Plt Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Subulussalam, M. Ali Sakti didampingi kader Demokrat Busra menyerahkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Polres Subulussalam, Jumat, 19 Maret 2021. Foto. for. portalsatu.com

SUBULUSSALAM – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Subulussalam menyerahkan surat permohonan perlindungan hukum kepada polres setempat untuk mencegah tindakan inkonstitusional, seperti kongres luar biasa (KLB) terhadap partai politik tersebut.

Surat tersebut diantar langsung Plt Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Subulussalam, M. Ali Sakti didampingi kader Demokrat Busra diterima personel Sat Intelkam Polres Subulussalam, Jumat, 19 Maret 2021.

“Partai Demokrat Subulussalam menyerahkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Kapolres Subulussalam,” kata Plt Ketua DPC Partai Demokrat Kota Subulussalam, Drs. Salmaza, M.A.P melalui Sekretaris Partai Demokrat M. Ali Sakti kepada portalsatu.com Jumat malam.

Baca Juga: Demokrat Subulussalam Dukung Sikap Tegas AHY Pecat 7 Kader Terlibat Kudeta

“Surat tersebut memohon agar pihak kepolisian mencegah serta menghentikan jika ada kegiatan kelompok yang mengaku Demokrat hasil KLB ilegal dan inkonstitusional karena melanggar AD/ART Partai Demokrat yang sah,” sambung Ali Sakti.

Ia mengatakan pada surat tersebut DPC Partai Demokrat Subulussalam menguraikan alasan-alasan permohonan perlindungan hukum kepada pihak kepolisian. Demokrat Subulussalam menyampaikan enam poin pernyataan sebagai berikut:

Baca Juga: DPC Demokrat Subulussalam Tolak Moeldoko, Sebut KLB Deli Serdang Abal-abal

1. Bahwa kami solid dan setia kepada hasil kongres ke-V Partai Demokrat yang diselenggarakan pada 15 Maret 2020 di Jakarta, di mana Kementerian Hukum Dan HAM RI telah mengesahkan dalam Kepengurusan (No. M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020) dan AD/ART (No. M.HH.09-AH.11.01 Tahun 2020) serta telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara RI (No. 15 Tanggal 19 Februari 2021). Di mana Ketua Umum yang diakui oleh Negara adalah Agus Harimurti Yudhoyono.

2. Bahwa lambang Partai Demokrat (termasuk atributnya) telah didaftarkan dan diakui oleh Negara sesuai dengan Nomor Pendaftaran 000201281 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan HAM RI, Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual sejak 24 Oktober 2007, dan diperpanjang tanggal 3 Maret 2017, hingga 24 Oktober 2027. Pengesahan dimaksud menyatakan bahwa pemilik merk lambang Partai Demokrat tersebut adalah Partai Demokrat yang beralamat di jalan Proklamasi No.41 Menteng, Jakarta Pusat, 10320.

Baca Juga: Diterpa Isu Kudeta, Demokrat Subulussalam Tegaskan Solid Dukung AHY

3. Bahwa telah terjadi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat secara ilegal dan inkonstitusional pada tanggal 5 Maret 2021 yang bertempat di Sibolangit, Sumatera Utara dimana baik aspek penyelenggaraan, kepemilikan suara, penggunaan atribut, serta produk yang dihasilkan bertentangan dengan Surat Keputusan yang telah diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM RI Tentang Kepengurusan, AD/ART dan Lambang Partai, yang juga telah tercatat dalam Lembaran Negara (poin l dan 2):

4.  Bahwa patut diduga ada pihak-pihak yang secara ilegal mengatasnamakan Kepengurusan DPP PD, membentuk kepengurusan di daerah (DPD/DPC), menggunakan Lambang (atribut partai) serta membuka kantor yang mengatasnamakan Partai Demokrat.

5.  Untuk mengantispasi hal tersebut di atas, jika hal ini terjadi kami mohon Bapak Kapolres Subulussalam untuk memberikan perlindungan hukum kepada kami dengan tidak memberikan izin dan menindak secara tegas kepada pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena perbuatan tersebut adalah tindakan melawan hukum.

Baca Juga: Posting Dukung KLB Deli Serdang, Demokrat Subulussalam: Amigo Tak Lagi Kader Demokrat

6.  Bahwa penggunaan lambang Partai Demokrat secara illegal seperti tersebut di atas dapat dituntut secara hukum berdasarkan pasal 100 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merk dan indikasi geografis menerangkan bahwa “Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merk yang sama pada keseluruhannya dengan merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah)”.

Surat pengaduan dan perlindungan hukum bernomor 001/DPC.PD/SBS/III/2021 yang diteken Plt Ketua DPC PD Kota Subulussalam, Drs. Salmaza, M.A.P., dan Sekretaris DPC PD Kota Subulussalam, M. Ali Sakti menyampaikan tembusan ke Ketua Umum DPP PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Selanjutnya, tembusan diteruskan kepada Ketua Umum DPD PD Aceh, Ketua DPRK Subulussalam, Dandim 0118/Subulussalam, Kepala Kejaksaan Negeri Subulusalam, Ketua Pengadilan Negeri Subulusalam dan KIP Kota Subulussalam. []

Tinggalkan Balasan