BANDA ACEH – Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) pada dasarnya bervisi bisnis. Sehingga dibutuhkan administrator bervisi bisnis untuk mengelola BPKS.
“Dibangunnya BPKS bukan pelayanan umum. Lembaga itu dibangun untuk memajukan ekonomi Aceh. Namun yang muncul selama ini seperti Dinas PU. Bangunan fisik saja yang menjadi prioritas,” ujar Fathurrahman Anwar, dosen muda Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Kamis, 17 Januari 2019.
Fathurrahman mengaku tidak terlalu mengenal Sayid Fadhil, Kepala BPKS yang akhirnya dicopot dari jabatannya oleh Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS), 16 Januari 2019. Berdasarkan informasi beredar di media, kata Fathurrahman, terlihat Sayid Fadhil tidak punya pengalaman dalam mengelola proyek pemerintah dan pengembangan kawasan.
“Yang bersangkutan juga terkesan tidak begitu paham terkait mekanisme pengelolaan kepegawaian dan anggaran pemerintah. Ini yang selanjutnya membuat serapan anggaran jadi rendah,” kata Fathurrahman.
Menurut Fathurrahman, pergantian Kepala BPKS jika dilakukan sesuai prosedur berlaku maka itu menjadi langkah yang tepat. Untuk ke depan Pemerintah Aceh perlu menunjuk pimpinan BPKS yang memiliki visi jelas dalam pengembangan kawasan Sabang. Mengerti mekanisme anggaran pemerintah, punya pengalaman dalam mengelola proyek besar dan pembangunan kawasan, serta memiliki hubungan yang kuat dengan kementerian terkait di pusat.
“Yang jelas lembaga ini tidak boleh jadi alat akomodasi KKN penguasa. Agar profesional, carilah orang-orang yang berani dan mau mengubah haluan,” pungkas Fathurrahman.[]