29.3 C
Banda Aceh
Selasa, April 20, 2021

Pak Bupati, Begini Kata Dewan Soal Penyelesaian Tapal Batas Plu Pakam-Blang Pante

BERITA DAERAH

LHOKSUKON – Anggota DPRK Aceh Utara, Jufri Sulaiman, mengatakan persoalan tapal batas Gampong Plu Pakam, Kecamatan Tanah Luas dengan Gampong Blang Pante, Kecamatan Paya Bakong, harus ditangani secara cepat, tepat dan serius. Dia meminta bupati segera memanggil kedua pihak untuk mencari penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

“Jangan sampai terjadi konflik berkepanjangan yang dapat menghambat proses administrasi pemerintahan di seluruh gampong dalam Kecamatan Tanah Luas. Apalagi seluruh geuchik sudah mengembalikan stempel. Tentunya persoalan ini butuh penyelesaian yang bijak,” kata Jufri Sulaiman dalam keterangannya kepada portalsatu.com, Kamis, 18 Maret 2021.

Baca juga: ‘Pemerintahan Desa di Tanah Luas Lumpuh, Korban Pertama Anggota DPRK’

Jufri Sulaiman menyebut persoalan tersebut menghangat kembali setelah pemasangan pilar tapal batas berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Gampong Blang Pante Kecamatan Paya Bakong dengan Gampong Plu Pakam Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, tanggal 8 Januari 2021. Seluruh keuchik/geuchik dalam Kecamatan Tanah Luas kemudian menggelar aksi pengembalian stempel sebagai bentuk penolakan terhadap Perbup tersebut.

Apakah Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 bisa dibatalkan sebagai resolusi dari konflik antardua gampong ini? “Kita kembali ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 250 menyebutkan bahwa (1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. (2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik; c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat; dan/atau
e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender,” tutur mantan Ketua KIP Aceh Utara periode 2013-2018 ini.

Menurut Jufri Sulaiman, dengan kejadian pengembalian stempel oleh geuchik dalam Kecamatan Tanah Luas pada 8 Maret lalu tentunya ini sudah mengganggu kerukunan antarmasyarakat di dua gampong dan mengganggu akses terhadap pelayanan publik di Kecamatan Tanah Luas.

“Untuk itu kita meminta eksekutif bergerak cepat menyelesaikan persoalan ini. Perihal ada desakan untuk mencabut Perbup Nomor 1 Tahun 2021 tentunya tidak bisa serta merta dilakukan, karena pencabutan Perkada (peraturan kepala daerah) atau Perbup itu hanya bisa dilakukan oleh Gubernur dan Menteri sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” kata politikus Partai Gerindra itu.

Anggota DPRK dari Dapil 4 (Sawang, Muara Batu dan Dewantara) ini menambahkan, mencuatnya persoalan tapal batas Plu Pakam dengan Blang Pante yang berakibat kepada pengembalian stempel geuchik dalam Kecamatan Tanah Luas harus menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk menata ulang tapal batas antarkecamatan. Pasalnya, persoalan tapal batas kerap menimbulkan konflik antarmasyarakat, dan menghambat pembangunan sehingga dibutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah.

Baca juga: Persoalan Perbup Tapal Batas Bikin Warga Bawa Surat Tanpa Stempel Keuchik ke Kantor Camat

Dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa, dijelaskan tujuan penetapan dan penegasan batas desa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

“Terkait persoalan Plu Pakam dan Blang Pante ini kita meminta bupati untuk segera mencari titik temu dengan memanggil kedua pihak untuk mencari penyelesaian sebagaimana perintah Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa. Di dalam pasal 18 Ban VI Penyelesaian perselisihan batas desa disebutkan bahwa perselisihan batas desa antardesa pada wilayah kecamatan yang berbeda dalam satu wilayah kabupaten/kota diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh bupati/walikota dituangkan dalam berita acara,” pungkas Jufri Sulaiman.[] (*)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

BERITA POPULER

Berita Rekomendasi

Terbaru

Perkemahan Penghafal Alquran di Masjid Agung Islamic Center Lhokseumawe Dibuka

LHOKSEUMAWE - Perkemahan Tahfidz Gerakan Pemuda Rihlah Shaum (PETA GPRS) ke-5 dan Daurah Ramadhan...

