26.7 C
Banda Aceh
Sabtu, Juni 19, 2021

Ini Rincian Kegiatan Diaudit BPKP Aceh, Kasus Beasiswa Paling Banyak Rugikan Negara

BERITA DAERAH

BANDA ACEH – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh pada tahun 2020 hingga Mei 2021 telah mengaudit belasan kegiatan tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Aceh. Hasilnya, BPKP Aceh menemukan kerugian keuangan negara lebih Rp48 miliar.

Dalam “Resume Penugasan Represif Tahun 2020/2021” diperoleh portalsatu.com dari Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya, 3 Juni 2021, terdapat 18 kegiatan yang sudah diaudit. Sepuluh di antaranya kasus penugasan (kolaborasi BPKP Aceh dengan aparat penegak hukum) tahun 2020, dan delapan pada 2021. BPKP Aceh memyebut total kerugian keuangan negara yang ditemukan hasil audit 18 kegiatan tersebut mencapai Rp44,4 miliar.

Kerugian keuangan negara paling banyak ditemukan pada Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan Masyarakat Aceh/APBA Tahun Anggaran 2017, yakni senilai Rp9,2 miliar dari realisasi anggaran Rp19,8 miliar.

Kasus dugaan korupsi bantuan beasiswa, yang melibatkan sejumlah anggota DPRA periode 2014-2019 sebagai pengusul anggaran 2017 tersebut, sedang ditangani Polda Aceh.

Berikut 18 kegiatan diaudit BPKP Aceh berdasarkan “Resume Penugasan Represif Tahun 2020/2021”:

Kasus Penugasan Tahun 2020

– Pengadaan Sapi Bali APBA Tahun Anggaran 2017 (nilai kerugian keuangan negara Rp400 jutaan);

– Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2015 s.d 2017 (200 jutaan);

– Penggunaan Dana Desa untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Tahun Anggaran 2019 pada Kabupaten Aceh Barat (1,9 miliar);

– Penyediaan Jasa Bantuan Hukum pada PT Kereta Api (Persero) di Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2019 ( 6,5 miliar);

Baca juga: Polda Aceh Tahan Tersangka Kasus Mark-up Sertifikat Tanah PT KAI

– Penyalahgunaan Dana Kegiatan Pengembangan Tanaman Tembakau Rakyat APBK Tahun 2013 di Kabupaten Bener Meriah (400 jutaan);

– Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 Bireuen Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (300 jutaan);

– Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2017 (5,7 miliar);

– Kegiatan PAMSIMAS di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (1,2 miliar);

– Pembangunan Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Subulussalam (800 jutaan);

– Pembangunan Gedung Mobar Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2017 (1,6 miliar).

Kasus Penugasan Tahun 2021:

– Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Cunda Meuraksa (sumber dana Otsus Kota Lhokseumawe, red) Tahun Anggaran 2020 (4,3 miliar);

Lihat pula: BPKP Aceh Serahkan Hasil Audit Proyek Tanggul Cunda-Meuraksa ke Kejagung, Kejati, dan Kejari

– Kegiatan Peningkatan Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan DPRK Gayo Lues Tahun Anggaran 2018 (1 miliar);

Baca juga: Begini Progres Audit BPKP Aceh Terhadap Uang Makan Dewan Gayo Lues

– Kegiatan Konstruksi Jembatan Pangwa Kabupaten Pidie Jaya pada BPBA Tahun Anggaran 2017 (400 jutaan);

Lihat pula: Kejari Pijay Tahan Pejabat BPBA Tersangka Kasus Proyek Jembatan Pangwa

– Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019 (400 jutaan);

– Pengadaan Bebek/Itik pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2019 (3 miliar);

Baca juga: Ini Kata BPKP Aceh Soal Progres Audit Pengadaan Bebek di Agara

– Penyalahgunaan Keuangan Desa Kuala Makmur (Simeulue) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (500 jutaan);

– Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan Masyarakat Aceh Tahun Anggaran 2017 (9,2 miliar);

– Program Peningkatan Sumber Daya Santri Pekerjaan Belanja Makan dan Minum pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2019 (3,7 miliar).

