BANDA ACEH – Perlindungan terhadap pekerja menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha. Pemerintah Kota Banda Aceh pun mendorong para pengusaha memastikan tenaga kerja mereka mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam regulasi daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Banda Aceh dalam sosialisasi Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Wilayah Kota Banda Aceh. Kegiatan yang berlangsung di Kedai Kopi Barika, Batoh, Rabu (28/10/2026), itu melibatkan BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh dan pelaku usaha dari sejumlah wilayah di ibu kota Provinsi Aceh.
Kepala Disnaker Kota Banda Aceh, Fahmi, mengatakan pemahaman terhadap aturan jaminan sosial ketenagakerjaan perlu diperkuat di kalangan pengusaha. Sebab, perlindungan pekerja tidak hanya berkaitan dengan hubungan kerja, tetapi juga menyangkut kepastian jaminan ketika tenaga kerja menghadapi risiko yang dapat memengaruhi kehidupan dan kesejahteraan mereka.
Menurut Fahmi, sosialisasi tersebut menjadi sarana untuk menjelaskan ketentuan yang harus diperhatikan pelaku usaha dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Melalui kegiatan ini, kita berharap para pelaku usaha dapat memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja serta meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Fahmi.
Dalam pertemuan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan turut memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan program, manfaat kepesertaan, dan pentingnya jaminan sosial sebagai instrumen perlindungan bagi tenaga kerja.
Disnaker menilai keterlibatan BPJS Ketenagakerjaan penting untuk memberikan pemahaman langsung kepada pelaku usaha mengenai program perlindungan yang tersedia. Dengan demikian, pengusaha diharapkan mengetahui ketentuan yang berlaku sekaligus memahami manfaat jaminan sosial bagi keberlangsungan hubungan kerja.
Fahmi mengatakan peningkatan kesadaran pengusaha menjadi salah satu langkah untuk memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Banda Aceh. Pemerintah kota, kata dia, akan terus mendorong agar perlindungan tenaga kerja mendapat perhatian dalam aktivitas dunia usaha.
Ia juga berharap komunikasi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan pelaku usaha dapat terus diperkuat. Kerja sama ketiga pihak diperlukan untuk mendukung penerapan Perwal Nomor 44 Tahun 2024 sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Dengan adanya pemahaman yang baik terhadap Perwal Nomor 44 Tahun 2024, para pelaku usaha diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja, sehingga tercipta hubungan kerja yang lebih produktif, aman, dan berkelanjutan,” kata Fahmi.
Melalui sosialisasi tersebut, Disnaker Banda Aceh berharap semakin banyak pelaku usaha memahami pentingnya jaminan sosial sebagai bagian dari perlindungan tenaga kerja. Pemerintah daerah juga mendorong agar ketentuan tersebut diterapkan secara konsisten sehingga pekerja memperoleh perlindungan dan kepastian dalam menjalankan pekerjaannya. [adv]








