SIGLI – Koordinator Pos Bantuan Hak Asasi Munusia (PB – HAM) Pidie, Said Safwatullah, S.H meminta Pemerintah Kabupaten Pidie agar membangun rumah bantuan duafa dengan tepat sasaran.
“Bupati harus lebih teliti dan penuh pertimbangan dalam menentukan penerima bantuan rumah duafa,” kata Said, Kamis, 23 Juni 2016.
Ia mengatakan selama ini banyak pembangunan rumah duafa yang kurang tepat sasaran. Pernyataan tersebut kata dia berdasarkan temuan mereka saat melakukan survey lapangan. Ada rumah yang dibangun untuk warga, tetapi karena bukan untuk mereka yang berhak mendapatkan, rumah tersebut malah dijadikan tempat penyimpanan padi. Sehingga menjadi terbengkalai karena tidak dihuni.
“Kenyataan ini, akibat keserakahan oknum warga yang menyerobot hak orang miskin, meski tidak butuh,” katanya.
Ia juga meminta Dinas Sosial, selaku instansi terkait yang bertanggung jawab untuk pendataan penerima bantuan, agar benar-benar mendata secara akurat dan teliti. Sehingga tidak menimbulkan kesenjangan di masyarakat.
Karena, selam ini, lanjut Said, diduga pendataan hanya dilakukan di atas meja saja, tanpa turun langsung ke lapangan. Padahal, ada petugas Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) yang dibayar untuk melakukan pendataan di seluruh gampông.
“Mereka ini belum bekerja maksimal, sehingga data yang mereka buat tidak akurat,” kritik Aktivis HAM dan Pengacara ini.
Di lapangan, pihaknya sangat kecewa dengan kenyataan yang mereka lihat. Ada warga yang sangat butuh rumah layak huni, tapi mereka tidak dapat karena tidak ada uang untuk pengurusan. Sementara, warga yang tidak layak sebagai penerima, malah mendapatkan. Itu semua kata Saiid karena mereka punya koneksi.
“Jika pembangunan rumah duafa tepat sasaran, maka tahun ini sebanyak 119 keluarga duafa akan mendapatkan rumah layak huni. Insya Allah, dalam jangka 5 tahun problema kebutuhan rumah keluarga miskin akan terjawab,” kata Said Safwatullah.[](ihn)