Selain 18 kegiatan tersebut, catatan portalsatu.com, BPKP Aceh juga mengaudit proyek peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang Cs di Aceh Tenggara (Agara) sumber Dana Otsus tahun 2018.

Lihat pula: Setelah Didalami, BPKP Aceh: Kerugian Negara Kasus Proyek Jalan Muara Situlen-Gelombang di Agara Rp4 M Lebih

Hasil crosscheck data dilakukan portalsatu.com kepada Kepala BPKP Aceh, kegiatan peningkatan Jalan Muara Situlen-Gelombang Cs di Agara tidak dicantumkan dalam “Resume Penugasan Represif Tahun 2020/2021” karena hasil audit belum disampaikan via surat BPKP Pusat kepada Kajati Aceh.

Artinya, jika ditambah dengan kegiatan itu maka kasus penugasan 2020-2021 yang diaudit BPKP Aceh menjadi 19 kasus. Total kerugian keuangan negara menjadi Rp48,4 M lebih? “Ya, benar,” kata Kepala BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya, melalui WhatsApp, Sabtu, 5 Juni 2021.

Diberitakan sebelumnya, BPKP Perwakilan Aceh menemukan kerugian keuangan negara mencapai Rp44,4 miliar setelah mengaudit 18 kegiatan. Audit tersebut dilakukan pada tahun 2020 dan 2021 atas permintaan aparat penegak hukum yang menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi di sejumlah kabupaten dan kota di Aceh.

Audit terhadap kegiatan-kegiatan tersebut salah satu bentuk pengawasan secara represif yang dilakukan BPKP Aceh.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya., saat memaparkan “Perencanaan Penganggaran, serta Capaian Kinerja BPKP dalam Mengawal Pencapaian Pembangunan Daerah”, pada Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Aceh, di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Rabu, 2 Juni 2021. Rakorwasin mengusung tema “Perencanaan Berkualitas Mewujudkan Aceh Terbebas dari Korupsi dan Kemiskinan”, itu diikuti Bupati/Wali Kota, dan Inspektur se-Aceh.

Sedangkan hasil pengawasan dilakukan BPKP Aceh secara preventif, yaitu reviu atas usulan penambahan pagu anggaran untuk penyelesaian proyek strategis nasional terdapat koreksi kebutuhan dana ±Rp132,1 miliar. “Reviu atas perencanaan pekerjaan multiyears contract pembangunan di daerah terdapat koreksi atas harga satuan ±Rp144,8 miliar, dan koreksi atas volume ±Rp118,5 miliar,” ungkap Indra.

BPKP Aceh juga melaksanakan pengawasan secara konsultatif. Di antaranya, pendampingan atas akuntabilitas percepatan penanganan Covid-19 pada salah satu kabupaten. Hasilnya, terdapat pembatalan kegiatan yang tidak urgen terkait penanganan Covid-19 senilai Rp500 juta.

“Dalam hal data Bansos (bantuan sosial), atas 1,1 juta penerima manfaat, masih terdapat 85 ribu data invalid dan 58 ribu penerima ganda,” ungkap Indra. (Baca: Audit Belasan Kegiatan, BPKP Aceh Temukan Kerugian Negara Rp44,4 M)[](nsy)

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA POPULER

Berita Rekomendasi

Terbaru

PT Pelindo Lhokseumawe akan Tindak Pungli di Pelabuhan

LHOKSEUMAWE - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Lhokseumawe menyatakan akan menindak tegas apabila...

KONI Aceh Lapor Perkembangan Persiapan Tuan Rumah PON ke Ketum KONI Pusat

  JAKARTA – Ketua Harian KONI Aceh H. Kamaruddin Abu Bakar atau akrab disapa Abu...

