SEKELOMPOK massa yang mengaku mantan kombatan kemarin menggelar aksi unjuk rasa ke kantor Bupati Aceh Timur. Mereka mengritik adanya penarikan fee dalam pengerjaan proyek di wilayah itu. Tak lama kemudian muncul demo tandingan di lokasi yang sama. Bila yang pertama mengritik, sebaliknya demo tandingan ini malah mendukung pemerintah. Kelompok kedua juga membantah adanya penarikan fee.
Demonstrasi atau unjuk rasa adalah hak demokrasi setiap orang. Tapi demonstrasi model begini agak jarang terjadi. Biasanya, kalaupun ada demo tandingan tentu ada jeda waktu.
Karena demo ini terkait dengan penyelenggaraan pemerintah, maka seharusnya disikapi oleh pemerintah setempat dengan bijak. Mendorong terjadinya demo tandingan apakah akan menyelesaikan masalah? Apalagi Ketua DPRK setempat juga hadir di antara massa pendukung pemerintah.
Ini pola menyelesaikan masalah yang memprihatinkan. Tersirat pemerintah setempat alergi kritik sehingga perlu menangkisnya dengan membangun opini berbeda. Harusnya legislatif dalam hal ini Ketua DPRK berada di tengah. Memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkan keterangan mereka.
Meski tidak kasat mata, manajemen fee dalam pengaturan rekanan pemerintah merupakan hal yang tak terbantahkan. Atau mungkin pemerintah kabupaten Aceh Timur sangat bersih sehingga tudingan itu sama sekali tidak benar. Pemerintah harus sadar, publik mana yang percaya bahwa mendapat proyek pemerintah tanpa setoran fee?
Walaupun secara aturan hal ini dilarang dengan tegas. Tapi hukum mungkin sulit membuktikan. Yang pasti ini bukan cerita dongeng. Di manapun di negeri ini anggaran dijadikan sebagai bajakan. Publik mungkin cukup memaklumi dari sinilah sumber cost politik berasal. Memenangkan pilkada tidak cukup dengan ie babah puteh. Menjaga konstituen juga perlu biaya. Rasanya juga mustahil rela mengabdi tanpa pamrih.
Apa yang terjadi di Aceh Timur kemarin hanya puncak gunung es. Lucunya lagi masih ada pihak-pihak yang mencoba menutupinya. Beranikah pemimpin pemerintahan di sana membuktikan bahwa kutipan itu benar-benar tidak ada?
Kembali ke soal demo berbalas demo. Para pengunjuk rasa jelas memerlukan penjelasan. Gejolak seperti itu gejala umum yang muncul karena ketidakpuasan yang meluas. Apapun bentuk ketidakpuasannya, lazimnya bersebab han sabe weuek tumpok.
Pemerintah setempat harusnya berkaca, introspeksi terhadap kinerjanya. Bukan malah mengadakan demo tandingan. Harusnya pemerintah membuka kembali RPJM. Ini bisa menjadi tolak ukur antara kenyataan setelah tiga tahun menjabat dengan isi di dokumen itu.
Demo terhadap pemerintah harusnya dilihat sebagai bentuk ketidakpuasan. Bukan hanya masalah kutipan haram. Untuk Aceh Timur, barangkali kita bisa lihat dalam kasus Gambit dan Din Minimi. Kenapa pemerintah Aceh Timur diam saja ketika warganya memberontak dan angkat senjata. Sepanjang yang kita ketahui tidak ada langkah apapun yang dilakukan pemerintah di sana.
Bahkan sepotong statement pun tidak pernah terlontarkan. Entah apa yang mereka pikirkan ketika TNI datang membantu warga di sana. Berdialog dengan pelaku walaupun prajuritnya telah menjadi korban.
Pemerintah yang hebat bukan ditunjukkan pada hal-hal yang sumir. Mereka akan dianggap hebat jika sukses membangun. Sukses memuaskan rakyatnya sehingga rakyat mereasa pemerintah selalu hadir dalam kehidupan mereka. Bukan justru membangun opini semu.
Siapapun pendemo yang mengritik pemerintah harus dianggap sebagai treatment. Upaya untuk mengingatkan pemerintah. Menegur hal-hal yang mungkin telah membuat alpa. Aparatur pemerintah bukanlah manusia yang sempurna sehingga tak boleh dikritik. Apalagi didemo.
Mengarahkan massa pendukung untuk membuat demo balasan hanya akan membuang energi. Sama sekali tidak bermanfaat bagi rakyat kecuali hanya untuk memuaskan pemimpin. Perilaku pimpinan antikritik menyebabkan bermunculannya kaum oprtunis dan penjilat di sekeliling penguasa. Dan ini akan membuat pemerintah semakin tidak sehat.
Persoalan ketidakpuasan rakyat pada pemimpin di Aceh hampir menyeluruh. Apalagi jika para pemimpin tidak punya kemampuan leadership. Terpilih karena faktor romantisme masa lalu semata. Terpilih karena diusung oleh partai yang sedang digandrungi rakyat. Karena itu semua pemimpin pemerintahan saat ini harus kembali ke khittah awal. Khittah perjuangan yang sekarang diwujudkan melalui partai.
Kinerja baik mereka otomatis akan berimbas ke partai. Begitu juga sebaliknya. Karenanya jangan sampai akibat ulah pemimpin yang tidak berpihak pada rakyat justru akan merugikan perjuangan. Terlalu besar pertaruhannya jika rakyat tidak lagi mempercayai partai ini ke depan. Jadi pikiran mereka pun harus berubah. Jangan terus dipeubloh lam rhub oleh para oportunis di lingkarannya.[]