MEULABOH – Jubir FPI Aceh Barat, Dedi Arona, menanggapi dan menilai pernyataan sanggahan yang disampaikan oleh Relation Manager PT Mifa Azizon Nurza sangat janggal di mana Azizon menyebutkan bahwa itu hanya persoalan miskomunikasi saja, ini merupakan pernyataan yang lucu.
Pasalnya, kata Dedi, kecaman yang kami layangkan kepada PT Mifa itu berdasarkan fakta dari pengaduan masyarakat dan beberapa pekerja muslim yang mengeluhkan tidak sempat mengerjakan salat tarawih berjamaah di masjid karena ada jadwal shift kerja, lucunya di mana?
Lucunya memang FPI tidak berkomunikasi dengan pihak PT Mifa sebelum melayangkan kecaman tersebut, jadi bagaimana bisa dikatakan terjadi miskomunikasi, sementara proses komunikasi saja memang belum kita lakukan?
FPI Aceh Barat berharap kepada DPRK untuk proaktif mendesak perusahaan agar menghentikan aktivitas produksi di malam hari selama bulan Ramadan agar pekerja muslim dapat dengan tenang beribadah dan beristirahat bersama keluarga.
FPI tetap menaati hukum, dan tidak sembarangan melayangkan kecaman. Oleh karenanya, FPI berharap semua stakeholder memperhatikan dengan saksama Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam regulasi tersebut, jelas Pemerintah Pusat memberikan kewenangan bagi Aceh untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah, meliputi akidah, ibadah, muamalah, syariah, pembelaan Islam, dan syi'ar islam.
Jadi memang telah menjadi tradisi di Aceh, melarang segala bentuk aktivitas selama jam salat tarawih, katanya.
Oleh karena itu, FPI sangat menyayangkan kebijakan PT Mifa Bersaudara yang tidak mempertimbangkan waktu istirahat pekerja muslim, dan terkesan hanya fokus untuk mengeruk kekayaan alam semata. Ini mencerminkan kerakusan yang nyata tanpa mempertimbangkan hak asasi kemanusiaan.
FPI Aceh Barat mengingatkan dengan sangat serius sebab persoalan seperti ini bukanlah hal sepele, ini merupakan masalah sensitif dan tidak menutup kemungkinan untuk kami melakukan aksi penyegelan bersama warga bila masih tetap saja berkilah.[] (rel)