Minggu, September 8, 2024

Panwaslih Aceh Paparkan Hasil...

LHOKSEUMAWE - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih/Bawaslu) Provinsi Aceh menggelar sosialisasi hasil pengawasan dan...

Pemkab Agara: Masyarakat Bisa...

KUTACANE - Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menyatakan masyarakat bisa menonton pertandingan cabang olahraga...

Ulama Aceh Tu Sop...

JAKARTA – Inna lillahi wa innailaihi rajiun. Aceh berduka. Ulama kharismatik Aceh, Tgk....

Fraksi Megegoh Terbentuk Pada...

SUBULUSSALAM - Partai Aceh, Partai Nasdem, dan Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Subulussalam hari ini...
BerandaNewsPerlu Perhatian Pemerintah...

Perlu Perhatian Pemerintah untuk Maksimalkan Fungsi Lembaga Imum Mukim

ABDYA – Sebagai salah satu pelaksana pemerintahan adat, keberadaan Lembaga Imum Mukim di Aceh perlu dimaksimalkan pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya, melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan pengawasan.

Selain itu, juga diperlukan perhatian pemerintah, baik Pemerintah Aceh maupun kabupaten/kota agar pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab lembaga Imum Mukim dapat berjalan maksimal.

Hal itu dikatakan Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Al Haythar, saat membuka Lokakarya Penguatan Pemerintahan Mukim di Aceh Barat Daya, Kamis, 8 Juni 2023, di Kota Blangpidie.

Kabag Humas dan Kerja Sama Wali Nanggroe, M. Nasir Syamaun M.PA., menyampaikan Wali Nanggroe hadir ke Blangpidie memenuhi undangan untuk membuka Lokakarya Penguatan Pemerintahan Mukim se-Kabupaten Aceh Barat Daya.

Di hadapan para Imum Mukim se-Abdya, Wali Nanggroe juga mengingatkan bahwa legalitas keberadaan Lembaga Imum Mukim telah diatur dalam berbagai produk hukum, mulai dari Undang-Undang (UU) hingga Qanun Aceh.

“Oleh karena itu, keberadaan Lembaga Imum Mukim harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Wali Nanggroe.

Agar fungsi dan tanggung jawab Lembaga Imum Mukim dapat berjalan maksimal, Wali Nanggroe menambahkan, sangat diperlukan adanya penataan mukim yang baik, sehingga dapat meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim, akselerasi koordinasi pembangunan, penyelenggaraan adat istiadat, dan peningkatan pelayanan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan Aceh.

“Dari kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan rumusan-rumusan strategis, khususnya pola hubungan kerja antara Pemerintahan Mukim dan Pemerintahan Gampong, yang akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/kota untuk dijadikan rencana program strategis kabupaten/kota sesuai dengan fungsi mukim,” kata Wali Nanggroe.

Dia juga meminta agar para Imum Mukim dapat proaktif melakukan indentifikasi setiap permasalahan di wilayah kerja masing-masing mukim.

Sementara itu, Ketua Forum Imum Mukim (FIM) Kabupaten Abdya Muhammad Yasin Yusuf menyampaikan terima kasih atas terlaksananya lokakarya tersebut.

“Sebagai wahana belajar kami dan seluruh peserta yang hadir, dan juga untuk mempertegas kembali tupoksi dari Imum Mukim, khususnya di Kabupaten Aceh Barat Daya,” kata Yasin.[](ril)

Baca juga: