MANILA – Presiden Rodrigo Duterte pada Sabtu mengutuk kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) karena menyatakan kritik keras soal perang anti-narkoba yang dijalankannya, namun seakan tak memedulikan permohonan sedih dari Muslim Rohingya di Myanmar.
Presiden Duterte juga menekankan bahwa Aung San Suu Kyi, penerima Nobel Perdamaian, gagal menyelesaikan krisis Rohingya, yang mengakibatkan ratusan warga minoritas ini tewas.
Lihat apa yang terjadi di Burma. Dia [Aung San Suu Kyi] adalah pemenang Nobel, ujar Duterte dalam upacara penutupan Bussiness Conference di Cagayan de Oro City, Filipina, seperti dikutip oleh Inquirer online.
Duterte berkata, meski saat ini sedang menjadi pusat perhatian dunia, kelompok pembela HAM belum melontarkan kritik mereka kepada Suu Kyi atas kegagalannya menyelesaikan krisis di Myanmar, di mana Muslim Rohingya dibunuh secara brutal.
Meski, berlawanan dengan pernyataan Duterte, Human Rights Watch (HRW) telah menyatakan sikap soal krisis Rohingya dan meminta PBB untuk mengadakan rapat darurat.
HRW juga ingin PBB memberi peringatan kepada Myanmar akan kemungkinan penjatuhan sanksi kecuali mereka berhenti melakukan kebrutalan kepada komunitas Rohingya.
Duterte menambahkan dalam pidatonya, hanya Beijing dan Moskow yang menghormati keputusan dalam negeri Filipina soal perang melawan narkoba dan tidak mengkritik kebijakannya menghabisi pelaku kejahatan narkoba di Manila.
HRW, dalam pernyataan pers di hari Sabtu, meminta PBB melakukan penyelidikan terhadap perang narkoba Duterte, terkait dengan tewasnya seorang remaja di tangan polisi baru-baru ini. Eksekusi ekstra-yudisial oleh kepolisian Filipina terhadap dua remaja dalam jangka waktu tiga hari, menunjukkan betapa pentingnya teguran PBB kepada Presiden Duterte dan program perang melawan narkoba yang kini disalahgunakan.
Di saat yang sama, beberapa lusin anak berusia di bawah 18 tahun tewas dalam operasi polisi yang berkaitan dengan narkoba sejak Juni 2016, keadaan ini menandakan bahwa Kepolisian Filipina (PNP) sengaja menargetkan kedua anak tersebut, tulis HRW seperti dikutip oleh GMA News.
Penolakan Duterte akan hukum menjadikan masyarakat Filipina korban potensial perang narkoba, tak peduli berapa umur mereka, kata pernyataan itu.[]Sumber:aa.com.tr/id