Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menyatakan akan mengirim lebih dari 5.200 pasukan untuk mengamankan wilayah perbatasan dengan Meksiko. Trump menyatakan keputusan itu sebagai bagian kebijakannya untuk membendung arus pendatang gelap, menjelang pemilihan jangka menengah pada 6 November mendatang.
Kepala Komando Utara AS, Jenderal Terrence O'Shaughnessy, mengatakan 800 pasukan AS dalam perjalanan ke wilayah perbatasan di Negara Bagian Texas. Sedangkan pasukan lain dengan jumlah yang lebih banyak sedang menuju ke perbatasan di California dan Arizona.
“Presiden telah menegaskan bahwa keamanan perbatasan adalah keamanan nasional,” kata dia, sebagaimana dilansir Reuters.
Dia menekankan pasukan itu tidak akan mengawasi perbatasan, tetapi mereka akan memberikan bantuan seperti membangun tenda dan penghalang, serta menerbangkan personel bea cukai AS ke lokasi perbatasan.
Pada Senin (29/10), Trump menulis cuitan di Twitter kalau dia sudah menyiagakan pasukan untuk menghadapi imigran gelap di perbatasan. “Silakan kembali, anda tidak akan diterima di AS kecuali anda menjalankan proses hukum. Ini adalah invasi negara kita dan militer akan menunggumu!” tulis Trump.
Dalam beberapa tahun terakhir, Trump sering mengerahkan pasukan Garda Nasional untuk bertugas di perbatasan. Sejak permintaan Trump pada April lalu, sebanyak 2.100 pasukan Garda Nasional AS ditempatkan di perbatasan.
Komisaris Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP), Kevin McAleenan mengatakan sekitar 3.500 imigran menyusup melalui Meksiko selatan menggunakan kendaraan karavan.
Selama tiga pekan terakhir, petugas perbatasan menangkap hampir 1.900 orang per hari yang melintasi perbatasan secara ilegal. Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak dan keluarga.
“Kami sudah menghadapi keamanan perbatasan dan krisis kemanusiaan di perbatasan barat daya kami,” kata dia.
Sebagian imigran telah kembali ke rumah mereka karena kesulitan untuk menyeberang, beberapa orang lain bergabung ke Meksiko selatan.
Trump tetap berkeras pada kebijakan menangkal arus imigran gelap. Hal ini dilakukan sebagai bagian janji kampanye dalam pemilihan presiden AS pada 2016 lalu.
Menurut survei dari Pew Research Center yang dilakukan pada awal Oktober, sebanyak 75 persen pemilih Partai Republik mengatakan imigran ilegal merupakan masalah yang sangat besar, dibandingkan dengan 19 persen pemilih Partai Demokrat.
Meskipun banyak para pendukung Trump di Kongres memujinya dengan keputusan mengerahkan pasukan ke perbatasan, tetapi kelompok pengawas hak asasi manusia ACLU menentangnya.
“Presiden Trump telah memilih jalur yang tepat sebelum pemilihan nanti untuk memaksa militer memasuki agenda anti-imigrannya dari rasa rakut dan perpecahan,” kata Shaw Drake, penasihat kebijakan untuk ACLU di El Paso, Texas.
[]Sumber: cnnindonesia.com