Mutasi pejabat kembali terjadi pekan lalu. Pemerintah Aceh sepertinya tak lelah tukar pasang pejabat. Anehnya pejabat yang dimakzulkan diam saja. Padahal, mereka berhak menuntut keadilan atas kebijakan gubernur yang terkesan “sewenang-wenang”. Setidaknya itu tergambar dari pernyataan Koordinator MaTA Alfian dan Kepala Perwakilan Ombudsman Aceh Taqwaddin. Mutasi yang selama ini terus terjadi malah tidak meningkatkan kinerja pemerintahan Zaini-Muzakir (Zikir).

Rasanya hampir tidak tepat lagi rezim ini disebut “Zikir”. Apalagi saat ini tampak bahwa Gubernur Zaini tidak lagi sejalan dengan Wagub Muzakir. Kekuasaan terindikasi menurut suasana hati gubernur, mungkin akibat bisikan dan pengaruh orang sekeliling beliau. Baperjakat terkesan hanya tukang stempel. Miris bukan?

Kalau kita tamsilkan bahwa pemerintah seperti sedang membangun rumah. Gambar rumah tersebut adalah visi dan missi mereka. Nah, para pejabat mulai sekda ke bawah berposisi sebagai manager proyek sampai ke tukang. Staf adalah helper atau pembantu tukang. Maka gubernur adalah pemilik bangunan. Beliau yang punya otoritas menentukan mulai manager sampai tukang. Tujuannya agar rumah visi misinya terbangun sesuai yang diinginkan.

Kenyataannya hari ini visi misi pemerintahan Zikir sudah jauh dari rencana awal. Banyak hal yang gagal dicapai walau sebentar lagi sudah berulang tahun ke-4. Ada apa ini, dan siapa yang salah? Siapa yang harus dihukum atas kegagalan ini? Selama ini para tukanglah yang “keunong ale“. Para pejabat mulai eselon dua ke bawah “lage boh trueng lam ji-e“. Sedikit miring langsung jatuh.

Benarkah semua tukang salah, sehingga sebentar-bentar harus diganti? Apakah semua tukang bodoh dan gubermur selalu benar? Secara logika tentu hal ini mustahil. Maka patut diduga kegagalan bangunan visi misi karena pemilik bangunan “ate bak punyueng“. Tidak mungkin semua pejabat yang terus dibongkar pasang itu yang salah. Yang salah adalah pemilik bangunan, karena terkesan bukan ingin menyelesaikan rumah indahnya, tapi sedang melakukan “kontes tukang”. Sehingga akhir jabatan dipastikan sang pemilik bangunan selalu akan tergoda dengan lenggak lenggok tukang yang meminta dipilih.

Pemerintah ini akan berakhir pada “kontes tukang”, dan tak akan ada pemenangnya. Semantara cita-cita membangun rumah hanya menjadi pembenar saja untuk menyatakan mereka masih berkuasa dan sedang membangun. 

Kita patut mempertanyakam nurani para penggerak mutasi yang tak pernah berakhir. Di mana pikiran waras mereka? Di mana akal sehat mereka? Apakah mereka lupa kekuasaan itu akan ada akhirnya? Dan apabila kekuasaan berakhir, apakah mereka tidak takut para orang yang “tersakiti” akan membalasnya? Sungguh sebuah kekuasaan itu apapun bentuknya, Anda dilarang semena-mena.

Apalagi cuma sekadar jabataan gubernur. Anda bukan raja atau keturunannya, sehingga akan mewarisi kerajaan. Setelah tidak lagi di tampuk kekuasaan, Anda juga rakyat biasa. Maka berbuat baiklah kepada pemilih Anda. Hargai orang lain walau cuma “budak” Anda. Atau Anda juga akan “dihinakan” seperti Anda “menghina” orang lain saat Anda di tampuk kekuasaan.[]