BANDA ACEH – Kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak cukup diukur dari keberadaan gedung dan fasilitas medis. Ketersediaan tenaga kesehatan, kelayakan peralatan, hingga pemenuhan standar penyelenggaraan juga menjadi bagian penting yang harus dipastikan.
Atas dasar itu, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh melakukan pemeriksaan langsung terhadap penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Cempaka Lima pada Kamis, 22 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari proses verifikasi untuk menilai kesesuaian rumah sakit dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pemeriksaan dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan sejumlah instansi terkait. Di antaranya Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Dinas Kesehatan Aceh, Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh, serta Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh.
Tim meninjau sejumlah komponen yang menjadi persyaratan penyelenggaraan rumah sakit. Pemeriksaan meliputi kondisi sarana dan prasarana, ketersediaan sumber daya manusia kesehatan, kelengkapan peralatan medis, serta kesiapan fasilitas dalam menunjang pelayanan kesehatan.
Aspek administratif dan teknis turut menjadi perhatian. Verifikasi tersebut diperlukan untuk melihat sejauh mana persyaratan yang diwajibkan telah dipenuhi, sekaligus mengidentifikasi bagian yang masih membutuhkan pembenahan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Wahyudi, mengatakan pemeriksaan lapangan memiliki peran penting dalam memastikan rumah sakit menjalankan pelayanan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Menurut dia, hasil pemeriksaan tidak semata-mata menjadi bahan penilaian, tetapi juga menjadi dasar pemberian masukan kepada pihak rumah sakit agar kekurangan yang ditemukan dapat ditindaklanjuti.
“Melalui visitasi ini, kami ingin memastikan bahwa setiap persyaratan penyelenggaraan pelayanan rumah sakit telah dipenuhi sesuai dengan regulasi. Hasil verifikasi di lapangan menjadi dasar untuk memberikan masukan dan rekomendasi perbaikan apabila masih terdapat aspek yang perlu disesuaikan, sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dapat terselenggara secara aman, bermutu, dan sesuai standar,” ujar Wahyudi.
Ia menjelaskan, keterlibatan berbagai instansi dalam kegiatan tersebut diperlukan untuk memastikan setiap komponen diperiksa berdasarkan kewenangan masing-masing. Dengan pendekatan lintas sektor, proses verifikasi diharapkan dapat mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan persyaratan perizinan operasional rumah sakit.
Seluruh hasil pemeriksaan selanjutnya dihimpun dalam dokumen penilaian yang memuat kesesuaian persyaratan, catatan lapangan, serta hal-hal yang memerlukan tindak lanjut. Dokumen tersebut akan menjadi bahan bagi Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh untuk menyusun surat rekomendasi sesuai hasil verifikasi dan kewenangannya.
Rekomendasi itu merupakan bagian dari rangkaian pemenuhan persyaratan dalam proses penerbitan perizinan operasional rumah sakit.
Bagi pemerintah daerah, pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu instrumen untuk menjaga mutu layanan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang memenuhi standar. Karena itu, pembinaan dan evaluasi tidak berhenti pada pemenuhan dokumen perizinan, tetapi juga perlu diarahkan pada kesiapan fasilitas dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien.
Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh menyatakan akan terus memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong fasilitas kesehatan memenuhi ketentuan yang berlaku serta meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. [adv]
