30.1 C
Banda Aceh
Selasa, Agustus 3, 2021

Tim Advokasi: TWK KPK Dipenuhi Pelanggaran Hukum

BERITA DAERAH

JAKARTA – Tim Advokasi Save KPK mengatakan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terbukti dipenuhi pelanggaran hukum, dan diduga kuat ada tindak pidana kejahatan.

“Temuan ORI menunjukkan adanya skenario pelanggaran hukum yang menghasilkan TWK dan 75 Pegawai KPK dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS),” kata tim advokasi dalam siaran persnya, Rabu, 21 Juli 2021.

Pernyataan ini dikeluarkan tim advokasi sebagai respons laporan hasil akhir Ombusdman RI soal TWK yang dilakukan KPK. Tim terdiri dari YLBHI, LBH Jakarta, PSHK, ICW, AMAR Lawfirm, LBH Mu PP Muhammadiyah, Visi Integritas Law Firm, Amnesty Internasional Indonesia, PUSAKO Univ Andalas, PUKAT UGM.

Tim advokasi mengatakan terbukti pula bahwa pelaku intelektual atas pelanggaran ini tidak hanya Firli Bahuri dan pimpinan KPK, tetapi turut melibatkan beberapa pejabat tinggi kementerian/lembaga terutama Kepala BKN. “Maka dari itu diperlukan penyelidikan lebih lanjut afiliasi dan peran serta para pejabat tersebut.”

Menurut tim advokasi, ada beberapa poin besar temuan disampaikan Ombudsman RI, di antaranya, pemalsuan keterangan dan tanggal surat (back dated) menunjukkan adanya kesengajaan dari pimpinan KPK untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut tim advokasi, mengingat perbuatan melawan hukum ini telah menyasar penyidik bahkan 7 orang Kasatgas Penyidikan yang sedang menangani perkara besar, maka tindakan tersebut jelas merupakan bagian dari upaya menghalang-halangi proses penyidikan (obstruction of justice) yang sedang dilakukan KPK, misalnya perkara bansos, suap ekspor benih lobster, atau skandal pajak.

“Berbagai pelanggaran hukum dan maladministrasi sebagaimana temuan ORI sudah sepatutnya membuat keputusan TMS yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPK Nomor 652 tidak berlaku,” kata tim advokasi.

Menurut tim, berbagai pelanggaran hukum seperti pemalsuan maupun indikasi obstruction of justice perlu segera ditindaklanjuti oleh Kepolisian RI dan KPK. Koalisi masyarakat telah melaporkan Firli Bahuri kepada Polri dan menilai laporan ORI sudah cukup sebagai bukti indikasi laporan tersebut dapat dilanjutkan. “Tidak main-main, pimpinan KPK maupun pihak lain dapat dijerat dengan Pasal 21 UU Tipikor yang ancamannya maksimal 12 tahun penjara.”

Temuan Ombudsman RI

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan ada dugaan penyimpangan prosedur dalam proses peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Ketua ORI Mokhammad Najih mengatakan pihaknya memfokuskan pemeriksaan pada tiga isu, yakni rangkaian proses pembentukan kebijakan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN, proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN, dan pada tahap penetapan hasil asesmen TWK.

“Tiga hal ini yang oleh Ombdusman RI ditemukan potensi maladminstasi. Hasil pemeriksaan sudah kami sampaikan kepada Ketua KPK (Firli Bahuri), Kepala BKN (Bima Haria Wibisana), dan Presiden Joko Widodo agar penemuan maladministrasi yang didapati bisa ditindaklanjuti dan diambil langkah selanjutnya,” ujar Najih melalui konferensi pers daring pada Rabu, 21 Juli 2021.

Anggota ORI Robert Na Endi Jaweng memaparkan, pada tahapan pembentukan kebijakan, ditemukan penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang pada pelaksanaan rapat harmonisasi. Di mana pada penyimpangan prosedur, pelaksanaan rapat harmonisasi tersebut dihadiri pimpinan kementerian atau lembaga yang seharusnya dikoordinasikan dan dipimpin Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

“Sementara pada penyalahgunaan wewenang, penandatanganan berita acara pengharmonisasian, dilakukan oleh pihak yang justru tidak hadir pada rapat harmonisasi. Sedangkan yang hadir saat itu adalah Kepala BKN, Kepala LAN, Ketua KPK, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri PANRB. Yang tandatangan adalah Kepala Biro Hukum KPK dan Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal PP Kementerian Hukum dan HAM,” ucap Robert dalam acara yang sama.

Selain itu, tambahan untuk KPK, telah melakukan penyimpangan prosedur yakni karena tidak menyebarluaskan informasi rancangan peraturan pada sistem informasi internal setelah dilakukan proses perubahan dalam enam kali rapat harmonisasi.

Lalu, pada tahapan pelaksanaan asesmen TWK, Ombudsman berpendapat KPK dan BKN membuat kontrak swakelola dengan tanggal yang berbeda jauh.

Sebagaimana diketahui, nota kesepahaman pengadaan barang atau jasa melalui swakelo antara KPK dan BKN, ditandatangani pada 8 April 2021, dan kontrak swakelola KPK dan BKN ditandatangani pada 26 April 2021. “Namun, dibuat dengan tanggal mundur menjadi 27 Januari 2021,” kata Robert.

KPK dan BKN juga telah melaksanakan kegiatan asesmen TWK pada 9 Maret, sebelum adanya penandatangan nota kesepahaman dan kontrak swakelola.

