LHOKSUKON Anggota DPRK Aceh Utara T. Bakhtiar meninjau sejumlah infrastruktur publik yang dilaporkan sudah lama rusak di Kecamatan Baktya Barat. Di antaranya, jembatan darurat di Gampong Singgah Mata dan Matang Raya Blang Sialet.
Dua jembatan darurat ini berada di lintasan jalan induk. Cukup banyak penduduk di kawasan ini yang setiap hari melintasi jembatan yang kondisinya sangat memprihatinkan, ujar Bakhtiar kepada portalsatu.com lewat telpon seluler, Rabu, 17 Februari 2016, sekitar pukul 12.15 WIB.
Bakhtiar yang mengaku sedang berada di lokasi jembatan darurat Singgah Mata tiba-tiba naik darah. Dengan suara melengking, Ketua Fraksi Nasdem DPRK ini mengatakan, Saket utak ta kalon tutue nyoe. Ka cukop treb lage nyoe, tapi hana dipeugot le pemerintah (sakit otak kita lihat jembatan ini. Sudah cukup lama rusak, tapi tidak diperbaiki oleh pemerintah).
Menurut Bakhtiar, jembatan darurat di Gampong Singgah Mata berlantai kayu dan ditopang pohon kelapa. Sedangkan jembatan di kawasan Gampong Matang Raya Blang Sialet, kata dia, sebagian lantainya berupa pohon kelapa. Ada pula lubang besar menganga di bagian tengah jembatan tersebut.
Setiap kali diterjang banjir, sebagian lantai jembatan ini ambruk, ini masih terlihat bekas banjir, tersisa enceng gondok, kata anggota DPRK dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lima Aceh Utara ini.
Bakhtiar menyebut pemerintah melalui dinas terkait tidak mengusulkan anggaran untuk rehabilitasi kedua jembatan darurat tersebut dalam APBK 2016. Itu sebabnya, ia turun ke lokasi itu untuk melihat kondisi terakhir sekaligus mendengarkan masukan masyarakat agar dapat diusulkan anggaran dalam Rancangan APBK Perubahan (RAPBK-P) 2016 atau RABPK 2017.
Ka lagee nyoe kondisi di lapangam peu geu eh lom pemerintah Aceh Utara. Hana galak teuh le, wate ta deungo musrenbang nyoe musrenbang jeh, tapi kepentingan rakyat hana dipeutamong (sudah seperti ini kondisi di lapangan mengapa pemerintah Aceh Utara masih tidur. Tidak suka lagi kita lihat, kita dengar ada musrenbang, tapi kepentingan rakyat tidak dimasukkan dalam APBK), ujar Bakhtiar.
Itu sebabnya, kata Bakhtiar, untuk program/kegiatan pembangunan yang akan diusulkan dalam RAPBK 2017, dewan akan mengajak pihak dinas terkait turun langsung ke lapangan dan bertemu masyarakat setempat. Tidak bisa lagi seperti selama ini, usulan program dari belakang meja. Ke depan usulan program harus berdasarkan kepentingan masyarakat, katanya.[] (idg)
