LHOKSEUMAWE – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, menyoroti DPRK Lhokseumawe yang dinilai tidak menjalankan fungsinya secara maksimal saat pembahasan rancangan KUA-PPAS hingga ditetapkan Qanun tentang APBK dan hasil pelaksanaan APBK. Buktinya, kata Alfian, usulan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Lhokseumawe tentang dana insentif atau upah pungut Pajak Penerangan Jalan (PPJ) saban tahun ditampung dalam APBK yang kemudian dicairkan kepada sejumlah pejabat dan staf.Padahal, kata Alfian, PT PLN menyetor PPJ langsung ke Rekening Kas Daerah Pemko Lhokseumawe, tanpa perlu dipungut oleh BPKD. Pemberian upah pungut PPJ kepada sejumlah pejabat...