SUBULUSSALAM – Pengadilan Negeri (PN) Kota Subulussalam resmi beroperasi menyusul terbitnya Keputusan Mahkamah Agung Republik Indoesia tentang penetapan operasional 13 PN Tingkat Pertama.
Dalam Keputusan MA tertanggal pada 30 Oktober 2026 Nomor : 225 iKMA/SK’.(J71.1/21/2026 TANGGAL.30 Oktober 2GU.6 yang ditandatangani Ketua MA Sunarto, PN Kota Subulussalam berada di urutan pertama di 13 PN Tingkat Pertama yang resmi beroperasi.
Adapun ke-13 PN Tingkat Pertama berikut kode wilayahnya yakni
A. Lingkungan Peradilan Umum
1. Pengadilan Negeri Kota
Subulussalam Pengadilan Tinggi
Banda Aceh WI-U23
2. Pengadilan Negeri
Kabupaten Kepulauan
Mentawai Pengadilan Tinggi
Padang W3-U17
3. Pengadilan Negeri
Kabupaten Bangka
Selatan Pengadilan Tinggi
Bangka Belitung W7-U6
4. Pengadilan Negeri
Kabupaten Sukamara Pengadilan Tinggi Palangkaraya W16-U12
5. Pengadilan Negeri
Kabupaten Morowali Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah W21 08
6. Pengadilan Negeri
Kabupaten Badung Pengadilan Tinggi Denpasar W24-U9
7. Pengadilan Negeri
Kabupaten Sumbawa Barat Pengadilan Tinggi Nusa
Tenggara Barat W25-U7
B. Lingkungan Peradilan Agama
1. Pengadilan Agama
Kabupaten Kepulauan
Mentawai Pengadilan Tinggi
Agama Padang W3-A19
2. Pengadilan Agama
Kabupaten Buton Tengah Pengadilan Tinggi Agama Kendari W21-A11
3. Pengadilan Agama
Kabupaten Buton Utara Pengadilan Tinggi Agama Kendari W21-A1u
4. Pengadilan Agama
Kabupaten Lombok Utara Pengadilan Tinggi Agama Mataram W22-A9
Nama Pengadilan Tingkat Banding dengan kode wilayah
5. Pengadilan Agama Kabupaten Bangka Selatan, Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung
C. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
1 . Pengadilan Tata Usaha
Negara Sofifi Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Manado W8-TUN5
Menindakan lanjuti Ketuputusan MA ini, Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Aceh, Dr. Sutio Jumagi Akhirno sudah
berkunjung ke Bumi Syekh Hamzah Fansuri untuk mengecek lokasi pembangunan PN Kota Subulussalam beberapa hari lalu, pada Selasa, 3 November 2026
Didampingi Wali Kota Subulussalam, Haji Rasyid Bancin (HRB) dan rombongan, Ketua PT Aceh mengecek kondisi fisik bangunan eks Kantor Camat Simpang Kiri yang telah digunakan sebagai kantor operasional sementara PN Kota Subulussalam sejak beberapa waktu lalu.
Selain itu, mereka juga mengecek langsung lokasi lahan yang disiapkan untuk pembangunan kantor PN permanen. Namun karena lokasi tersebut dinilai tidak layak karena membutuhkan penimbunan atau pengurukan lahan dengan anggaran besar, bahkan taksiran dinas terkait biaya pengurukan lahan awal bisa mencapai Rp21 miliar.
Atas dasar pertimbangan tersebut, pihak pengadilan dan Pemko Subulussalam sepakat mengalihkan lokasi lahan. Rencananya, pembangunan gedung baru PN Kota Subulussalam dengan prototipe dan ukuran minimal dari Mahkamah Agung sudah dianggarkan.
Namun setelah ditinjau lokasi lahan awal, dinilai tidak memungkinkan dibangun karena membutuhkan biaya pengurukan sangat besar sehingga ditetapkan alternatif lokasi lahan baru.
“Kunjungan ini bertujuan mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat Subulussalam agar tidak perlu pergi jauh. Pembangunan gedung baru sebenarnya sudah dianggarkan dan memiliki prototipe serta ukuran minimal dari Mahkamah Agung. Namun, setelah ditinjau, lokasi lahan awal dinilai tidak memungkinkan untuk dibangun karena membutuhkan biaya pengurukan yang sangat besar, sehingga dicarikan dan diputuskan alternatif lokasi lahan baru,” kata Sutio Jumagi Akhirno dalam kesempatan itu.
Sementara peresmian operasional PN Kota Subulussalam diharapkan berjalan sesuai rencana awal, 30 November 2026 yakni eks Kantor Camat Simpang Kiri.
“Untuk peresmian PN Kota Subulussalam direncanakan pada 30 November, di mana operasional sementara menggunakan bekas Kantor Camat Simpang Kiri,” kata Wali Kota, Subulussalam, Haji Rasyid Bancin di sela-sela kunjungan Ketua PT Aceh tersebut.[]
