LHOKSEUMAWE – Demonstrasi seratusan mahasiswa dalam “Aksi Bela Rakyat 121” di halaman gedung DPRK Aceh Utara, di Lhokseumawe, diwarnai aksi pembakaran ban bekas, Kamis, 12 Januari 2017.

Mahasiswa menuntut Ketua DPRK Aceh Utara untuk menjumpai mereka dan mendengarkan aspirasi yang akan disampaikan terkait tuntutan rakyat terhadap Presiden Jokowi.

“Kami meminta agar ketua dewan keluar menjumpai kami,” kata Muhammad Ali, salah seorang orator.

Sejumlah anggota DPRK di antaranya, Fauzi alias Cempala, T. Bakhtiar, dan Saifannur keluar dari gedung itu untuk menjumpai para demonstran.  Namun, mahasiswa menolak jika hanya anggota dewan yang menjumpai mereka.

“Jika ketua dewan tidak muncul, maka kami akan duduki kantor dewan,” teriak para mahasiswa.

Amatan portalsatu.com, beberapa menit setelah berorasi, para mahasiswa membentuk lingkaran yang di tengahnya kemudian dibakar ban bekas.

Personil polisi yang mengamankan aksi tersebut lantas mencoba menertibkan sehingga terjadi dorong-mendorong antara mahasiswa dan polisi.

Diberitakan sebelumnya, “Aksi Bela Rakyat” itu berdasarkan seruan dari Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia, Bagus Tito Wibisono. “Saya menyerukan kepada seluruh mahasiswa Indonesia, turunlah ke jalan! Ramaikan jalanan dan buatlah parlemen jalanan! Jika hari ini parlemen sesungguhnya lemah dalam memanggul amanah,” seru Wibisono pada situs resmi BEM se-Indonesia.

“Rezim kali ini seakan main-main, memerintah negara yang kualitasnya bukan main sehingga harga diri bangsa serta kesejahteraan rakyat jauh dari kata bahagia,” ujar Wibisono.

Koordinator BEM se-Jabodetabek dan Banten, Fitri Azmi menyebutkan, lima tuntutan yang disampaikan dalam “Aksi Bela Rakyat” adalah menolak PP Nomor 60 Tahun 2016 dan menuntut Presiden Jokowi untuk mencabut PP tersebut. Tuntutan kedua, menuntut Presiden Jokowi membuat kebijakan yang prorakyat.

Dia menambahkan, tuntutan ketiga mengecam keras pemerintah dan jajarannya yang saling cuci tangan dengan kebijakan yang dibuatnya. Tuntutan keempat, kata dia, menuntut pemerintah agar transparan setiap menentukan kebijakan.

Terakhir, lanjutnya, menolak kenaikan tarif listrik golongan 900VA dan mendesak dikembalikannya subsidi untuk tarif listrik golongan 900VA. Menurutnya, aksi ini digelar sebagai bentuk akumulasi kekecewaan mahasiswa atas kesulitan yang dihadapi masyarakat sebagai dampak dari kenaikan berbagai macam bahan kebutuhan pokok. (Baca: Rezim Jokowi Semakin Meresahkan, Mahasiswa Kembali Turun ke Jalan)[] (*sar)