BANDA ACEH – Penguatan kebijakan kesehatan dan kerja sama lintas sektor mengantarkan Pemerintah Kota Banda Aceh meraih ADINKES Award 2026. Penghargaan tingkat nasional tersebut diberikan atas komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan, terutama untuk pencegahan dan pengendalian AIDS, tuberkulosis (TBC), dan malaria.
Penghargaan itu diterima Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam acara di Harris Convention Hall, Bandung, Jawa Barat, Selasa, 3 November 2026. Kepala Dinas Kesehatan Banda Aceh Wahyudi turut mendampingi dalam kegiatan tersebut.
Pengakuan dari Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES) ini berkaitan dengan upaya pemerintah kota mengintegrasikan program pencegahan dan pengendalian AIDS, tuberkulosis, dan malaria (P2ATM) ke dalam perencanaan serta penganggaran daerah. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat penanganan penyakit menular melalui dukungan kebijakan dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.
Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan, penghargaan tersebut bukan menjadi alasan untuk berpuas diri. Sebaliknya, capaian itu harus menjadi dorongan bagi pemerintah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan memperluas kerja sama dalam menangani persoalan kesehatan masyarakat.
Menurut Illiza, pengendalian AIDS, TBC, dan malaria memerlukan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah daerah, tenaga kesehatan, mitra pembangunan, hingga masyarakat harus memiliki peran yang saling mendukung agar upaya pencegahan dan penanganan dapat berjalan efektif.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Upaya pencegahan dan pengendalian AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria membutuhkan kerja sama seluruh sektor, sehingga kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, mitra, dan masyarakat harus terus diperkuat,” kata Illiza.
Ia menilai, pembangunan sektor kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan fasilitas pelayanan medis. Penguatan program juga harus didukung kebijakan yang konsisten, koordinasi antarlembaga, serta kesadaran masyarakat untuk melakukan pencegahan dan memanfaatkan layanan kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Banda Aceh Wahyudi menjelaskan, pengembangan program P2ATM di daerah tersebut mendapat pendampingan ADINKES melalui ADINKES Aceh sejak 2022. Kerja sama itu berperan dalam mendukung penguatan pelaksanaan program sekaligus meningkatkan koordinasi berbagai pihak yang terlibat.
Wahyudi mengatakan, pendampingan tersebut direncanakan tetap berlanjut pada 2027. Pemerintah kota berharap kesinambungan kolaborasi dapat memperkuat kapasitas daerah dalam menjalankan program secara lebih terintegrasi.
“Pendampingan ADINKES melalui ADINKES Aceh telah memberikan dukungan dalam penguatan pelaksanaan program P2ATM di Kota Banda Aceh. Kolaborasi ini tidak hanya berhenti sampai saat ini, tetapi juga direncanakan terus berlanjut pada tahun 2027. Kami berharap sinergi ini semakin memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria secara terintegrasi dan berkelanjutan,” ujarnya.
Keberlanjutan pendampingan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, kapasitas pelaksana program, serta integrasi kebijakan kesehatan di tingkat daerah. Hal ini penting karena penanganan penyakit menular membutuhkan upaya yang konsisten, mulai dari pencegahan, deteksi, pengobatan, hingga pemantauan pasien.
Pencapaian tersebut sekaligus sejalan dengan visi Banda Aceh Kota Kolaborasi dan misi pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar, khususnya bidang kesehatan.
Pemko Banda Aceh menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat sistem kesehatan daerah. Tantangan selanjutnya adalah memastikan komitmen dan penghargaan tersebut tercermin dalam peningkatan akses pelayanan, kualitas penanganan penyakit, serta perlindungan kesehatan yang semakin dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, ADINKES Award 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai pengakuan atas kinerja pemerintah daerah, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat langkah nyata menuju pelayanan kesehatan yang merata dan berkelanjutan. [adv]
