BEBERAPA waktu lalu di media sosial beredar foto Gubernur Zaini Abdullah sedang berada di panggung. Background-nya sebuah spanduk besar bertuliskan Relawan Zaini. Menunjukkan kalau Gubernur Aceh yang akrab disapa Doto Zaini itu sedang memerankan diri sebagai bakal calon gubernur. Bukan sebagai Gubernur yang menjadi kepala daerah.
Namun tampaknya ada yang aneh di foto itu. Ada sejumah pejabat eselon dua di lingkungan pemerintah juga berada di panggung yang sama. Dalam foto terlihat ada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh Hasanuddin Darjo, Kepala Dinas Keuangan Provinsi Aceh Jamaluddin dan Kepala Biro Umum Setda Aceh T. Aznal.
Seperti yang dirisaukan FoRMA Aceh bahwa perilaku itu merupakan penyimpangan. Tidak seharusnya ada para pejabat di sana. Apalagi dipastikan mereka ke Aceh Tenggara menggunakan biaya dan kendaraan dinas. Di media sosial juga muncul berbagai kecaman. Bahkan sejumlah pengguna media sosial menuding para pejabat itu tidak tahu malu. Mereka dinilai melakukan itu semata-mata hanya untuk menunjukkan kesetiaannya pada Gubernur. Agar mereka bisa terus mempertahankan jabatannya.
Apa yang dipertontonkan sejumlah pejabat itu sungguh sebuah ironi. Di era internet ini mereka berani tampil hiperaktif di panggung politik. Mungkin mereka telah kehilangan akal sehat. Mabuk oleh kekuasaan. Mereka telah menghina jabatan dan profesi sebagai Aparatur Sipil Negara.
“Hana patot ta peupatot, gaki euntot taboh geunta, hana layak ta peulayak, jaroe supak ta boh gaca.”
Tamsilan di atas cocok untuk menggambarkan perilaku segelintir pejabat itu. Mereka yang seharusnya menjadi abdi rakyat tapi berperilaku sebagai 'budak' penguasa. Jabatan telah menjadi alat untuk menunjukkan eksistensi dan aktualisasi diri. Sehingga dengan jalan apapun akan direbut dan dipertahankan. Bukan dengan jalan mengabdi kepada publik. Maka perilaku seperti ini terus terjadi di kalangan pejabat Aceh. Apalagi dengan ancaman mutasi yang 'menggila'. Maka makin kuatlah cengkeraman kekuasaan atas birokrat.
Esensi dari birokat adalah pelayan publik. Artinya, apapun posisi mereka seharusnya menempatkan publik sebagai tuan mereka. Bukan pimpinan politik. Mereka bekerja di bawah pimpinan politik, tetapi patron dan tujuannya jelas. Tidak ada yang abu-abu di sana. Mereka tidak boleh terkooptasi dalam kekuasaan apalagi menjadi alat politik. Birokrat harus menjadi patron dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah. Bukan malah menjerumuskan politisi untuk memanfaatkan mereka sebagai alat politik.
Apa yang dipertontonkan pejabat Aceh patut disesali. Kita patut kecewa. Mereka digaji dengan uang rakyat tapi sibuk menjaga jabatan. Bukan bekerja untuk rakyat. Rasanya keterpurukan Aceh saat ini makin menggambarkan birokrat yang tidak bekerja dengan baik. Mereka terlalu nikmat dan asik dengan jabatan mereka. Sehingga melupakan tugas mereka menjalankan urusan kita.
Kita hanya bisa mengurut dada. Sebab pada siapa kita berharap mereka ditindak. “lage tayue dhet aneuk rimueng bak ma rimueng“. Kita hanya berharap mereka menghidupkan nuraninya. Mereka disadarkan terhadap tugas mereka. Kita juga berharap para kandidat terutama Gubernur tidak menjadi mereka sebagai budak kekuasaan. Gubernur tidak boleh menjadikan loyalitas kepada pribadinya sebagai acuan kinerja. Gubernur harus mendorong mereka berprestasi sesuai jabatan masing masing. Bukan seberapa rajin mereka ” menjilat”.
Sebagai gubernur maupun sebagai bakal calon gubernur, Doto Zaini harus sadar bahwa rakyatlah yang memilihnya. Tentunya rakyat juga melihat bagaimana manfaat bagi mereka selama di bawah kepemimpinannya. Ia tidak akan dipilih lagi karena disebabkan para pejabat yang menyembahnya. Tetapi lebih karena prestasinya selama pemimpin. Dan prestasi itu bisa dicapai kalau aparat di bawahnya bekerja maksimal sesuai tupoksi. Bukan maksimal karena setor muka pada gubernur maupun keluarganya.
Gubernur dan aparaturnya terutama pejabat harus kerja keras untuk mewujudkan janji politik. Konon lagi di akhir masa kekuasaan. Sebab bila gagal maka sekuat apapun dukungan pejabat, rakyat pasti tidak akan memilihnya kembali. Bila begitu maka para pejabat “penjilat” itu akan dihabisi pemenang. Tragis bukan?
