27 C
Banda Aceh
Senin, Agustus 2, 2021

Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa, BPKP: Jika Hasil Audit Diabaikan, Jangan Sampai Menyesal Kemudian

BERITA DAERAH

LHOKSEUMAWE – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya, menegaskan BPKP sebagai auditor pemerintah bekerja secara profesional dan bertanggug jawab. Jika hasil audit BPKP dibaikan, kata Indra, risikonya harus ditanggung sendiri oleh pihak yang meminta dilakukan audit terhadap kasus dugaan korupsi. Indra mengingatkan jangan sampai menyesal kemudian apabila muncul risiko lantaran mengabaikan hasil audit tersebut.

Indra menyampaikan itu kepada portalsatu.com melalui telepon WhatsApp (WA), Jumat, 25 Juni 2021. Sebelumnya, portalsatu.com mengirim pertanyaan kepada Indra via pesan WA: BPKP berwenang mengaudit/menghitung kerugian keuangan negara atas perkara dugaan korupsi. Menurut BPKP yang telah melakukan audit kasus pembangunan pengaman pantai Cunda-Meuraksa Lhokseumawe sumber dana Otsus tahun 2020 dan menemukan kerugian keuangan negara Rp4,3 miliar, apakah kasus tersebut perkara korupsi, atau? (Karena Auditor BPKP akan menjadi saksi ahli kalau kasus itu diproses secara hukum sebagai perkara korupsi).

Menurut Indra, audit investigasi yang dilakukan BPKP Aceh terhadap kasus proyek tanggul Cunda-Meuraksa tahun anggaran 2020 senilai Rp4,9 miliar itu berawal dari permintaan Kajari Lhokseumawe melalui surat resmi. Setelah itu, kata dia, dilakukan ekspose substansi kasus antara penyidik dari Kejari Lhokseumawe dengan auditor BPKP di Kantor BPKP Aceh. Ekspose tersebut merupakan SOP bagi BPKP sebelum diputuskan layak atau tidak untuk dilakukan audit investigasi.

“Berdasarkan hasil ekspose, disepakati kasus tersebut memenuhi syarat dan terdapat unsur melawan hukum dan kerugian keuangan negara, untuk selanjutnya dilakukan audit investigasi oleh BPKP Aceh. Jadi, semua itu dimulai dari kesepakatan atau sikap bersama antara penyidik dan auditor atas hasil ekspose itu. Tanpa kesepakatan itu, BPKP tidak akan mengeluarkan surat perintah tugas untuk dilakukan audit investigasi,” tutur Indra.

Indra melanjutkan, karena sudah ada kesepakatan terhadap hasil ekspose tersebut maka BPKP Aceh mengeluarkan surat perintah tugas kepada tim auditor untuk melakukan audit investigasi. Sehingga tim auditor memeriksa semua dokumen terkait proyek tanggul Cunda-Meuraksa sumber dana Otsus tahun 2020 dan juga meminta klarifikasi kepada pihak terkait.

“Hasilnya, ditemukan pelanggaran hukum. Semua proses yang dilakukan pihak terkait itu melanggar ketentuan, karena rekayasa semua. Terus pembayarannya direkayasa juga. Artinya, barang yang dibeli itu sudah salah secara aturan, uang negara yang keluar dari kas juga menyalahi aturan. Ini terbukti dengan dikembalikannya uang tersebut ke Kas Daerah. Kalau tidak melanggar, mengapa dikembalikan lagi? Waktunya juga berbeda, bukan pada hari yang sama, uang negara keluar pada tahun 2020 Rp4 miliar lebih, terus dikembalikan pada tahun 2021,” ungkap Indra.

Indra menegaskan berdasarkan hasil audit investigasi BPKP Aceh terhadap kasus tersebut “ada unsur melanggar hukum, ada kerugian negara, dan ada orang-orang yang terlibat”.

“Dan, BPKP sudah menyerahkan hasil audit (dengan nilai kerugian keuangan negara setelah dikurangi pajak lebih dari Rp4,3 miliar). Sekarang terserah dia mau dipakai atau tidak, silakan. Kita tidak ada urusan. Kalau tidak mau dipakai, risikonya harus ditanggung sendiri. Jangan sampai nanti menyesal kemudian (apabila muncul risiko lantaran mengabaikan hasil audit tersebut),” tegas Indra.