Pembangunan Pabrik NPK PT PIM Terkendala Impor Material dari Spanyol

LHOKSEUMAWE - Pembangunan pabrik pupuk NPK PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) terkendala impor spare...

Rapat Perdana dengan Wali Nanggroe, Ini akan Dilakukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan MoU Helsinki

  BANDA ACEH – Usai ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh, Tim Pembinaan dan...

Operasional Pabrik Terhenti, PT PIM Masih Punya Stok Pupuk Subsidi 130 Ribu Ton

LHOKSEUMAWE - Operasional PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) terhenti akibat terkendala pasokan gas dari...

Kejati Aceh: Kasus Peremajaan Sawit di Nagan Rp12,5 M ke Tahap Penyidikan

BANDA ACEH - Tim Penyelidik pada Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Aceh meningkatkan status penyelidikan...

Kejari Lhokseumawe Batal Ekspose Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa di Kejati Aceh, Ini Alasannya

LHOKSEUMAWE – Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe, Rabu, 16 Juni 2021, batal mengekspose di...

Begini Penjelasan PT Medco Soal Pasokan Gas ke PT PIM

LHOKSEUMAWE – PT Medco E&P Malaka (Medco E&P) sedang melakukan melakukan pemeliharan dan ramp...

Uniki Jalin Kerja Sama dengan PLN, Ini Kata Prof. Apridar

BIREUEN –Universiats Islam Kebangsaan Indonesia (Uniki) dan PLN UP3 Cabang Lhokseumawe menjalin kerja sama...

Berhenti Beroperasi Akibat Terkendala Pasokan Gas, Ini Kata PIM Soal Pupuk Subsidi

LHOKSEUMAWE - PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) berhenti beroperasi sudah hampir satu bulan akibat...

Harga Jahe dan Pisang Anjlok di Putri Betung, Ini Kata Petani

BLANGKEJEREN - Sejumlah petani di Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, mulai kebingungan menjual...

Pemko Subulussalam MoU dengan Universitas Indonesia

SUBULUSSALAM - Wali kota Subulussalam H. Affan Alfian Bintang, S.E melakukan penandatanganan Memorandum of...

Warga Lhoksukon Amankan Piton di Kandang Bebek

ACEH UTARA - Seekor satwa liar jenis ular piton atau sanca diamankan warga Gampong...

‘Belum Ada Regulasi Harus Tunjukkan Surat Bukti Sudah Divaksin Jika Berobat ke RS’

LHOKSEUMAWE - Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Lhokseumawe menyatakan sampai saat ini...

Air Terjun Silelangit Subulussalam Destinasi Wisata Nominasi API 2021

SUBULUSSALAM - Destinasi wisata air terjun Silelangit yang terletak di Desa Singgersing, Kecamatan Sultan...

Telan Dana Rp2 Miliar, Menara Pandang dan Rest Area Agusen tak Difungsikan

BLANGKEJEREN - Kondisi proyek menara pandang dan sejumlah bangunan di Rest Area Agusen, Kecamaatan...

Sebait Sapardi

Karya: Taufik Sentana Penyuka prosa kontemporer. Menulis puisi, ulasan, dan esai. Ia adalah sebait tuah Tentang bagaimana...

Zona Merah Covid-19 di Aceh Meluas ke Pidie dan Aceh Tengah

BANDA ACEH — Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Coronavirus Disease 2019 (covid-19) Nasional kembali mengoreksi...

Creator Youtube Ini Bantu Sepeda Motor untuk Anak Yatim di Aceh Utara

ACEH UTARA - Salah seorang anak yatim bernama Hayatun Asniar (15), warga Gampong Keude...

Terkait Pupuk Subsidi Dijual di Atas HET, Polres akan Periksa Ahli

BLANGKEJEREN - Polres Gayo Lues terus mendalami dan memeriksa saksi-saksi terkait dugaan penjualan pupuk...