26.7 C
Banda Aceh
Sabtu, Juni 19, 2021

AKA: Kepala Daerah Bertanggung Jawab Mengawasi Proses Tender

BERITA DAERAH

BANDA ACEH – Ketua IV – Bidang Kelembagaan dan Hukum Badan Pimpinan Pusat Asosiasi Kontraktor Aceh (BPP-AKA), Mansur S., mengatakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, kepala daerah memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan proses tender pemilihan penyedia. Ironisnya, kata Mansur, masih ada oknum pejabat di daerah yang mengintervensi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga tender dilaksanakan di luar ketentuan berlaku.

“Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Begitulah perumpamaan gambaran tentang proses tender pemilihan penyedia di lingkungan pemerintah yang sering kita lihat selama ini,” kata Mansur dalam keterangan tertulis diterima portalsatu.com, Kamis, 10 Juni 2021.

Mansur mengungkapkan, paling menyakitkan bagi penyedia jasa adalah “banyak jalan menuju Roma” yang digunakan oknum-oknum panitia (Pokja Pemilihan) untuk mencari kesalahan sebagai alasan untuk menggugurkan dokumen penawaran terendah peserta tender yang bukan arahan.

“Padahal, belum tentu alasan digugurkan penawaran terendah mengacu kepada ketentuan yang mengatur di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan dokumen penawaran salah satu peserta yang ditetapkan pemenang oleh Pokja Pemilihan belum tentu sempurna sesuai ketentuan,” ungkap Mansur.

Mansur menyebutkan dalam dunia pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya pemilihan penyedia jasa konstruksi, sebagaimana dalam pertimbangan hukum tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 huruf (b) bahwa “Penyelenggaraan jasa konstruksi bertujuan mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Di samping itu, kata Mansur, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pada pasal 121 huruf (a) menyebutkan bahwa “Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi dilakukan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi”, juncto paragraf 3 “Pengawasan dilakukan oleh gubernur”, dan pada paragraf 4 “Pengawasan oleh bupati/wali kota”.

Dalam pasal 132 ayat (1) ditegaskan bahwa “Bupati/Wali Kota melakukan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pasal 121 terhadap pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota”.

Pasal 133 disebutkan juga bahwa “Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi meliputi pengawasan terhadap proses pemilihan penyedia jasa dan pengawasan terhadap kontrak kerja konstruksi”.

Bahkan, kata Mansur, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, salah satu tujuan pembentukannya adalah mewujudkan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money). Pada pasal 7 disebutkan bahwa “Seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa wajib mematuhi etika menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi, tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah”.

“Dan tidak jarang masih juga ada oknum pejabat di daerah yang mengintervensi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya tender jasa konstruksi, sehinga dalam pelaksanaan tender dilaksanakan di luar ketentuan yang berlaku,” ujar Mansur.

Seharusnya, kata Mansur, sebagai pejabat daerah yang diberikan tanggung jawab dan kewenangan mengawasi proses pengadaan barang dan jasa, pejabat daerah (gubernur/bupati/wali kota) harus bersikap profesional dalam pelaksanaan tender jasa konstruksi, demi kualitas pekerjaan proyek pembangunan di masa yang akan datang. Pihak rekanan/penyedia pun harus mampu bersaing secara profesional dalam mendapatkan pekerjaan jasa konstruksi.

Dari beberapa regulasi di atas, menurut Mansur, dapat disimpulkan bahwa ini adalah salah satu bentuk keseriusan dan komitmen pemerintah mengawal serta mengawasi setiap proses pengadaan barang dan jasa. Tidak hanya saat pelaksanaan kontrak, namun gubernur/bupati/wali kota telah diberi kewenangan melakukan tanggung jawab pengawasan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pada pasal 121 jo pasal 129 sampai pasal 135.

“Pengawasan tersebut untuk mencegah terjadinya pemborosan keuangan negara dari praktik-praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme),” pungkas Mansur S.[](ril/*)

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA POPULER

Berita Rekomendasi

Terbaru

PT Pelindo Lhokseumawe akan Tindak Pungli di Pelabuhan

LHOKSEUMAWE - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Lhokseumawe menyatakan akan menindak tegas apabila...