Selain itu, BKN juga dianggap tidak kompeten karena tidak memiliki komponen berupa alat ukur, instrumen, dan asesor, dan menyampaikan permohonan fasilitasi asesmen TWK kepada lembaga lain.

BKN seharusnya menyampaikan hal tersebut kepada KPK sebagai pengguna dan pelaksana asesmen. “Terakhir, BKN tidak menguasai salinan dokumen Keputusan Panglima Nomor Kep/1078.XVII/2016 sebagai dasar pelaksanaan TWK,” ujar Robert.

Terakhir, pada tahap penetapan hasil TWK, KPK telah melakukan tindakan maladministrasi berupa tidak patut menerbitkan SK karena bertentang dengan Putusan MK Nomor 70.PUU-XVII/2019 dan bentuk pengabaian KPK sebagai lembaga negara yang masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif, yakni terhadap pernyataan presiden.[]Sumber: tempo.co

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA POPULER

Berita Rekomendasi

Terbaru

Perangkat Desa tidak Tamat SMA, Pemuda Merasa ‘Terpukul’

BLANGKEJEREN - Pemuda Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, merasa “terpukul” lantaran masih ada perangkat...

Mobil Pegawai Puskesmas Terjun ke Jurang Genting

BLANGKEJEREN - Mobil hitam jenis Avanza milik pegawai Puskesmas Pintu Rime Kecamatan Pining, Kabupaten...

AJI Lhokseumawe Bikin Video Kreasi Tarian Likok Pulo Meriahkan HUT AJI

LHOKSEUMAWE - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Lhokseumawe telah membuat video kreasi tarian Likok...

Ratusan Warga Binaan Lapas Lhoksukon Divaksin

LHOSUKON - Sebanyak 439 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB...

Sampah di Seputaran Kota Blangkejeren tidak Diambil Petugas, Ini Kata Kepala DLH

BLANGKEJEREN - Tumpukan sampah di daerah Centong Bawah, Kota Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, mulai...

Tersangka Dugaan Korupsi Uang Makan-Minum Hafiz Gayo Lues Kembalikan Sebagian Kerugian Negara

BLANGKEJEREN - Tiga tersangka kasus dugaan korupsi uang makan dan minum hafiz pada Dinas...

Serahkan Bantuan Pribadi, Bintang Sampaikan Turut Belasungkawa Kepada Korban Kebakaran

    SUBULUSSALAM - H. Affan Alfian Bintang menyampaikan turut belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah yang...

Nibong Bangkitkan Tradisi Let Tupe

LHOKSUKON - Puluhan warga kembali membangkitkan tradisi let tupe (perburuan tupai) di Gampong Alue...

Pemko Subulussalam Serahkan Bantuan Sembako dan Peralatan Rumah Tangga Kepada Korban Kebakaran

  SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota Subulussalam menyerahkan bantuan tanggap darurat kepada keluarga korban kebakaran di...

Sekda Bener Meriah Datangi Ombudsman Aceh

BANDA ACEH - Sekretaris Daerah Bener Meriah, Drs. Haili Yoga, M.Si., mendatangi dan bertemu...

Kapolres Subulussalam: Kebakaran Diduga Arus Pendek Listrik, Total 13 Unit, Kerugian Ditaksir Rp 2 Miliar

SUBULUSSALAM - Kapolres Subulussalam AKBP Qori Wicaksono mengatakan sebanyak 11 unit rumah hangus terbakar,...

Kebakaran Hebat Landa Subulussalam, Belasan Rumah Terbakar, Termasuk Kantor KUA

SUBULUSSALAM - Belasan rumah masyarakat di Kampong Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam...

Jurnalis Harus Disiplin Verifikasi, tak Boleh Emosi dalam Melahirkan Karya Jurnalistik

LHOKSEUMAWE - Mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Lhokseumawe, Saiful Bahri, menegaskan setiap...

Kapolres Subulussalam Kunjungi Petani Putus Kaki Tersambar Mesin Potong Rumput, Serahkan Bantuan

  SUBULUSSALAM - Kapolres Subulussalam AKBP Qori Wicaksono, S.I.K mengunjungi korban putus kaki akibat tersambar...

Viral Isu Komunitas Dibaiat Air Tuak, Ternyata Hoax, Kapolres Subulussalam Ingatkan Warga UU ITE

SUBULUSSALAM - Kapolres Subulussalam AKBP Qori Wicaksono, S.I.K mengimbau masyarakat agar bijak menggunakan media...

Kemenkes Drop 38 Ribu Dosis Vaksin ke Aceh, Masyarakat Diimbau Vaksinasi

BANDA ACEH - Kementerian Kesehatan drop lagi 38.300 dosis vaksin Sinovac mengisi stok vaksin...

Youtuber Sonupaii Terima Donasi Rp100 Juta untuk Bantu Pedagang Kecil Terdampak PPKM

MEDAN – Youtuber sukses asal Medan, Sumatera Utara, Sonupaii akrab disapa Mak Karbol, berhasil...

Besok, Nelayan Asal Sabang Dipulangkan ke Aceh

JAKARTA - Setelah menjalani masa karantina sepekan di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta, nelayan Aceh...

RTA Ajak Selamatkan Anak Aceh dari Kecanduan Game

BANDA ACEH – Organisasi santri Aceh, Rabithah Thaliban Aceh (RTA) mengajak masyarakat, terutama para...

Indigo Hackathon Festival; Ajang Bergengsi untuk Para Talent dan Geek Terbaik Indonesia

Banda Aceh, 30 Juli 2021. DILo Hackathon Festival pada tahun 2021 secara resmi berganti...