“Ibarat orang sakit pergi ke dokter, diberikan resep. Kalau tidak mau pakai resep itu, jangan sampai kemudian baru menyesal ketika muncul risikonya, misalnya sakitnya bertambah parah,” ujar Indra menamsilkan.

Indra menambahkan bahwa audit investigasi merupakan tahapan awal mengungkap sebuah kasus. “Nanti pada tahapan penyidikan di APH (aparat penegak hukum) akan ada audit perhitungan kerugian keuangan negaranya yang akan menjadi dasar diproses hukum pengadilan,” ujarnya.

Soal pemeriksaan fisik tidak dilakukan, menurut Indra, karena proses pengadaan mulai dari pemilihan pemenang, pembayaran, dan pertanggungjawaban melanggar hukum semua.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah mahasiswa Unimal dan Uniki menggelar aksi demo di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhokseumawe, Rabu, 23 Juni 2021. Mereka meminta Kejari Lhokseumawe segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan lanjutan tanggul Cunda-Meuraksa Lhokseumawe sumber dana Otsus tahun 2020.

Mahasiswa kemudian diterima beraudiensi dengan Kajari Lhokseumawe, Dr. Mukhlis, S.H., M.H., didampingi Kasi Intelijen Miftahuddin, S.H., M.H. Kepada mahasiswa, Mukhlis menyampaikan bahwa ketika pihaknya sedang melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait, rekanan kemudian mengembalikan uang proyek itu ke Kas Daerah Pemko Lhokseumawe.

“Fisiknya (tanggul) masih ada, barangnya (uang) ada, tapi melanggar hukum cara membuatnya, dan apakah semua itu korupsi?” kata Mukhlis. (Baca: Demo Kejari Lhokseumawe, Mahasiswa: Segera Tetapkan Tersangka Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa)

Sementara itu, kepada para wartawan, Kajari Lhokseumawe, Mukhlis, menyebut perkara ini unik mulai dari fisik dikerjakan tanpa tender, kemudian tendernya dilaksanakan setelah pekerjaan selesai. “Karena pekerjaan (pembangunan tanggul Cunda-Meuraksa) fisiknya ada, pengembalian uang negara juga ada. Artinya, setelah uang negara dikembalikan, dan fisiknya sudah menjadi catatan aset negara, sehingga sekarang negara dalam keadaan untung secara fisik,” ujarnya.

“Saya minta sebenarnya BPKP Aceh melihat fisik, tapi BPKP tidak melihat fisik dan mereka hanya mengaudit berkas kontrak-kontrak semua. Saya berkoordinasi dengan Pak Kajati Aceh tentang apa yang harus kami (Kejari) lakukan, terkait persoalan ada pembangunan fisik dan persoalan ada pengembalian dana. Kami belum mengambil kesimpulan, karena pengendali perkara itu adalah Pak Kajati. Kalau petunjuk Kajati bahwa perkara ini dilanjutkan, tentu saya lanjut, dan tidak ada masalah. Sejauh ini kita masih menunggu petunjuk dari Kajati tentang akan ada ekspose, karena beberapa hari lalu tidak jadi,” tutur Mukhlis.

“Terkait pembangunan tanggul itu yang dikerjakan terlebih dahulu memang melanggar, ditenderkan melanggar, tapi inikan persoalan penilaian dan pelanggaran ini korupsi apa tidak,” ucap Mukhlis.

Menurut Mukhlis, ada beberapa tindakan hukum, “apakah tindakan hukum perdata atau tindakan hukum tata negara. Akan tetapi kita (Kejari) tidak bertolak belakang dengan BPKP, kita seiring saja. Persoalan penentuan tindak pidananya ada di kejaksaan, tentu kita sedang menunggu bagaimana petunjuk dari Kajati Aceh seperti apa nantinya”. (Baca: Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa, Kajari Lhokseumawe Tunggu Petunjuk Kajati Aceh)[](red)

Lihat pula: Usai Demo, Begini Debat Hukum Mahasiswa vs Kajari Soal Kasus Tanggul Cunda-Meuraksa

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA POPULER

Berita Rekomendasi

Terbaru

Mobil Pegawai Puskesmas Terjun ke Jurang Genting

BLANGKEJEREN - Mobil hitam jenis Avanza milik pegawai Puskesmas Pintu Rime Kecamatan Pining, Kabupaten...

AJI Lhokseumawe Bikin Video Kreasi Tarian Likok Pulo Meriahkan HUT AJI

LHOKSEUMAWE - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Lhokseumawe telah membuat video kreasi tarian Likok...

