BANDA ACEH – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh mempertanyakan peran pemuda dalam pembangunan daerah. Hal itu mencuat pada diskusi dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) di Media Centre, Biro Humas Setda Aceh, Kamis, 14 Januari 2016.
Dikutip dari siaran pers diterima portalsatu.com, Ketua KAMMI Aceh Darliz Aziz menyebut Aceh ibarat sebuah rumah yang di dalamnya terdapat ayah, ibu, anak, abang, adik, dan anggota keluarga lainnya. Mereka semua harus terlibat dalam membangun keluarganya. Itu sebabnya, Pemerintah Aceh mesti memberi ruang lebih besar bagi para pemuda dan melibatkan mereka dalam pembangunan ekonomi, sosial, kebudayaan, dan Politik.
Pemuda harus dilibatkan sebagai mitra strategis dalam membangun Aceh, menghadapi peluang dan tantangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), menepis isu miring tentang pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, dan juga ketika Aceh dilanda bencana, kata Dariz didampingi Sekjend KAMMI Agus Fajri, Ketua Kebijakan Publik Tuanku Muhammad, dan para aktivis KAMMI lainnya.
Sebelum sesi dialog, Kepala Biro Humas Setda Aceh Frans Delian, SSTP., M.Si., meminta unsur SKPA menyampaikan gambaran tentang program yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan, termasuk soal pelibatan pemuda di masa mendatang.
Frans mengaku bangga terhadap KAMMI yang mulai membangun dialektika diskusi dengan jajaran Pemerintah Aceh. Ia berjanji akan selalu memfasilitasi berbagai diskusi demi pembangunan Aceh lebih baik.
Saya tidak antidemostrasi sebagai salah satu medium aspirasi, namun dialog seperti ini lebih elegan dan produktif daripada aksi demostrasi yang cenderung monolog. Diskusi membuka ruang bagi kita saling berbagi dan berkontribusi pemikiran untuk Aceh yang lebih baik, kata Frans Dellian.
Syariat Islam
Dalam diskus dipandu Saifullah Abdulgani, Kepala Hubungan Media dan Penyiaran Humas Setda Aceh, tanggapan pertama dari Kepala Bidang Hukum Dinas Syariat Islam Aceh, Munawar A. Djalil. Munawar mengatakan partisipasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau OKP seperti KAMMI diperlukan untuk menyampaikan kepada masyarakat di luar Aceh tentang pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.
Ada masyarakat di luar Aceh yang keliru memahami tentang Syariat Islam. Ada yang mengatakan Syariat Islam menghambat investasi dan pembangunan Aceh, menghambat datangnya para wisatawan dan lain-lain, kata Munawar.
Kenyataannya, menurut Munawar, Syariat Islam melalui qanun-qanun terkait kegiatan muammalat justru melindungi kepentingan investor, meningkatkan kepercayaan dan keamanan pedagang dalam melakukan kegiatan ekonomi di Aceh.
Begitu juga halnya dengan faktor Syariat Islam yang menurut sebagian masyarakat dapat menghambat kunjungan wisatawan ke Aceh. Fakta menunjukkan para wisatawan berbondong-bondong datang karena ingin menikmati suasana islami yang unik di Aceh, katanya.
Munawar mengatakan akan memfasilitasi muzakarah para pemuda Islam di Aceh untuk penyamaan persepsi, merumuskan strategi komunikasi dan sosialisasi pelaksanaan Syariat Islam Aceh kepada masyarakat dunia. Apabila masyarakat dunia sudah mengetahui Syariat Islam itu melindungi dan bahkan merupakan rahmat bagi umat manusia, semua kekhawatiran akan hilang, ujar dia.
Terkait peran OKP dalam proses penanggulangan bencana, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), H. Asmauddin menyatakan dalam setiap program penanggulangan bencana, pihaknya senantiasa menampung masukan dan partipasi masyarakat.
Contohnya pada 2015 lalu ketika BPBA menangani ratusan pengungsi Rohingya yang terdampar di beberapa titik di Aceh. Bencana kemanusiaan tersebut mengundang partisipasi banyak OKP Islam dari dalam dan luar negeri untuk turut serta memberikan bantuan kepada pengunsi-pengungsi yang sebagiannya di fasilitasi oleh BPBA, kata Asmauddin.
Ia menambahkan, peran OKP dan organisasi masyarakat lainnya diperlukan dalam berbagai kegiatan sosalisasi pengurangan risiko bencana yang kini dilaksanakan di beberapa lokasi melalui program Sekolah & Madrasah Tangguh Bencana dan Desa Sigap Bencana sebagai fasilitator.
Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Aceh, Dr. Ir. Zulkifli mengemukakan pihaknya membuka pintu kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam program perencanaan pembangunan melalui Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrembang) mulai tingkat desa hingga kabupaten maupun propinsi. Selain Musrembang, partisipasi masyarakat ditampung berdasarkan hasil kajian ilmiah dan kajian publik para akademisi dan organisasi masyarakat.
Kita sangat concern dengan perencanaan dan anggaran yang transparan dan akuntabel sehingga output yang dihasilkan Bappeda diharapkan benar-benar mewakili kepentingan semua stakeholders terkait sesuai visi misi Gubernur dan target Pemerintah Aceh, kata Zulkifli.[] (rel)
