HAMPIR setiap hari kita mendengar dan membaca cerita tentang mantan kombatan dan korban konflik. Cerita ini telah memenuhi otak kita sejak konflik Aceh memanas sejak 1998 lalu. Walau dimasa itu sampai 2005 dengan label lain.
Pasca perdamaian dua sebutan ini menjadi makanan sehari hari. Inilah dua kata paling banyak disebut bila menyangkut perdamaian dan pembangunan Aceh. Kemarin media ini menulis tentang kunjungan anggota DPRA Tarmizi alias panyang ke rumah konban konflik. Ini patut diapresiasikan. Sedikit sekali anggota-anggota dewan yang berani datang langsung ke konstituen. Biasanya kalaupun mereka turun ke daerah pemilihan lebih dalam acara formal.
Kita amat berharap anggota dewan lebih sering menggunakan gaya Tarmizi disbanding mengambil gaya pejabat. Sebagian besar anggota dewan begitu dilantik langsung berubah 180 derajat. Langsung menjadi manusia lain dengan segala protokoler. Sehingga mereka juga kehilangan kepekaan. Kehilangan sumber informasi pertama karena tidak turun langsung.
Aceh pasca damai adalah sebuah daerah dengan seribu masalah. Mantan kombatan yang biasanya tahunya memegang senjata harus kembali jadi makhluk biasa. Korban konflik bertebar dimana mana. Nah menjelang peringatan 10 tahun perdamaian ini cerita itu masih juga berdengung.
Aneh bukan? Sebenarnya apa benar mereka tidak tersentuh pemberdayaan? Benarkah mereka tidak pernah menerima bantuan? Bila benar siapa yang alpa? Bila tidak benar mengapa juga ini masih terus di gemakan. Jangan jangan ini hanya semacam dagangan para elit. Tujuan ya cari rente. Buat program, laksanakan dan dapat rente. Mengacu banyaknya bantuan untuk kedua kelompok ini sejak perdamaian sulit kita percaya mereka belum terberdayakan. Pemerintah pusat, BRR, LSM dan bantuan asing amat berlimpah sejak tsunami.
Kemana uang itu sehingga hari ini masih ada mereka yang miskin papa. Secara logika jelas ini tidak masuk akal. Apakah korban konflik atau mantan kombatan berbohong? Ini juga perlu sebuah bukti bila menuduh mereka. Pasalnya secara kasat mata kita amat sering melihat mereka dalam ke papaan. Tempat tinggal tidak layak. Pekerjaan yang tidak jelas. Penghasilan yang senin kamis. Jadi persoalan nya dimana? Kita tamsillah mereka bahan baku kue. Untuk benar benar menjadi kue sesuai keinginan maka butuh proses. Mulai dari takaran bahan, cara meramu, memasak dan sampai menghidangkan. Bila salah satu proses ini tidak sesaui mekanisme maka kue tidak sempurna atau bahkan gagal menjadi kue. Dalam kasus pemberdayaan mantan kombatan dan korban konflik begitui juga. Ada yang salah dalam pola dan metode pemberdayaan. Sehingga mereka masih tetap terpuruk.
Nah sekarang siapa yang melakukan proses itu? Sehingga begini jadinya. Jawabannya adalah semua orang atau lembaga yang terlibat. Mereka lah orang utama penyebab kegagalan ini. Siapa mereka? Umumnya pelaku pemberdayaan adalah pemerintah. Sedikit sekali keterlibatan swasta dalam hal ini. Bilapun terlibat mereka pasti dibawah pengawasan pemerintah selaku si pemberi pekerjaan. Dari runut ini jelas siapa yang harus disalahkan. Kesalahan harus kita timpa kepada pemerintah dengan segenap jajarannnya. Uang pemberdayaan telah dihabiskan triliunan. Ternyata pelaksana programlah yang terberdayakan. Mereka telah menjadikan korban konflik dan mantan kombatan sebagai komoditas. Yang kemudian dijual untuk mendapat program dan anggaran. Setelah itu kerjakan dan pertanggungjawaban. Tentu saja sisa lebih dari kegiatan masuk ke kantong mereka. Maka jangan heran tanpa political will pemerintah untuk mengerjakan pemberdayaan dengan benar jangan harap kasus ini akan selesai. Merujuk keadaan hari ini harapan itu hanya mimpi disiang bolong. Semua strata pemerintah dan legislatif menjadikan ini arena korupsi. Mantan kombatan dan korban konflik jualan paling laku dan menguntungkan. Sebut saja misalnya 600 miliar dana pemberdayaan mantan kombatan di anggaran 2013.
Dimana sekarang? Apakah tepat sasaran? Apakah mantan kombatan yang mejadi sasaran dana ini terberdayakan? Setelah dua tahun program ini menguap tak berbekas. Inilah contoh bagaimana mantan kombatan diperdagangkan. Lihat saja APBA bertabur program untuk mereka. Baik untuk bantuan. Pelatihan atau berbentuk fisik seperti rumah. Tapi sebenarnya program itu jualan untuk meraup keuntungan. Jadi jangan heran bila dua kelompok ini terus akan di gemakan. Inilah contoh bahwa kita rakyat makanan para pengambil kebijakan. Mereka mengambil keuntungan dengan menjual kita. Kita adalah komoditas yang amat laku di pasar. Intinya jangan harap terlalu banyak pada pemerintah. Karena mereka juga berada disitu bukan untuk mengabdi. Mereka mendapatkan itu juga bukan cuma cuma. Jangan percaya dengan jargon mereka dipanggang kampanye. Yang mereka lakukan hanya menciptakan kondisi agar mereka dapat kekuasaan. Kemudian mereka mengeksploitasi kekuasaan itu untuk memperkaya diri, keluarga dan kroninya. Contoh paling mudah lihat saja pemegang tampuk kekuasaan di Aceh. Siapa sangka perjuangan dan pengorbanan panjang ternyata adalah penentian. Ketika tujuan tercapai maka semua pada satu muara. Mengenyangkan diri,keluarga dan kroni-kroninya.[]
