LHOKSEUMAWE – Sekretaris Jenderal Badan Universitas Mahasiswa Universitas Malikussaleh (Sekjen BEM Unimal), Zulfikar, mengatakan Aceh ke depan membutuhkan sosok pemimpin yang ideal. Yakni, pemimpin dengan visi dan misi yang jelas serta memiliki komitmen kuat untuk menyejahterakan rakyat Aceh.
“Kami ingin perubahan yang nyata, bukan janji-janji kosong. Kami ingin pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Aceh dan keadilan yang harus diberikan,” tegas Zulfikar dalam keterangan tertulis, Sabtu, 27 Juli 2024.
Zulfikar berharap hasil Pilkada 2024 akan terpilih pemimpin Aceh yang berkomitmen memajukan provinsi ini dengan pendekatan inovatif dan inklusif.
“Prioritas utama adalah membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi keberlanjutan, memperkuat sistem pendidikan untuk menciptakan generasi yang terampil dan berdaya saing, serta memberdayakan masyarakat lokal,” ujarnya.
Zulfikar menekankan agar pemimpin Aceh ke depan lebih memerhatikan permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat, pemerintahan maupun sektor swasta. “Untuk mewujudkan Aceh sejahtera dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ucapnya
Dia melihat berbagai permasalahan yang terjadi selama ini di Aceh tidak terlepas dari peranan birokrasi. “Di mana dalam penetapan (kebijakan) lebih banyak muatan politik daripada profesional sesuai dengan bidang masing-masing,” ungkapnya.
“Kegagalan dalam berbagai kebijakan dan program bukan diakibatkan pandemi, namun lemah pada kemimpinan Gubernur Aceh saat ini. Banyak permasalahan yang belum terselesaikan secara maksimal terkait pengangguran dan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, ketergantungan pada dana Otonomi Khusus (Otsus), dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini menjadi salah satu penyebab terjadi kemunduran Aceh saat ini,” tambah Zulfikar.
Oleh karena itu, Zulfikar berharap ke depan Aceh memiliki pemimpin yang lebih membuka mata terhadap permasalahan-permasalahan terjadi selama ini dan mampu menyelesaikan dengan baik.
“Pemimpin Aceh ke depan harus berani dalam menegakan reformasi kepemimpinan Aceh. Harapan saya adalah kepemimpinan yang bersih dari korupsi dan nepotisme dengan sistem penggajian yang adil dan berbasis kinerja. Juga ada pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh,” tuturnya.[](ril)
