SUBULUSSALAM – Pemerintah Kota Subulussalam terus berupaya membenahi fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Merah Sakti.
Penilaian re-akreditasi lapangan yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) menjadi momentum pemerintah daerah untuk mengurai berbagai persoalan mendasar medis di wilayah tersebut, Rabu 30 September 2026.
Tim asesor KARS yang dijadwalkan bertugas sejak 28 September hingga 1 Oktober melakukan verifikasi langsung atas dokumen serta standar pelayanan medis yang telah dipaparkan RSUD sebelumnya.
Langkah re-akreditasi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan taraf rumah sakit, dari yang sebelumnya bertipe C agar bisa naik kelas menjadi tipe B Paripurna demi memaksimalkan penanganan pasien daerah.
Wali Kota Subulussalam, Haji Rasyid Bancin (HRB), menyatakan bahwa prioritas utama pemerintah daerah saat ini adalah keterjangkauan dan kepuasan masyarakat saat mengakses layanan kesehatan tanpa harus dirujuk ke luar daerah.
“Kita tidak mau masyarakat kita jauh-jauh untuk berobat, atau mungkin ada obat tetapi pelayanannya kurang baik. Pada dasarnya yang paling utama itu adalah pelayanan prima dari rumah sakit,” kata HRB terkait upgrade RSUD Merah Sakti.
Di samping mutu pelayanan, persoalan kelayakan bangunan dan ketersediaan alat kesehatan (alkes) menjadi sorotan utama tenaga medis setempat. Pemerintah daerah mengakui kondisi keterbatasan APBD membuat perawatan fisik gedung RSUD belum dapat berjalan optimal.
Menrutnya, Meski renovasi gedung masih terkendala defisit anggaran, Subulussalam dipastikan mendapat suntikan alokasi alkes dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp16 miliar pada akhir tahun ini.
“Jangankan rumah sakit, bangunan lama di Subulussalam rata-rata butuh renovasi berat. Tapi alhamdulillah tahun ini kita dapat Rp16 miliar dari Kemenkes untuk alkes yang masuk sekitar Oktober atau November,” jelas Wali Kota.
Selain infrastruktur fisik, krisis sumber daya manusia (SDM) kesehatan juga menjadi perhatian serius. Saat ini, Subulussalam masih kekurangan dokter spesialis dan dokter gigi untuk mengover kebutuhan di RSUD maupun delapan puskesmas yang tersebar.
Guna mengatasi keterbatasan SDM, Pemko Subulussalam melayangkan usulan resmi ke Kemenkes agar daerahnya dimasukkan dalam skema penerima beasiswa afirmasi kedokteran yang selama ini hanya diberikan kepada daerah terpencil seperti Simeulue dan Aceh Singkil.[]
