LHOKSUKON – Ketua Komisi D DPRK Aceh Utara, Mawardi alias Tgk. Adek, berharap masyarakat bersabar atas musibah banjir yang terjadi saat ini. Sebagai anggota dewan, ia terus berupaya memperjuangkan kepada pemerintah untuk mencarikan solusi dan secepatnya menangani persoalan tanggul Sungai (Krueng) Peutoe yang kondisinya sangat memprihatinkan.
“Saya sudah berkomunikasi dengan dinas terkait, seperti Dinas PUPR, namun terkendala dengan anggaran. Saya telah menghubungi Kepala Dinas Keuangan, beliau sedang rapat jadi belum ada sebuah solusi. Saya juga sudah menghubungi kepala daerah, bagaimana supaya ada sebuah penanganan konkret. Apabila banjir surut segera ditangani supaya tidak terulang lagi,” ujar Tgk. Adek saat ditemui portalsatu.com di lokasi banjir dan pemblokiran jalan Gampong Kumbang KM VII, Lhoksukon, Rabu, 26 September 2018.
Terkait pemblokiran jalan yang dilakukan warga, Tgk. Adek melihat itu suatu hal yang sangat lumrah. Menurutnya, kawasan Lhoksukon memang menjadi langganan banjir, tapi masyarakat mengharapkan harus ada sebuah solusi. Artinya, ada penanganan-penanganan secara darurat, jangan hanya janji-janji.
Saat ini Tgk. Adek mengaku sedang menunggu jawaban dari Kadis Keuangan (Badan Pengelolaan Keuangan) Aceh Utara. “Kita minta ada anggaran darurat untuk penanganan ini. Karena jika dihitung-hitung, perbaikan tanggul jebol di Gampong Kumbang itu hanya memakan biaya Rp30 jutaan. Di sini kita punya alat dari pemerintah, jadi gampang, tinggal kebijakan saja sebenarnya. Tapi jika melihat titik-titik tanggul yang lain, maka anggarannya tidak akan cukup. Karena ada beberapa titik tanggul memang rendah dan hampir meluap. Jika debit airnya naik kemungkinan besar akan banyak titik tanggul yang dilewati air,” ungkap Tgk. Adek.
Tgk. Adek menyebutkan, selama empat tahun dirinya menjabat sebagai dewan, hampir setiap tahunnya terjadi banjir di kawasan itu. Dia mengaku selama ini dirinya selalu menyampaikan kepada pemerintah bahwa di Lhoksukon, jalan lintas menuju Cot Girek, tanggul Krueng Peutoe, itu memang kondisinya sangat memprihatinkan.
“Ini terjadi karena tanggulnya tidak permanen, sehingga mengakibatkan air sungai sering meluap dan terjadi banjir. Jika melihat kondisi geografis di daerah kita, di sisi kanan pemukiman warga ada tanggul sungai, sedangkan di sisi kiri ada tanggul irigasi. Jadi begitu sungai meluap, airnya ditampung irigasi. Jadilah masyarakat berdiam dan berdomisili di antara dua tanggul, sehingga saat air masuk akan berdampak banjir yang lama. Seperti kolam, begitu kira-kira. Solusi banjir di sini hanyalah tanggul permanen,” tutur Tgk. Adek.
Selama ini, Tgk. Adek mengaku telah membahas persoalan ini dengan Dinas PUPR. Namun menurut pihak dinas, kondisi tanggul itu tidak ditangani dengan APBK, karena akan “sia-sia” jika hanya memakai anggaran Rp5 miliar. Pihak dinas mengatakan, mereka sudah berupaya melobi ke provinsi (APBA) dan pusat (APBN), bahkan diakui proposalnya telah masuk ke Kementerian PUPR.
“Jadi masalah solusi, inilah. Saya juga sudah beberapa kali turun ke Dirjen PUPR bidang pengairan, bidang SDA untuk mempertanyakan hal ini. Namun ini terkendala dengan nomenklatur, artinya kewenangan pembangunan untuk Krueng Peutoe itu ada di APBA. Itu yang jadi permasalahannya, sementara yang mengusulkan kabupaten. Seandainya tingkat provinsi yang mengusulkan, mungkin akan ada penanganan secara komprehensif,” kata Tgk. Adek.
Tgk. Adek berharap masyarakat bersabar dengan kondisi saat ini. Dewan bersama pemerintah dan semua stakeholders terkait sedang mencari solusinya. “Soalnya ini bukan anggaran yang sedikit karena ada beberapa kilometer yang kondisi tanggulnya sangat memprihatinkan. Kita berharap kepada pemerintah baik dari APBK, APBA dan APBN dapat mencari solusi secepat mungkin. Ini harus ada penanganan, apalagi ini daerah ibukota sangat terancam. Ditambah lagi penebangan kayu di hutan, di atas, semakin hari semakin dirambah hutan, sehingga kawasan kita menjadi daerah yang sangat rawan akan banjir,” ujarnya.[]