JAKARTA – Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan partainya tidak pernah meminta jatah kursi menteri, sebagai timbal balik posisi PAN yang telah mendukung pemerintah. Reshuffle, menurutnya tetap merupakan kewenangan penuh presiden.

“Siapapun yang bicara soal PAN kita hormati. PAN tidak Ge-er atau mengiyakan,” kata Yandri di ruang fraksi PAN, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Yandri menuturkan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjalin komunikasi baik dengan pemerintah. Tapi bukan dalam konteks reshuffle. Ketika ditanya sudah ada pertemuan antara Zulkifli dengan presiden, Yandri mengaku tidak mengetahui hal itu. “Bagi PAN enggak ada masalah, sampai hari ini sudah hampir satu tahun PAN bergabung santai-santai saja,” candanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla membenarkan reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat. Salah satunya akan memberikan jatah menteri kepada PAN.

Pernyataan itu diutarakan Wapres saat berbincang dengan dengan awak media termasuk wartawan Media Indonesia, di Washington DC, Amerika Serikat, Minggu 3 April 2016. “Tinggal menunggu hari baik,” ujar JK.

Menurutnya, reshuffle bukan perkara mudah untuk dilakukan karena perlu mendapatkan orang yang cocok sebagai pengganti anggota kabinet yang memang perlu diganti atau reposisi. Dengan reshuffle, kabinet harus menjadi lebih baik.

Sebelum reshuffle, lanjut Wapres, ketua umum partai pendukung pemerintah akan diajak bicara terkait dengan orang-orang mereka di kabinet. “Yang dibicarakan biasanya soal kinerja menteri itu dan pasti menanyakan apakah ada calon lain yang bisa menggantikan menteri yang kena reshuffle,” kata dia.

JK menambahkan, PAN yang telah menyatakan bergabung dengan partai pendukung pemerintah akan mendapatkan jatah menteri dalam perombakan kabinet nanti. “PAN akan dicarikan kursi, tapi enggak mudah siapa yang akan diganti menterinya,” ujar dia.[] Sumber: metrotvnews.com