BANDA ACEH – Direktur Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) Munzami Hs., mengatakan, parahnya angka kemiskinan di beberapa daerah di Aceh ikut berdampak terhadap tingkat kemiskinan provinsi ini yang masih berada di angka 17,08 persen pada tahun 2015.
Secara keseluruhan, upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi melalui alokasi APBA. Namun pemerintah kab/kota juga ikut bertanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan daerahnya, melalui alokasi APBK masing-masing daerah terhadap upaya pengentasan kemiskinan, kata Munzami melalui siaran pers diterima portalsatu.com, Sabtu, 5 November 2016.
Munzami menyebut tata kelola dana Otsus juga perlu dievaluasi, baik dalam APBA maupun APBK. Sebab, sesuai Qanun Nomor 2 tahun 2013, pengelolaan dana Otsus Aceh 60 persen dikelola provinsi dan 40 persen dikelola pemerintah kab/kota.
Kita berharap semoga publikasi kondisi kemiskinan ini dapat menjadi referensi seluruh stakeholder di Aceh. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan tata kelola anggaran, sehingga berorientasi pada penurunan angka kemiskinan baik provinsi maupun kab/kota, ujar Munzami.
Diberitakan sebelumnya, hasil analisa IDeAS dari Data dan Informasi Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2015 diterbitkan BPS menunjukkan, tingkat kemiskinan di Gayo Lues tahun 2015 tertinggi di Aceh dan Banda Aceh terendah.
Dari 23 kab/kota di Aceh, Gayo Lues menempati urutan pertama kabupaten termiskin di Aceh, yaitu 21,95 persen. Selanjutnya, Aceh Singkil (21,72), Bener Meriah (21,55), Aceh Barat (21,46) dan Pidie Jaya (21,40), kata Manager Riset IDeAS Khairul Riza Zainal.[] (Baca: Hasil Analisa IDeAS, Inilah 10 Kabupaten-Kota Termiskin di Aceh)[](idg)
