Munaslub Partai Golkar bakal digelar Mei mendatang. Politik di internal partai beringin pun belakangan mulai memanas karena persaingan dari para elite untuk mencalonkan diri menjadi ketum Golkar.
Suasana semakin panas setelah munculnya wacana setoran Rp 20 M bagi para calon ketum di Munaslub nanti. Ketua Organizing Committe Zainudin Amali mengatakan, pada dasarnya wacana tersebut bertujuan agar tidak terjadi jual beli suara. Antara calon ketua umum Partai Golkar dengan DPD sebagai pemilik suara.
“Mau dilarang apapun komunikasi pasti terjalin antara caketum ke peserta. Membujuk orang dan sebagainya tapi ada imbalan sesuatu. Ini yang mau dieliminir. Bagaimana caranya teman-teman peserta bisa dapat bantuan transport dan lain-lain. Tapi tidak boleh milih berdasarkan bantuan kandidat,” ujar dia saat dihubungi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/4).
Zainudin menekankan, setoran dari setiap calon ketua umum Golkar tersebut khusus diperuntukan DPD-DPD sebagai pemilik suara. Bukan untuk penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar ataupun syarat mendaftar sebagai kandidat calon.
Namun demikian, mengenai angka dia menegaskan belum diputuskan. Angka Rp 20 M, menurutnya, hanya baru sebatas wacana, belum menjadi keputusan final.
Meski diklaim baru sebatas wacana, reaksi protes muncul dari para elite Golkar yang berniat mencalonkan diri di Munaslub nanti. Timses Caketum Golkar Ade Komarudin (Akom), Bambang Soesatyo menilai nominal Rp 20 miliar tidak relevan.
“Bagi kami di Tim Akom, ini bukan soal mampu atau tidak mampu memenuhi ketentuan tersebut. Tapi soal patut atau tidak patut,” kata Bambang saat dihubungi, Jakarta, Rabu (13/4).
Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet ini, jika panitia Munaslub mematok angka yang wajar bagi setiap calon ketua umum untuk menyetor ke panitia Munaslub, pihaknya memakluminya. Tetapi jika jumlahnya tidak wajar dan sampai sebesar Rp 20 miliar, dianggapnya sebagai kemunduran bagi partai sebesar Golkar.
“Sekali lagi, kalau kebijakan itu benar-benar dilaksanakan, itu sama saja para calon atau kandidat di suruh merampok atau korupsi. Karena hampir seluruh calon adalah anggota DPR,” jelas Bamsoet.
Hal senada juga diungkapkan bakal calon ketua umum Partai Golkar Mahyudin. Dia mengaku keberatan jika harus menyetorkan uang sebanyak itu.
“Kalau Rp 1 miliar wajar, itu uang partisipasi. Kalau Rp 20 miliar, saya sebagai caketum berat juga. Lapor LHKPN saja enggak sampai segitu,” kata Mahyudin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/4).
Mahyudin menilai, setiap calon ketua umum memang sebaiknya menyumbang dan berpartisipasi sebagai biaya penyelenggaraan. Tetapi, sumbangan yang diberikan tidak boleh terlalu besar bahkan mencapai Rp 20 miliar.
“Cari di mana nanti kita kena gratifikasi. Yang ada kader Golkar ditangkapin KPK semua,” ucapnya.
Sementara itu, bakal Calon Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, syarat-syarat pencalonan ketua umum Golkar harus berdasarkan AD ART partai. Jangan sampai kader-kader yang potensial terhalang untuk maju menjadi kandidat ketua umum Golkar dengan adanya syarat yang tidak sesuai AD ART partai.
“Persyaratan sebaiknya berdasarkan yang diamanatkan oleh AD ART partai berbasis prestasi, dedikasi, loyalitas serta rekam jejak yang jelas,” terang Airlangga.
Dia mendukung adanya wacana pembentukan Komite Etik jelang Munaslub Partai Golkar. “Komite Etik perlu menyiapkan kode Etik yang disosialisasikan serta diputuskan dalam Munas mendatang,” tandasnya.
Politisi Golkar Tantowi Yahya menilai wacana tersebut sangatlah tidak etis dan menutup kader-kader partai yang potensial untuk maju sebagai ketua umum partai.
“Bukan saja tidak etis tapi akan menghalangi kader-kader bagus untuk maju,” kata Tantowi saat dihubungi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/4).
Dia berpandangan, seyogianya biaya penyelenggaraan Munaslub tidak semuanya dibebankan kepada masing-masing calon ketua umum.
“Kalaupun ada partisipasi, jumlahnya tidak boleh lebih dari 50 persen dari biaya total penyelenggaraan. Jumlah tersebut dibagi rata oleh jumlah calon ketum. Sisanya tetap ditanggung Panitia Pelaksana,” jelasnya.
Lebih lanjut, Tantowi menegaskan, setoran duit Rp 20 miliar dari kocek calon ketua umum Golkar ke panitia penyelenggara belum diputuskan final dalam rapat pleno. Dia tak yakin wacana tersebut terealisasi.
“Banyak yang keberatan dengan wacana tersebut baik dari caketum, maupun kader,” tandasnya.[] Sumber: merdeka.com
