BANDA ACEH – Praktisi Hukum Aceh, Muhammad Sandri Amin, S.H., mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar berhati-hati membaca dinamika dan manuver politik di sekitar kekuasaan, khususnya terkait munculnya antusiasme dari segelintir kalangan yang mendorong Sufmi Dasco Ahmad untuk menduduki posisi Wakil Presiden.

Menurutnya, Presiden Prabowo tidak boleh gegabah dalam membaca dukungan politik yang muncul di permukaan. Sebab, dalam dinamika politik kekuasaan, dukungan yang terlihat begitu antusias belum tentu sepenuhnya mencerminkan kepentingan nasional. Ada kemungkinan kepentingan elite tertentu yang justru sedang membangun konfigurasi politik untuk kepentingan kelompoknya sendiri.

“Presiden Prabowo harus berhati-hati. Jangan sampai antusiasme segelintir orang yang begitu bersemangat mendorong nama Dasco menjadi Wakil Presiden justru merupakan bagian dari manuver politik elite tertentu. Kita tidak boleh langsung berasumsi bahwa setiap dukungan politik yang datang adalah dukungan tulus untuk kepentingan Presiden dan bangsa. Perlu dibaca siapa yang mendorong, apa kepentingannya, dan siapa yang sesungguhnya diuntungkan,” tegas Muhammad Sandri Amin, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 21 November 2026.

Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan tuduhan bahwa Sufmi Dasco Ahmad ataupun pihak tertentu sedang melakukan jebakan politik. Namun, Presiden perlu mengantisipasi kemungkinan adanya kepentingan tersembunyi di balik dinamika dan dorongan politik tersebut.

Menurutnya, persoalan ini tidak boleh hanya dilihat dari kapasitas personal Dasco. Ia mengakui Dasco memiliki pengalaman politik dan posisi strategis sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra. Akan tetapi, pertanyaan mendasarnya adalah apakah menjadikan kader dari lingkaran partai yang sama sebagai Wakil Presiden merupakan pilihan yang paling tepat bagi keseimbangan kepemimpinan nasional?

Ada sejumlah risiko yang patut diperhitungkan.

Pertama, semakin terkonsentrasinya kekuatan politik dalam satu lingkaran partai sehingga ruang representasi dan komunikasi lintas kekuatan politik berpotensi menjadi lebih terbatas.
Kedua, munculnya persepsi bahwa jabatan strategis negara lebih mengutamakan konsolidasi internal partai daripada kepentingan nasional.

Ketiga, potensi ketergantungan politik pada kelompok internal yang dapat mempersempit keleluasaan Presiden dalam mengambil keputusan strategis.

Keempat, terbukanya ruang bagi kepentingan elite tertentu untuk semakin kuat memengaruhi konfigurasi kekuasaan apabila tidak terdapat keseimbangan politik yang memadai.

“Jangan sampai Presiden justru terjebak dalam lingkaran politik yang dibangun atas nama loyalitas, tetapi sesungguhnya hanya menguntungkan kepentingan kelompok tertentu. Presiden harus mampu membedakan mana dukungan untuk bangsa dan mana dukungan yang mungkin memiliki kepentingan politik tersendiri,” ujarnya.

AHY, Anies, dan Yusril Patut Masuk dalam Pertimbangan

Lebih lanjut, Muhammad Sandri Amin menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sepatutnya membuka ruang pertimbangan yang lebih luas dengan melihat sejumlah figur nasional, di antaranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Anies Baswedan, dan Yusril Ihza Mahendra.

Menurutnya, AHY memiliki pengalaman di bidang militer, kepemimpinan partai politik, serta pemerintahan. Pengalamannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan pejabat pemerintahan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam membangun komunikasi politik lintas partai.

Sementara itu, Anies Baswedan memiliki pengalaman sebagai akademisi, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta mantan Gubernur DKI Jakarta. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari rekam jejak yang dapat dipertimbangkan dalam perspektif kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun Yusril Ihza Mahendra merupakan figur yang memiliki pengalaman panjang dalam bidang hukum tata negara, akademisi, pemerintahan, serta pernah menduduki sejumlah jabatan strategis sebagai menteri dan Menteri Sekretaris Negara. Saat ini Yusril menjabat Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Menurut Sandri, ketiga nama tersebut memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda sehingga dapat menjadi bagian dari diskusi mengenai kebutuhan kepemimpinan nasional.

“Presiden jangan hanya melihat siapa yang paling dekat dengan lingkaran kekuasaan. Lihatlah siapa yang memiliki pengalaman, kapasitas, integritas, dan kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan bangsa. AHY, Anies, maupun Yusril memiliki rekam jejak yang berbeda dan patut masuk dalam ruang pertimbangan secara objektif,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jabatan Wakil Presiden bukan hadiah politik, bukan pula tempat untuk mengakomodasi kepentingan segelintir elite. Posisi tersebut merupakan jabatan konstitusional yang harus diisi berdasarkan kebutuhan bangsa dan negara.

Jangan Sampai Presiden Dikelilingi Kepentingan Elite

Sebagai praktisi hukum, Sandri mengingatkan bahwa Presiden Prabowo harus menjaga independensi dalam menentukan arah kepemimpinannya. Jangan sampai keputusan strategis negara lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan, kompromi, ataupun kepentingan politik kelompok tertentu.

Menurutnya, seorang Presiden harus memiliki keberanian untuk mendengar berbagai pandangan, termasuk pandangan yang berbeda dengan lingkungan politik terdekatnya.

“Pemimpin besar bukanlah pemimpin yang hanya mendengar orang-orang yang selalu sependapat dengannya. Pemimpin besar adalah mereka yang mampu mendengar kritik, membaca kepentingan di balik dukungan, dan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan rakyat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia bukan milik satu partai, satu kelompok, ataupun satu lingkaran elite. Pemerintahan harus mencerminkan semangat persatuan dan keseimbangan kekuatan nasional.

“Jangan sampai Presiden terjebak dalam permainan politik yang membuatnya hanya dikelilingi oleh kepentingan kelompok tertentu. Jangan sampai dukungan yang begitu antusias dari segelintir orang justru membuat Presiden kehilangan kesempatan membangun kepemimpinan nasional yang lebih luas dan inklusif,” tambahnya.

Kekuasaan Adalah Amanah, Bukan Alat Membangun Dominasi

Menutup pernyataannya, Muhammad Sandri Amin menegaskan bahwa ukuran keberhasilan Presiden bukanlah seberapa besar kekuatan partai atau kelompok politik yang berhasil dikonsolidasikan, melainkan seberapa besar manfaat kepemimpinannya dirasakan oleh rakyat.

“Prabowo harus ingat, jabatan Presiden adalah amanah konstitusi dan rakyat. Jangan sampai keputusan mengenai Wakil Presiden hanya menjadi bagian dari transaksi dan kalkulasi elite. Yang dibutuhkan Indonesia adalah mitra kepemimpinan yang mampu memperkuat persatuan, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat.”

“Jangan terjebak dalam politik orang-orang di sekitar kekuasaan. Sebab, dalam politik, tidak semua yang datang membawa dukungan benar-benar datang membawa kepentingan bangsa. Presiden harus tetap berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan di bawah bayang-bayang kepentingan elite,” pungkasnya.[](ril)