KONI Aceh Lapor Perkembangan Persiapan Tuan Rumah PON ke Ketum KONI Pusat

  JAKARTA – Ketua Harian KONI Aceh H. Kamaruddin Abu Bakar atau akrab disapa Abu...

Pembangunan Pabrik NPK PT PIM Terkendala Impor Material dari Spanyol

LHOKSEUMAWE - Pembangunan pabrik pupuk NPK PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) terkendala impor spare...

Rapat Perdana dengan Wali Nanggroe, Ini akan Dilakukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan MoU Helsinki

  BANDA ACEH – Usai ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh, Tim Pembinaan dan...

Operasional Pabrik Terhenti, PT PIM Masih Punya Stok Pupuk Subsidi 130 Ribu Ton

LHOKSEUMAWE - Operasional PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) terhenti akibat terkendala pasokan gas dari...

Kejati Aceh: Kasus Peremajaan Sawit di Nagan Rp12,5 M ke Tahap Penyidikan

BANDA ACEH - Tim Penyelidik pada Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Aceh meningkatkan status penyelidikan...

Kejari Lhokseumawe Batal Ekspose Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa di Kejati Aceh, Ini Alasannya

LHOKSEUMAWE – Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe, Rabu, 16 Juni 2021, batal mengekspose di...

Begini Penjelasan PT Medco Soal Pasokan Gas ke PT PIM

LHOKSEUMAWE – PT Medco E&P Malaka (Medco E&P) sedang melakukan melakukan pemeliharan dan ramp...

Uniki Jalin Kerja Sama dengan PLN, Ini Kata Prof. Apridar

BIREUEN –Universiats Islam Kebangsaan Indonesia (Uniki) dan PLN UP3 Cabang Lhokseumawe menjalin kerja sama...

Berhenti Beroperasi Akibat Terkendala Pasokan Gas, Ini Kata PIM Soal Pupuk Subsidi

LHOKSEUMAWE - PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) berhenti beroperasi sudah hampir satu bulan akibat...

Harga Jahe dan Pisang Anjlok di Putri Betung, Ini Kata Petani

BLANGKEJEREN - Sejumlah petani di Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, mulai kebingungan menjual...

Pemko Subulussalam MoU dengan Universitas Indonesia

SUBULUSSALAM - Wali kota Subulussalam H. Affan Alfian Bintang, S.E melakukan penandatanganan Memorandum of...

Warga Lhoksukon Amankan Piton di Kandang Bebek

ACEH UTARA - Seekor satwa liar jenis ular piton atau sanca diamankan warga Gampong...

‘Belum Ada Regulasi Harus Tunjukkan Surat Bukti Sudah Divaksin Jika Berobat ke RS’

LHOKSEUMAWE - Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Lhokseumawe menyatakan sampai saat ini...

Air Terjun Silelangit Subulussalam Destinasi Wisata Nominasi API 2021

SUBULUSSALAM - Destinasi wisata air terjun Silelangit yang terletak di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan...

Telan Dana Rp2 Miliar, Menara Pandang dan Rest Area Agusen tak Difungsikan

BLANGKEJEREN - Kondisi proyek menara pandang dan sejumlah bangunan di Rest Area Agusen, Kecamaatan...

Sebait Sapardi

Karya: Taufik Sentana Penyuka prosa kontemporer. Menulis puisi, ulasan, dan esai. Ia adalah sebait tuah Tentang bagaimana...

Zona Merah Covid-19 di Aceh Meluas ke Pidie dan Aceh Tengah

BANDA ACEH — Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Coronavirus Disease 2019 (covid-19) Nasional kembali mengoreksi...

Creator Youtube Ini Bantu Sepeda Motor untuk Anak Yatim di Aceh Utara

ACEH UTARA - Salah seorang anak yatim bernama Hayatun Asniar (15), warga Gampong Keude...

Terkait Pupuk Subsidi Dijual di Atas HET, Polres akan Periksa Ahli

BLANGKEJEREN - Polres Gayo Lues terus mendalami dan memeriksa saksi-saksi terkait dugaan penjualan pupuk...