Ratusan Warga Binaan Lapas Lhoksukon Divaksin

LHOSUKON - Sebanyak 439 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB...

Sampah di Seputaran Kota Blangkejeren tidak Diambil Petugas, Ini Kata Kepala DLH

BLANGKEJEREN - Tumpukan sampah di daerah Centong Bawah, Kota Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, mulai...

Tersangka Dugaan Korupsi Uang Makan-Minum Hafiz Gayo Lues Kembalikan Sebagian Kerugian Negara

BLANGKEJEREN - Tiga tersangka kasus dugaan korupsi uang makan dan minum hafiz pada Dinas...

Serahkan Bantuan Pribadi, Bintang Sampaikan Turut Belasungkawa Kepada Korban Kebakaran

    SUBULUSSALAM - H. Affan Alfian Bintang menyampaikan turut belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah yang...

Nibong Bangkitkan Tradisi Let Tupe

LHOKSUKON - Puluhan warga kembali membangkitkan tradisi let tupe (perburuan tupai) di Gampong Alue...

Pemko Subulussalam Serahkan Bantuan Sembako dan Peralatan Rumah Tangga Kepada Korban Kebakaran

  SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota Subulussalam menyerahkan bantuan tanggap darurat kepada keluarga korban kebakaran di...

Sekda Bener Meriah Datangi Ombudsman Aceh

BANDA ACEH - Sekretaris Daerah Bener Meriah, Drs. Haili Yoga, M.Si., mendatangi dan bertemu...

Kapolres Subulussalam: Kebakaran Diduga Arus Pendek Listrik, Total 13 Unit, Kerugian Ditaksir Rp 2 Miliar

SUBULUSSALAM - Kapolres Subulussalam AKBP Qori Wicaksono mengatakan sebanyak 11 unit rumah hangus terbakar,...

Kebakaran Hebat Landa Subulussalam, Belasan Rumah Terbakar, Termasuk Kantor KUA

SUBULUSSALAM - Belasan rumah masyarakat di Kampong Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam...

Jurnalis Harus Disiplin Verifikasi, tak Boleh Emosi dalam Melahirkan Karya Jurnalistik

LHOKSEUMAWE - Mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Lhokseumawe, Saiful Bahri, menegaskan setiap...

Kapolres Subulussalam Kunjungi Petani Putus Kaki Tersambar Mesin Potong Rumput, Serahkan Bantuan

  SUBULUSSALAM - Kapolres Subulussalam AKBP Qori Wicaksono, S.I.K mengunjungi korban putus kaki akibat tersambar...

Viral Isu Komunitas Dibaiat Air Tuak, Ternyata Hoax, Kapolres Subulussalam Ingatkan Warga UU ITE

SUBULUSSALAM - Kapolres Subulussalam AKBP Qori Wicaksono, S.I.K mengimbau masyarakat agar bijak menggunakan media...

Kemenkes Drop 38 Ribu Dosis Vaksin ke Aceh, Masyarakat Diimbau Vaksinasi

BANDA ACEH - Kementerian Kesehatan drop lagi 38.300 dosis vaksin Sinovac mengisi stok vaksin...

Youtuber Sonupaii Terima Donasi Rp100 Juta untuk Bantu Pedagang Kecil Terdampak PPKM

MEDAN – Youtuber sukses asal Medan, Sumatera Utara, Sonupaii akrab disapa Mak Karbol, berhasil...

Besok, Nelayan Asal Sabang Dipulangkan ke Aceh

JAKARTA - Setelah menjalani masa karantina sepekan di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, nelayan Aceh...

RTA Ajak Selamatkan Anak Aceh dari Kecanduan Game

BANDA ACEH – Organisasi santri Aceh, Rabithah Thaliban Aceh (RTA) mengajak masyarakat, terutama para...

Indigo Hackathon Festival; Ajang Bergengsi untuk Para Talent dan Geek Terbaik Indonesia

Banda Aceh, 30 Juli 2021. DILo Hackathon Festival pada tahun 2021 secara resmi berganti...

Kejari Gayo Lues Musnahkan Barang Bukti Sabu dan Ganja, Ini Rinciannya

  BLANGKEJEREN - Kejaksaan Negeri Gayo Lues melakukan pemusnahan barang bukti (BB) berupa sabu-sabu dan...