BANDA ACEH – Wakil Ketua Komisi I DPR Aceh, Azhari alias Cage, mengaku dirinya yang mengusulkan syarat dukungan untuk calon independen (perseorangan) harus menggunakan materai. Dia juga mengusulkan dukungan tersebut membubuhkan stempel geuchik serta ditempel di kantor desa atau meunasah.
“Itu adalah ide saya, saya yang ngotot mengusulkannya,” ujar Cage saat tampil sebagai pembicara pada diskusi publik “Menyoal Persyaratan Jalur Perseorangan Dalam Draf Qanun Pilkada, di 3 in 1 Coffee, Lampineung, Banda Aceh, Selasa, 19 April 2016.
Menurutnya, ide tersebut muncul untuk meminimalisir kecurangan. Sebab, kata dia, tidak ada yang bisa menjamin KTP itu asli atau palsu.
Bukan ingin memberatkan, apabila ini tidak boleh, maka gimana solusi lainnya, kata Cage mewakili Banleg DPRA.
Selain itu, Cage juga menyebutkan, soal penerimaan dukungan KTP yang dilakukan oleh Gubernur Aceh, Zaini Abdullah adalah tindakan yang salah. Pasalnya hal tersebut dilakukan di rumah jabatan, bukan di rumah pribadi.
Usulan ini juga dikarenakan saya tidak ingin seperti Gubernur Aceh Zaini Abdullah menerima KTP di pendopo. Itu sebenarnya tidak boleh karena di rumah jabatan. Karena itupun uang negara yang diberikan kepada tamu undangan, ujarnya.
Namun, kata dia, yang sedang dibahas di DPRA saat ini masih berupa draf revisi Qanun Pilkada atau belum final. Ia menegaskan, hal tersebut masih berupa bahan/materi rapat dan pihaknya juga akan membuka ruang yang besar untuk mendengarkan pendapat.[](bna)