Pimpinan DPRK Surati Bupati, Kisruh Penetapan Komisioner Baitul Mal Gayo Lues Berakhir

BLANGKEJEREN - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Gayo Lues sudah melayangkan surat kepada...

Polisi Buru Tersangka Penganiayaan Ibu Rumah Tangga di Dewantara

ACEH UTARA - Polsek Dewantara, Aceh Utara, memburu pria berinisial D (24), diduga melakukan...

Ikamat Harap Dukungan Pemerintah Aceh

ISTANBUL - Pengurus Ikatan Masyarakat Aceh - Turki (Ikamat) menyampaikan apresiasi dan terima kasih...

Rintihan Putri Kamaliah, Putri Pahang dibalik Puing-Puing Kehilangan

Karya: Jamaluddin Peminat Sastra, Lhokseumawe. Perhiasan ini telah berdebu Rinduku takkan pernah lekang Apa yang telah terjadi Duhai Pemilik...

Rapat IPAL di Kantor Ombudsman Aceh, Ini Pandangan Mapesa

BANDA ACEH - Ombudsman RI Perwakilan Aceh melaksanakan rapat tentang Instalasi Pembuangan Air Limbah...

Kereta dan Kota Emas Firaun Ditemukan, Tongkat Nabi Musa Dicari

Heboh penemuan Kota Emas berusia 3.000 tahun yang digadang-gadang peninggalan kerjaan Firaun melengkapi penemuan...

Anggota Dewan Gayo Lues ‘Dinonaktifkan’, Ini Surat Ketua DPRK

BLANGKEJEREN - Masyarakat Kabupaten Gayo Lues yang hendak berurusan atau menjumpai Anggota Dewan Perwakilan...

Operasi Senyap Kopassus Jalan Kaki Ratusan Km saat Puasa di Rimba Kalimantan

Puasa Ramadhan adalah salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam. Selama...

Akhlak Calon Suami Antarkan Nadya Jadi Mualaf

Nadya Noviena, yang saat ini berusia 24 tahun, wanita yang baru saja memeluk Islam...

Bintang Borong Takjil Perpena, Bagikan kepada Abang Becak

SUBULUSSALAM - Lapak pedagang takjil menyediakan menu berbuka puasa milik  Persatuan Pemuda Penanggalan (Perpena)...

[Cerita Bersambung] KAPTEN LET PANDE: Episode 4

KAPTEN LET PANDE Episode 4 - Cerita Bersambung - Novel Serial Karya: Thayeb Loh Angen Setelah matahari...

Pemilik Tanah di Areal Waduk Keureuto Datangi BPN Aceh Utara Terkait Persoalan Ini

ACEH UTARA - Sejumlah pemilik tanah sah yang berada di Gampong Blang Pante, Kecamatan...

Perang Aceh-Portugis Dalam Lukisan Maestro Delsy Syamsumar

Memasuki ruang kontemporer Museum Aceh, Rabu, 14 April 2021 lalu, 28 lukisan dari para...

Putra Subulussalam ini Wakili Aceh jadi Anggota Paskibraka di Istana Negara

SUBULUSSALAM - Kota Subulussalam, patut berbangga hati, dua putra putri terbaik di Bumi Syekh...

Anak 8 Tahun Diculik di Prancis, Penyelamatannya Mirip Operasi Militer

Seorang anak perempuan delapan tahun asal Prancis diselamatkan di Swiss kemarin setelah lima hari...

2 Kasat dan 2 Kapolsek Diganti, Ini Kata Kapolres Gayo Lues

BLANGKEJEREN - Empat perwira di jajaran Polres Kabupaten Gayo Lues digantikan dengan yang baru...

Mengenal Struktur Tulang Belakang dan Fungsinya

Tulang belakang memiliki peran penting dalam menopang tubuh manusia. Dengan mengenali struktur tulang belakang,...

Kisah Putri Tanjung Jatuh Bangun Jalani Bisnis Sejak Usia 15 Tahun

Putri Indahsari Tanjung dikenal dengan Putri Tanjung, adalah anak pertama dari Chairul Tanjung. Menjadi...

Ratusan Petani Jagung Gayo Lues Sulit Tebus Pupuk Subsidi, Pemda Diminta Ambil Tindakan

BLANGKEJEREN - Petani jagung di Kabupaten Gayo Lues mengaku kesulitan menebus pupuk subsidi dari...