BANDA ACEH – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) I Dapil I, Musanif, mengharapkan peninjauan di lapangan dapat menjadi parameter pembangunan oleh SKPA selaku penanggungjawab proyek kegiatan pelaksanaan anggaran di Aceh.
Harapan ini disampaikan Musanif saat memaparkan laporan kegiatan Pansus I Dapil I untuk Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan Kota Sabang, di Paripurna II masa persidangan III dengan agenda pembacaan laporan Pansus I hingga X tahun anggaran 2015 di Gedung DPRA, Selasa, 23 Agustus 2016.
“Pansus I sangat berharap semua masukan dan saran yang didapat di lapangan, mendapat perhatian dan tindak lanjut yang signifikan melalui penanganan konferehensif, serta efektif dari pihak eksekutif,” ujar Musanif.
Dia mengharapkan semua temuan Pansus I ini dapat menjadi perbaikan dan koreksi kerja SKPA. “Dalam rangka membangun Aceh yang lebih baik di masa mendatang,” katanya.
Dalam kunjungan kerja Pansus I di Dapil I, Musanif mengatakan terdapat banyak temuan-temuan di lapangan yang diantaranya juga diduga tidak tepat sasaran. “Ada beberapa program yang dilaksanakan tidak mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Di sisi lain, Pansus I juga menemukan adanya kegiatan yang dilaksanakan tidak tepat sasaran dan bukan kebutuhan masyarakat yang mendesak. “Akan tetapi hanya keinginan segelintir orang untuk menciptakan proyek,” katanya.
Pansus I juga menemukan banyak kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan tetapi tidak difungsikan dan terbengkalai. Mengenai hal tersebut, Musanif kemudian merujuk pada rapat Badan Anggaran saat menyikapi temuan LHP BPK RI beberapa waktu lalu.
“Kami tidak mengerti lagi siapa yang merencanakan (proyek yang terbengkalai), karena kalau kita konfirmasi kepada Gubernur Aceh, Gubernur juga tidak tahu. Kita tanya sama Wakil Gubernur juga sama karena sedikit sekali terlibat dalam pembahasan anggaran. Di komisi-komisi kami cek apa ada dibahas atau tidak? Juga tidak ada hasil, tetapi ada proyek-proyek yang bernilai miliaran rupiah, yang gak tahu siapa yang merencanakan. Mungkin inilah pesanan segelintir orang,” ungkap Musanif.
Dia kemudian mencontohkan temuan jembatan di Leupung yang dibangun dengan anggaran mencapai Rp7 miliar. Namun sayangnya jembatan tersebut tidak berguna untuk masyarakat, kecuali hanya untuk tiga kepala keluarga yang memiliki perkebunan durian di kawasan tersebut.
“Tok si ben yang lewat jembatan nyan, delapan miliar atau tujoh miliar. Di Gampong Teungku Akhyar, lhee boh jembatan yang ka rot, hana so bangun jembatan nyan,” katanya.
Dia kembali mempertanyakan siapa yang merencanakan proyek pembangunan tersebut, termasuk kepada Komisi IV. “Komisi IV juga tidak tahu,” katanya.[](bna)