUMAWE - Pembangunan pabrik pupuk NPK PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) terkendala impor spare...

Rapat Perdana dengan Wali Nanggroe, Ini akan Dilakukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan MoU Helsinki

  BANDA ACEH – Usai ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh, Tim Pembinaan dan...

Operasional Pabrik Terhenti, PT PIM Masih Punya Stok Pupuk Subsidi 130 Ribu Ton

LHOKSEUMAWE - Operasional PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) terhenti akibat terkendala pasokan gas dari...

Kejati Aceh: Kasus Peremajaan Sawit di Nagan Rp12,5 M ke Tahap Penyidikan

BANDA ACEH - Tim Penyelidik pada Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Aceh meningkatkan status penyelidikan...

Kejari Lhokseumawe Batal Ekspose Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa di Kejati Aceh, Ini Alasannya

LHOKSEUMAWE – Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe, Rabu, 16 Juni 2021, batal mengekspose di...

Begini Penjelasan PT Medco Soal Pasokan Gas ke PT PIM

LHOKSEUMAWE – PT Medco E&P Malaka (Medco E&P) sedang melakukan melakukan pemeliharan dan ramp...

Uniki Jalin Kerja Sama dengan PLN, Ini Kata Prof. Apridar

BIREUEN –Universiats Islam Kebangsaan Indonesia (Uniki) dan PLN UP3 Cabang Lhokseumawe menjalin kerja sama...

Berhenti Beroperasi Akibat Terkendala Pasokan Gas, Ini Kata PIM Soal Pupuk Subsidi

LHOKSEUMAWE - PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) berhenti beroperasi sudah hampir satu bulan akibat...

Harga Jahe dan Pisang Anjlok di Putri Betung, Ini Kata Petani

BLANGKEJEREN - Sejumlah petani di Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, mulai kebingungan menjual...

Pemko Subulussalam MoU dengan Universitas Indonesia

SUBULUSSALAM - Wali kota Subulussalam H. Affan Alfian Bintang, S.E melakukan penandatanganan Memorandum of...

Warga Lhoksukon Amankan Piton di Kandang Bebek

ACEH UTARA - Seekor satwa liar jenis ular piton atau sanca diamankan warga Gampong...

‘Belum Ada Regulasi Harus Tunjukkan Surat Bukti Sudah Divaksin Jika Berobat ke RS’

LHOKSEUMAWE - Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Lhokseumawe menyatakan sampai saat ini...

Air Terjun Silelangit Subulussalam Destinasi Wisata Nominasi API 2021

SUBULUSSALAM - Destinasi wisata air terjun Silelangit yang terletak di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan...

Telan Dana Rp2 Miliar, Menara Pandang dan Rest Area Agusen tak Difungsikan

BLANGKEJEREN - Kondisi proyek menara pandang dan sejumlah bangunan di Rest Area Agusen, Kecamaatan...

Sebait Sapardi

Karya: Taufik Sentana Penyuka prosa kontemporer. Menulis puisi, ulasan, dan esai. Ia adalah sebait tuah Tentang bagaimana...

Zona Merah Covid-19 di Aceh Meluas ke Pidie dan Aceh Tengah

BANDA ACEH — Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Coronavirus Disease 2019 (covid-19) Nasional kembali mengoreksi...

Creator Youtube Ini Bantu Sepeda Motor untuk Anak Yatim di Aceh Utara

ACEH UTARA - Salah seorang anak yatim bernama Hayatun Asniar (15), warga Gampong Keude...

Terkait Pupuk Subsidi Dijual di Atas HET, Polres akan Periksa Ahli

BLANGKEJEREN - Polres Gayo Lues terus mendalami dan memeriksa saksi-saksi terkait dugaan penjualan pupuk...